Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi diminta bertanggung jawab atas pernyataannya yang menuding Presiden Joko Widodo menyodorkan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, ke banyak partai politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta.
Pembuktian itu diperlukan agar isu terkait ‘cawe-cawe’ Jokowi jilid 2 valid dan tidak menjadi isu yang simpang siur.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Aboe Bakar Al Habsyi perlu menjelaskan lebih lanjut dan menyertakan bukti atas isu yang sudah kadung dilempar ke publik.
Baca juga : PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Banyak Partai
“Betul tidak yang disampaikan oleh Aboe Bakar Al Habsyi itu? Kalau itu benar, tinggal dibuktikan. Publish ke publik. Jokowi menawarkan ke partai mana, lalu ketumnya siapa, tempatnya di mana, fotonya ada tidak? Agar tidak simpang siur berita ini,” ucap Ujang kepada Media Indonesia, Sabtu (29/6).
Namun, jika memang pernyataan Sekjen PKS itu benar dan sesuai fakta, Ujang menyebut kesalahan Jokowi menjadi terus bertambah.
Sebab, presiden di ujung berakhirnya masa jabatannya, seharusnya fokus memberesi semua pekerjaan rumah yang ada di negri ini. Bukan malah berkeliling menawarkan anaknya agar bisa maju di kontestasi pilkada.
“Maka, ini harus dicari kebenarannya seperti apa dalam konteks isu tersebut. Saya melihatnya kalau menjajakan, menyodorkan nama ke partai-partai, kalau itu benar, berarti itu kekurangan, minus, dan jadi kesalahan Jokowi,” kata Ujang.
“Tetapi kalau tuduhan itu tidak benar dari Sekjen PKS, berarti itu adalah kesalahan di Al Habsyi. Harusnya dibuka saja kebenaran itu. Apakah benar yang disampaikan Al Habsyi atau tidak benar? Harus dibuka itu,” pungkasnya. (Z-1)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved