Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi diminta bertanggung jawab atas pernyataannya yang menuding Presiden Joko Widodo menyodorkan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, ke banyak partai politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta.
Pembuktian itu diperlukan agar isu terkait ‘cawe-cawe’ Jokowi jilid 2 valid dan tidak menjadi isu yang simpang siur.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Aboe Bakar Al Habsyi perlu menjelaskan lebih lanjut dan menyertakan bukti atas isu yang sudah kadung dilempar ke publik.
Baca juga : PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Banyak Partai
“Betul tidak yang disampaikan oleh Aboe Bakar Al Habsyi itu? Kalau itu benar, tinggal dibuktikan. Publish ke publik. Jokowi menawarkan ke partai mana, lalu ketumnya siapa, tempatnya di mana, fotonya ada tidak? Agar tidak simpang siur berita ini,” ucap Ujang kepada Media Indonesia, Sabtu (29/6).
Namun, jika memang pernyataan Sekjen PKS itu benar dan sesuai fakta, Ujang menyebut kesalahan Jokowi menjadi terus bertambah.
Sebab, presiden di ujung berakhirnya masa jabatannya, seharusnya fokus memberesi semua pekerjaan rumah yang ada di negri ini. Bukan malah berkeliling menawarkan anaknya agar bisa maju di kontestasi pilkada.
“Maka, ini harus dicari kebenarannya seperti apa dalam konteks isu tersebut. Saya melihatnya kalau menjajakan, menyodorkan nama ke partai-partai, kalau itu benar, berarti itu kekurangan, minus, dan jadi kesalahan Jokowi,” kata Ujang.
“Tetapi kalau tuduhan itu tidak benar dari Sekjen PKS, berarti itu adalah kesalahan di Al Habsyi. Harusnya dibuka saja kebenaran itu. Apakah benar yang disampaikan Al Habsyi atau tidak benar? Harus dibuka itu,” pungkasnya. (Z-1)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved