Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSTELASI politik di Pilkada 2020 di sejumlah daerah penuh dinamika. Pilkada Blora, Jawa Tengah, pun mengalami dinamika itu.
Ketika Bupati Djoko Nugroho tidak dapat kembali maju karena sudah dua periode memimpin, banyak spekulasi soal siapa yang bakal menggantikan Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Nas- Dem Blora ini. Bahkan, ketika petahana Wakil Bupati Blora Arief Rohman yang merupakan kader PKB bertekad maju kembali, spekulasi tak lantas surut.
Lobi-lobi dan pergulatan politik antartokoh partai berlangsung seru. Setiap parpol tarik-menarik sehingga muncul calon lain yang dianggap potensial turun ke gelanggang. Sebut saja Abu Nafi (Ketua DPC PPP dan Wakil Bupati Blora 2010-2015), Umi Kulsum (istri Djoko Nugroho), Prayogo Nugroho (anak Djoko Nugroho, anggota DPRD Jateng), hingga kader PDIP, yakni Dwi Astutiningsih, Reza Yudha, dan Tri Yuli Setyowati.
Di tengah pergulatan politik, NasDem harus berpisah dengan PKB yang selama lima tahun bersama memimpin Blora. “Awalnya saya mau bergandengan dengan salah seorang keluarga Pak Djoko Nugroho, tapi ada keputusan kami harus cari jalan sendiri,” kata Arief Rohman.
Djoko, dalam beberapa kali kesempatan menyatakan kebingungannya karena tidak ada keluarganya yang bersedia maju di Pilkada 2020 ini. Bersamaan dengan itu, muncul suara yang semakin santer ada koalisi baru, yakni NasDem bersama PPP, yakni Umi Kulsum-Abu Nafi . Namun, hal itu kembali mentah karena Abu Nafi yang pernah lima tahun sebagai wakil bupati mendampingi Djoko, secara tiba-tiba mundur.
Dalam waktu tidak terlalu lama, PDIP yang memiliki 9 kursi di DPRD Blora dan dapat mengusung sendiri calon mengeluarkan rekomendasi pasangan calon Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati (anggota Fraksi PDIP DPRD Blora). Dengan begitu, tercipta koalisi besar, yakni PKB (8 kursi), PDIP (9 kursi), PKS (3 kursi), dan Perindo (1 kursi).
Kecewa dengan partainya, dua kader PDIP, yakni Dwi Astutiningsih dan Reza Yudha memilih jalan sendiri. Keduanya tetap maju dengan diusung Partai Demokrat (3 kursi), Partai Golkar (5 kursi), dan Partai Hanura (2 kursi). Di sisi lain, Partai NasDem (7 kursi), PPP (5 kursi), dan Partai Gerindra (2 kursi). Mereka akhirnya bergabung untuk Umi Kulsum-Agus Sugiyanto. Agus ialah pengusaha tambang batu bara Kalimantan Selatan yang berasal dari Blora.
Kemunculan Agus Sugiyanto cukup mengejutkan semua pihak. Selain karena tidak pernah terdengar dalam kancah perpolitikan, dia juga gagal ketika mendaftarkan diri melalui PDIP.

MI/Akhmad Safuan
Simulasi dan sosialisasi pelaksanaan pencoblosan kepada pemilih pemula di sebuah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Blora agar pilkada dapat berjalan lancar.
Optimistis
Kini pertarungan di pilkada Blora telah dimulai. Setiap paslon kian gencar mengatur strategi untuk dapat memenangi kontestasi. “Kita yakin bakal memenangi pilkada ini dengan perolehan suara 60%-65%,” kata Mei Naryono, Ketua Tim Pemenangan Umi Kulsum-Agus Sugiyanto.
Optimisme diapungkan HM Dasum, Ketua Tim Pemenangan Arief Rohman- Tri Yuli Setyowati. Keyakinan itu didasarkan pada koalisi yang dibangun cukup solid dan mesin politik bekerja sesuai harapan.
Demikian pula dengan Siswanto, Ketua Tim Pemenangan Dwi Astutiningsih- Reza Yudha. Meskipun hanya berkekuatan 10 kursi di DPRD Blora, dia yakin bisa menang karena partaipartai pengusung mempunyai kader militan.
Pengamat politik, sosial, dan budaya, juga Ketua Dewan Pendiri Persatuan Pemuda Tempatan Kabupaten Blora Gus Asim menilai ketiga paslon mempunyai kesempatan dan kekuatan yang sama untuk memenangi pilkada. Namun, menurutnya, Dwi Astutiningsih-Reza Yudha harus berjuang lebih keras.
Adapun pasangan Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati dan Umi Kulsum-Agus Sugiyanto dipandang cukup berimbang karena yang satu ialah petahana wakil bupati dan satunya lagi istri petahana bupati yang sudah 10 tahun berkuasa. “Sehingga sudah cukup lama dikenal publik.” (X-8)

Sumber: KPU/Tim Riset MI-NRC
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved