Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KONSTELASI politik di Pilkada 2020 di sejumlah daerah penuh dinamika. Pilkada Blora, Jawa Tengah, pun mengalami dinamika itu.
Ketika Bupati Djoko Nugroho tidak dapat kembali maju karena sudah dua periode memimpin, banyak spekulasi soal siapa yang bakal menggantikan Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Nas- Dem Blora ini. Bahkan, ketika petahana Wakil Bupati Blora Arief Rohman yang merupakan kader PKB bertekad maju kembali, spekulasi tak lantas surut.
Lobi-lobi dan pergulatan politik antartokoh partai berlangsung seru. Setiap parpol tarik-menarik sehingga muncul calon lain yang dianggap potensial turun ke gelanggang. Sebut saja Abu Nafi (Ketua DPC PPP dan Wakil Bupati Blora 2010-2015), Umi Kulsum (istri Djoko Nugroho), Prayogo Nugroho (anak Djoko Nugroho, anggota DPRD Jateng), hingga kader PDIP, yakni Dwi Astutiningsih, Reza Yudha, dan Tri Yuli Setyowati.
Di tengah pergulatan politik, NasDem harus berpisah dengan PKB yang selama lima tahun bersama memimpin Blora. “Awalnya saya mau bergandengan dengan salah seorang keluarga Pak Djoko Nugroho, tapi ada keputusan kami harus cari jalan sendiri,” kata Arief Rohman.
Djoko, dalam beberapa kali kesempatan menyatakan kebingungannya karena tidak ada keluarganya yang bersedia maju di Pilkada 2020 ini. Bersamaan dengan itu, muncul suara yang semakin santer ada koalisi baru, yakni NasDem bersama PPP, yakni Umi Kulsum-Abu Nafi . Namun, hal itu kembali mentah karena Abu Nafi yang pernah lima tahun sebagai wakil bupati mendampingi Djoko, secara tiba-tiba mundur.
Dalam waktu tidak terlalu lama, PDIP yang memiliki 9 kursi di DPRD Blora dan dapat mengusung sendiri calon mengeluarkan rekomendasi pasangan calon Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati (anggota Fraksi PDIP DPRD Blora). Dengan begitu, tercipta koalisi besar, yakni PKB (8 kursi), PDIP (9 kursi), PKS (3 kursi), dan Perindo (1 kursi).
Kecewa dengan partainya, dua kader PDIP, yakni Dwi Astutiningsih dan Reza Yudha memilih jalan sendiri. Keduanya tetap maju dengan diusung Partai Demokrat (3 kursi), Partai Golkar (5 kursi), dan Partai Hanura (2 kursi). Di sisi lain, Partai NasDem (7 kursi), PPP (5 kursi), dan Partai Gerindra (2 kursi). Mereka akhirnya bergabung untuk Umi Kulsum-Agus Sugiyanto. Agus ialah pengusaha tambang batu bara Kalimantan Selatan yang berasal dari Blora.
Kemunculan Agus Sugiyanto cukup mengejutkan semua pihak. Selain karena tidak pernah terdengar dalam kancah perpolitikan, dia juga gagal ketika mendaftarkan diri melalui PDIP.

MI/Akhmad Safuan
Simulasi dan sosialisasi pelaksanaan pencoblosan kepada pemilih pemula di sebuah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Blora agar pilkada dapat berjalan lancar.
Optimistis
Kini pertarungan di pilkada Blora telah dimulai. Setiap paslon kian gencar mengatur strategi untuk dapat memenangi kontestasi. “Kita yakin bakal memenangi pilkada ini dengan perolehan suara 60%-65%,” kata Mei Naryono, Ketua Tim Pemenangan Umi Kulsum-Agus Sugiyanto.
Optimisme diapungkan HM Dasum, Ketua Tim Pemenangan Arief Rohman- Tri Yuli Setyowati. Keyakinan itu didasarkan pada koalisi yang dibangun cukup solid dan mesin politik bekerja sesuai harapan.
Demikian pula dengan Siswanto, Ketua Tim Pemenangan Dwi Astutiningsih- Reza Yudha. Meskipun hanya berkekuatan 10 kursi di DPRD Blora, dia yakin bisa menang karena partaipartai pengusung mempunyai kader militan.
Pengamat politik, sosial, dan budaya, juga Ketua Dewan Pendiri Persatuan Pemuda Tempatan Kabupaten Blora Gus Asim menilai ketiga paslon mempunyai kesempatan dan kekuatan yang sama untuk memenangi pilkada. Namun, menurutnya, Dwi Astutiningsih-Reza Yudha harus berjuang lebih keras.
Adapun pasangan Arief Rohman-Tri Yuli Setyowati dan Umi Kulsum-Agus Sugiyanto dipandang cukup berimbang karena yang satu ialah petahana wakil bupati dan satunya lagi istri petahana bupati yang sudah 10 tahun berkuasa. “Sehingga sudah cukup lama dikenal publik.” (X-8)

Sumber: KPU/Tim Riset MI-NRC
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved