Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi berdialog dengan tukang ojek dan becak motor (bentor) di Pasar Pulau Punjung, Dharmasraya. Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Mulyadi.
Terutama terkait dengan kondisi ekonomi saat ini yang mereka rasa semakin sulit. Mereka berharap, program-program pro rakyat yang ditawarkan Mulyadi yang berpasangan dengan Ali Mukni bisa direalisasikan nantinya. Terutama bantuan bagi UMKM dan bantuan bagi keluarga miskin seperti sembako murah dan BLT 1 juta/KK.
Jun, 48, perwakilan tukang ojek dan bentor mengatakan, harapan besar ditumpangkan kepada Mulyadi karena dinilai punya kepedulian kepada masyarakat kecil. Hal itu diperlihatkan saat membantu mereka dengan sembako saat pandemi yang mereka terima pada awal pandemi.
Dengan kepedulian yang terbukti tersebut, Jun menyampaikan akan mengantar Mulyadi ke kursi BA 1. Menurut dia, kursi tersebut pantas untuk figur yang peduli dan terbukti.
"Kami atas nama tukang ojek dan becak mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan pada saat Covid-19. Apa yang bisa kami bantu akan kami bantu untuk kemenangan nantinya. Siap untuk memenangkan Pak Mulyadi," kata Jun di Dharmasraya, kemarin.
Hermanto, Ketua Ojek Pasar Pulau Punjung juga menyatakan siap memenangkan Mulyadi. Alasanya juga senada, bahwa Mulyadi peduli dengan nasib masyarakat kecil sehingga tidak ada keraguan untuk menentukan memilih Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar.
"Siap untuk memenangkan Pak Mulyadi," tegas Hermanto.
Dukungan yang terus mengalir membuat Mulyadi terus termotivasi terus berjuang demi kepentingan masyarakat Sumbar serta membawa sebuah perubahan. Mulyadi menyebut, semangat masyarakat menjadi dorongan tersendiri baginya agar bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakat Sumbar.
"Respon masyarakat luat biasa, menjadi semangat bagi kami untuk terus berjuang. Ini semua kami lakukan untuk memastikan sebuah perubahan nyata untuk Sumatera Barat. Perubahan nasib seluruh masyarakat di Sumatera Barat," kata Mulyadi. (Ant/OL-13)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved