Peradaban Cinta Bumi Pulih

KEGADUHAN yang berulang setiap kali bencana alam datang mencerminkan pola lama yang tak kunjung berubah, di mana fokus utama justru pada saling menuding dan debat aturan. 

Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban. 

Sementara itu, rakyat kecil yang miskin, terpinggirkan, dan termarginal menanggung beban paling berat dan menjerit tanpa banyak yang mendengar. 

Baca juga : Hadiri GPDRR 2025 di Jenewa, Delegasi UI: Risiko Bencana Semakin Kompleks

Momen bencana seharusnya menjadi panggilan untuk introspeksi, bukan sekadar kegaduhan yang berulang. Kini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk mengubah pola pikir, menata ulang hubungan dengan alam, dan menempatkan kesejahteraan manusia serta bumi sebagai prioritas bersama. 

Peradaban cinta Bumi Nusantara pulih ketika manusia kembali menempatkan alam sebagai rumah bersama, merawat sesama makhluk, dan menegakkan keadilan ekologis serta sosial secara berkelanjutan.

Kegaduhan berulang

Ketika banjir bandang, tanah longsor, dan gelondongan kayu menghantam pemukiman rakyat kecil, kita sering terjebak dalam kegaduhan yang berulang. 

Baca juga : Asuransi harus Bisa Imbangi Potensi Kerugian Bencana dan Perubahan Iklim

Kegaduhan yang berulang setiap kali bencana alam datang mencerminkan betapa kita belum sungguh-sungguh belajar dari luka yang sama. Jeritan bumi bergema bersama jeritan rakyat kecil yang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan bahkan anggota keluarga. 

Mereka yang miskin, terpinggirkan, dan termarginal selalu menjadi pihak pertama yang terdampak dan terakhir mendapat perhatian. 

Ketika alam memprotes melalui banjir, longsor, atau kekeringan, sebenarnya ia sedang menyuarakan duka yang telah lama diabaikan. Dan selama suara-suara itu tak benar-benar didengarkan, kegaduhan akan terus berulang, sementara penderitaan tetap menumpuk tanpa perubahan nyata.

Masyarakat dan para pengambil kebijakan sibuk saling menuding: aturan mana yang kurang tepat, kebijakan mana yang gagal, atau cuaca ekstrem mana yang harus disalahkan. Hujan, angin, bahkan perubahan iklim dijadikan kambing hitam, seolah bencana itu datang semata-mata karena faktor alamiah. 

Para pengambil kebijakan sering sibuk saling menuding, mencari siapa yang paling layak dipersalahkan ketika bencana melanda. Mereka dengan mudah melempar kesalahan pada hujan, angin, atau “ulah alam,” seakan seluruh tragedi ini terjadi tanpa campur tangan manusia. Dengan cara itu, tanggung jawab moral dan politik pun seolah menguap, sementara akar kerusakan lingkungan tetap tak tersentuh.

Akar permasalahan sering kali berkelindan pada keserakahan: kerakusan pemilik modal yang mengeruk hutan tanpa nurani, dan elite kekuasaan yang menutup mata terhadap kerusakan yang terjadi. 

Kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan keberlanjutan hidup rakyat banyak, sementara alam diperlakukan sekadar sebagai komoditas. Ketika tanah kehilangan pegangannya dan sungai kehilangan penjaganya, bencana hanyalah konsekuensi yang menunggu waktunya. 

Namun, alih-alih becermin pada tindakan yang tidak bijak, kita kembali pada kegaduhan yang sama tanpa membongkar akar ketidakadilan ekologis ini.

Pola pikir

Padahal, di balik hiruk-pikuk itu ada kelalaian yang jauh lebih mendasar, pola pikir yang tidak lagi selaras dengan prinsip kesehatan ekologis, dan kebahagiaan berkelanjutan yang menjadi kearifan leluhur sejak bumi dijadikan rumah kita bersama.

Menyadari pola pikir tentang kesehatan dan kebahagiaan berkelanjutan menjadi sangat penting karena ia menempatkan manusia, masyarakat, dan alam dalam satu kesatuan yang saling bergantung. 

Paradigma ini mengajak kita melihat kebahagiaan bukan sebagai konsumsi tanpa batas, tetapi sebagai kualitas hidup yang tumbuh dari keseimbangan ekologis sebagaimana ditegaskan oleh Catherine O’Brien dalam bukunya Sustainable Happiness. 

Menurut Catherine O’Brien, prinsip esensial dari sustainable happiness adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak boleh dicapai dengan mengorbankan orang lain, generasi mendatang, ataupun kesehatan bumi. 

Dalam konteks degradasi alam dan dehumanisasi, ia menegaskan bahwa krisis ekologis selalu terhubung dengan krisis kemanusiaan—ketika alam dirusak, martabat manusia ikut tergerus. Karena itu, sustainable happiness menuntut perubahan cara hidup dan kebijakan yang memulihkan bumi sekaligus memulihkan kemanusiaan, sehingga kesejahteraan dapat tumbuh bersama kelestarian.

Para pakar kesejahteraan seperti Edward Diener juga menunjukkan bahwa kebahagiaan yang sehat bergantung pada relasi sosial yang kuat dan lingkungan hidup yang aman serta lestari. 

Menurut Edward Diener, konsep kesejahteraan sosial menekankan bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh kondisi individu, tetapi juga oleh kesehatan komunitas dan lingkungan sosial tempat seseorang hidup. Ia menegaskan bahwa rasa memiliki, hubungan yang suportif, dan keadilan sosial merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan yang autentik. 

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal, prinsip ini selaras dengan nilai-nilai komunitas tradisional yang menekankan gotong royong, solidaritas, dan harmoni dengan alam. 

Diener menunjukkan bahwa masyarakat yang menjaga hubungan sosial yang kuat dan menghormati tradisi kebersamaan cenderung memiliki tingkat subjective well-being yang lebih tinggi. 

Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber daya psikologis dan sosial ekologis  yang memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Jeffrey Sachs dalam The Age of Sustainable Development menegaskan, bahwa pembangunan yang tidak memelihara ekosistem pada akhirnya menghancurkan kualitas hidup manusia itu sendiri. 

Karena itu, perubahan pola pikir menjadi fondasi utama untuk mengakhiri lingkaran bencana ekologis sekaligus membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil, sehat, dan membahagiakan bagi semua. 

Jeffrey Sachs menegaskan, bahwa merusak alam berarti merendahkan martabat manusia karena kualitas hidup, kesehatan, dan keberlangsungan peradaban sepenuhnya bergantung pada ekosistem yang sehat. 

Ketika lingkungan dihancurkan demi keuntungan jangka pendek, kita sekaligus mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian ekologis. Karena itu, setiap tindakan yang menggerus Bumi pada hakikatnya adalah tindakan yang menggerus masa depan manusia sendiri.

Sekolah Fransiskus

Paradigma sekolah Fransiskus, sebagaimana digarisbawahi Paus Fransiskus dalam Laudato Si’, berakar pada kesadaran mendalam bahwa bumi adalah rumah bersama yang mempersatukan seluruh manusia dan seluruh makhluk ciptaan. 

Prinsip dasarnya adalah melihat dunia bukan sebagai objek untuk dieksploitasi, tetapi sebagai saudara dan sahabat, sebagaimana dicontohkan oleh Fransiskus dari Assisi melalui pola pikir yang penuh hormat, gaya hidup yang sederhana, serta praxis sosial yang memulihkan relasi manusia dengan alam. 

Perspektif ini menuntut pertobatan ekologis: perubahan hati, kebiasaan, dan struktur sosial agar segala tindakan manusia tidak lagi merusak, tetapi melindungi dan merawat kehidupan. 

Dengan demikian, sekolah Fransiskus mengajarkan bahwa spiritualitas, etika ekologis, dan tanggung jawab sosial tidak bisa dipisahkan, sebab menjaga bumi berarti menjaga martabat manusia dan masa depan bersama.

Di sinilah relevansi Sekolah Fransiskus, kesadaran bahwa bumi adalah rumah bersama dan alam semesta adalah saudara kita, menjadi  maha penting. 

Cinta tanah air tidak berhenti pada simbol, tetapi diwujudkan dalam peradaban baru: peradaban cinta, yang menempatkan manusia dan alam dalam relasi persaudaraan. 

Hanya dengan menghidupkan kembali kearifan ini, kita dapat menyembuhkan luka ekologis sekaligus membangun kebahagiaan yang benar-benar berkelanjutan. 

Peradaban semesta yang penuh kasih bukan utopia, ia adalah jalan kembali menjadi manusia yang lebih utuh dalam rumah besar yang kita bagi bersama: Planet Bumi.