Kebijakan Gagah Olahraga Daerah

TERDAPAT cukup banyak alasan bagi bangsa Indonesia untuk membuka lembaran baru 2025 dengan nuansa kegagahan, terutama dalam membangun masa depan olahraga. 

Secara momentum, awal 2025 merupakan entry point yang mempertemukan dua ekspektasi besar. Pertama, setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) per Februari 2025 mendatang memiliki kepala daerah baru yang terpilih melalui proses pilkada serentak pada 27 November 2024 yang lalu. Terdapat 38 gubernur dan 514 bupati/wali kota baru yang berkomitmen dan ancang-ancang memajukan daerah masing-masing dalam koridor NKRI. 

Kedua, bahwa pada penghujung 2024, komunitas olahraga beserta segenap publik di daerah berekspektasi kuat agar sesegera mungkin memiliki rencana induk pembangunan olahraga daerah yang disebut Desain Olahraga Daerah (DOD). Ekspektasi publik untuk sesegera mungkin memiliki DOD akan beramalgamasi dengan panggung baru kekuasaan daerah demi membangun kemajuan melalui olahraga.

Baca juga : Olahraga setelah Kerja, Hal-hal Apa Saja yang Perlu Diperhatikan?

Orientasi sama, cara beda
Formula terbaik untuk mendapatkan produk pembangunan olahraga nasional yang gemilang ialah dengan cara menyusun perencanaan strategis secara nasional. Hal tersebut telah mewujud dengan terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Tujuan utamanya ialah mendesain bagaimana proses dan hasil pembangunan olahraga harus dikawal. Orientasinya sudah ditentukan, yakni 1) meningkatkan budaya olahraga di masyarakat, 2) mencapai prestasi nasional berkelas dunia, dan 3) menumbuhkan ekonomi nasional berbasis olahraga. Setiap daerah terpanggil untuk mendesain kebijakan gagah untuk berkontribusi. Intinya, orientasi sama, tapi caranya boleh berbeda berdasarkan keunikan masing-masing.

Pertama, bangsa Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman dalam berbagai dimensi. Setiap daerah adalah unik dengan aneka kegeniusan lokal, kearifan lokal, serta berbagai aspek kekayaan lokalitas lainnya. Lokalitas yang merupakan energi potensial untuk menggerakkan terwujudnya keunggulan dan daya saing dalam dimensi globalitas.

Baca juga : Olahraga Malam setelah Pulang Kerja: Aman atau Berbahaya?

Diperlukan kecermatan dan keberanian serta rasa percaya diri yang memadai untuk meramu hal tersebut melalui wadah perencanaan induk olahraga daerah. Daerah sudah semestinya memiliki fleksibilitas dan power perencanaan melalui pilihan lengkap lingkup olahraga, yakni membangun olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat secara kokoh dan dahsyat.

Kedua, terdapat pekerjaan rumah yang besar yang perlu lebih sungguh-sungguh dikerjakan oleh kabupaten/kota. Pekerjaan rumah sebagai mandatori cabang olahraga, terutama lingkup olahraga prestasi.

Setidaknya ada dua pasal krusial amanah dalam UU 11/2022 tentang Keolahragaan, yang meliputi 1) pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal, dan 2) wajib mengelola paling sedikit dua cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Baca juga : Gaya Hidup Sehat Imbangi Kehidupan Modern Penuh Tekanan

Sebuah kedahsyatan yang tidak tertandingi oleh negara lain, manakala sejumlah 514 kabupaten/kota melaksanakan pekerjaan rumah itu secara sungguh-sungguh. Berorientasi sama, tapi berkiprah dengan cara yang (semestinya) berbeda. Bagaimana peran strategis yang harus dimainkan oleh setiap provinsi?

Ketiga, terdapat dua orientasi yang dimainkan oleh pemerintah provinsi terkait dengan pembinaan dan pengembangan olahraga (binbang). Orientasi pertama ialah tentang penerapan standardisasi, yakni orientasi kriteria minimum dalam cakupan standar nasional keolahragaan, meliputi standar kompetensi tenaga keolahragaan, isi program pelatihan tenaga keolahragaan, prasarana olahraga dan sarana olahraga, pengelolaan organisasi keolahragaan, penyelenggaraan keolahragaan, dan pelayanan minimal keolahragaan.

Orientasi kedua ialah soal kontribusi dalam mencapai tujuan paripurna olahraga nasional. Artinya, setiap daerah ditantang berkontribusi untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat, mengakselerasi prestasi olahraga berkelas dunia, dan menumbuhkan ekonomi berbasis olahraga.

Baca juga : Pegiat dan Pecinta Ling Tien Kung Gaungkan Hidup Sehat

Format kegagahan
Kebijakan gagah olahraga daerah bukan berarti sebuah sikap ‘gagah-gagahan’ dari setiap daerah untuk memunculkan dan menonjolkan ‘mentalitas kedaerahan’. Justru kegagahan tersebut berkonotasi sebagai bentuk implementasi model kontributif sikap citius, altius, fortius dalam perspektif good will setiap pemerintah daerah. Setiap daerah merasa selalu terpanggil untuk berkontibusi dalam memajukan olahraga nasional dengan cara memoncerkan potensi unik terbaik yang dimiliki.

Pertanyaan kritisnya tentu ialah bagaimana format kegagahan itu harus disiapkan dan bagaimana kegagahan itu harus dimulai dan dieksekusi?

Pertama, setiap provinsi memandang urusan olahraga bersifat sistemik-komprehensif dalam dimensi lengkap input, proses, output, dan outcome.

Kelaziman selama ini, setiap daerah menggunakan acuan data kuantitatif pemerolehan medali dan pemeringkatan atas dasar multievent, seperti Porprov, Porwil, dan PON semata.

Dimensi yang terukur sebatas pada dimensi outcome dalam satu lingkup olahraga prestasi saja. Kebijakan (maaf) ‘manipulatif’ kadang ‘terpaksa’ dipilih jika segala sesuatunya berbasis pada simplifikasi target dan limit waktu. Sumber daya keuangan yang surplus pun acap kali terdistorsi untuk memproduksi outcome secara instan.

Fenomena jual-beli atlet antardaerah pun akan terus terjadi jika ‘yang penting outcome-nya dan income-nya’. Adapun bagaimana daerah bertumbuh dalam hal budaya olahraganya maupun revenue generating ekonomi berbasis olahraga tampaknya belum populer dalam mengindikasikan kegagahan olahraga daerah.

Kedua, setiap kabupaten/kota mengolah keunggulan lokal serta mengelola minimal dua cabang olahraga unggulan setidaknya bertaraf nasional. Keunggulan lokal olahraga dapat berupa keunggulan geografis, demografis, kultural, historis, evidence capaian prestasi secara existing, ataupun modal-modal sosial yang secara spesifik dimiliki oleh suatu daerah.

Kelaziman selama ini ialah bahwa keunggulan lokal itu satu hal, sementara pembinaan olahraga itu hal yang lain. Olahraga pun mengerucut pada ketersediaan atlet berpotensial yang kemudian dibina dalam sebuah proses teknis menuju kompetisi. Sangat pragmatis dan kalaupun berhasil, tentu akan berpotensi mengalami masa stagnan di masa berikutnya, karena tidak memiliki akar yang kuat dan kurang ter-back up oleh potret keunggulan lokal yang sesungguhnya.

Ketiga, iklim kontribusi yang ditumbuhkan ialah dengan mewujudkan tujuan utama kebijakan nasional keolahragaan (Baca: DBON) di daerah. Menyegerakan penyusunan DOD adalah sebuah pilihan tepat bagi daerah untuk merencanakan bentuk riil kontribusi. Di dalam DOD setiap daerah diwajibkan membentuk ‘tim koordinasi’, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Satu hal yang menarik bahwa tim tersebut mengintegrasikan peran sinergi seluruh unsur pentahelix di daerah. Dipimpin oleh unsur birokrat tertinggi di daerah (sekda provinsi dan kabupaten/kota) serta mengundang peran terbaik unsur akademisi, pengusaha, komunitas, dan media. Kolaborasi yang bukan hanya lengkap, tetapi tentu saja memiliki nilai kegagahan yang jauh melebihi gagahnya Power Rangers dalam cerita fiksi.