Belajar dari Pilpres Turki dalam Menyongsong Pemilu Damai 2024

KOMISI Pemilu Turki mengumumkan kemenangan Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki untuk periode 2023-2028. Kemenangan ini merupakan kemenangan untuk ketiga kalinya bagi Presiden Erdogan. Erdogan menang dengan perolehan suara 52,14% pada pemilihan putaran kedua pada Minggu (28/5). Kemenangan ini juga bertepatan dengan peringatan 570 tahun penaklukan Kota Konstantinopel (Instanbul saat ini) oleh Sultan Utsmaniyah Muhammad II atau yang dikenal dengan Sultan Mehmed II Sang Penakluk.

Penaklukan itu merupakan sejarah penting bagi Turki karena menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur setelah berkuasa selama 1.000 tahun lamanya. Jatuhnya Kota Konstantinopel menjadi pertanda mulai ditaklukkannya wilayah di daratan Eropa Kesultanan Turki Utsmani. Pada masa keemasannya, Turki Usmani menjadi negara adidaya yang menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara selama lebih dari 600 tahun. Kemenangan Presiden Erdogan, seolah menjadi perwujudan dari keinginan negara Turki untuk kembali menjadi negara besar yang memiliki pengaruh pada percaturan geopolitik internasional.

Tantangan baru

Turki memiliki posisi geopolitik sangat unik karena terletak di persimpangan Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Turki menjadi jalur penting bagi perdagangan yang menghubungkan Eropa bagian tenggara dengan Asia bagian barat daya. Letak geografis Turki yang menempatkan diri pada jalur utama berbagai ketegangan geopolitik internasional sehingga menjadi tantangan baru bagi Presiden Erdogan untuk masa jabatan saat ini.

Kondisi geopolitik yang unik itu, juga menyebabkan Turki memiliki potensi untuk menjadi pemain penting dalam ekonomi dunia, meskipun para pengamat ekonomi internasional masih mempertanyakan stabilitas ekonomi Turki di masa depan, terutama pascakrisis covid-19 yang melanda dunia.

Kebijakan politik dan ekonomi dalam negeri yang telah diambil Presiden Erdogan dalam menghadapi ketegangan geopolitik di kawasan tersebut sangat memengaruhi kondisi ekonomi Turki yang tengah menghadapi tantangan, seperti tingginya tingkat inflasi, besarnya defisit anggaran belanja negara, dan tidak stabilnya nilai tukar mata uang lira Turki terhadap dolar Amerika.

Di bawah pemerintahan Erdogan selama 20 tahun, Turki telah menerapkan strategi pertumbuhan dengan segala cara yang telah memicu ketidakseimbangan di seluruh sistem keuangan dan serangkaian mata uang dan krisis ekonomi. Menjelang pemilu, Presiden Erdogan mempercepat pengeluaran, dan bank sentral membakar cadangan untuk menstabilkan mata uang Turki, lira, sehingga menambah tekanan pada keuangan Turki.

Terkait dengan kondisi geopolitik internasional yang dihadapi Turki, Presiden Erdogan mengambil kebijakan internal, yaitu berupaya untuk menyatukan pandangan kaum nasionalis dan kaum agamais Islam. Presiden Erdogan telah mengubah wajah Turki secara fundamental, serta berusaha mengembalikan posisinya sebagai salah satu kekuatan global dengan fitur teknologi, militer, ekonomi, dan budaya suatu arah baru dan peta jalan yang jelas. Selain Turki, ada Indonesia, Mesir, Arab Saudi, dan Aljazair yang peta jalan masing masing negara tersebut berbeda, tetapi negara itu bisa menjadi pemimpin kawasan global di tengah transisi yang kompleks menuju tatanan dunia baru yang multipolar.

Adanya krisis yang terjadi terkait dengan perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak langsung ke negara Turki sebagai konsekuensi logis dari letak geografisnya, yang terletak dekat dengan Semenanjung Krimea. Dalam menghadapi situasi itu, Turki terkesan lebih kalem dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina. Turki tidak menyetujui tindakan Rusia untuk melakukan serangan militer ke Ukraina, tetapi memutuskan untuk tidak ikut mengecam keras invasi tersebut seperti yang dilakukan negara-negara Eropa Barat lainnya.

Dukungan negara Barat/NATO terhadap Rusia dianggap sebagai upaya untuk memprovokasi Rusia. Presiden Erdogan juga tetap mempertahankan hubungan baik dengan Presiden Putin sebagai upaya menjaga netralitas dalam konflik dan menawarkan diri untuk menjadi penengah antara Moskow dan Kyiv sejak awal konflik terjadi karena merasa banyak tahu tentang cara permainan Amerika Serikat dan sekutunya, dalam melakukan upaya mendominasi percaturan politik dunia. Selain tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Rusia, Turki juga tetap menjaga hubungan perdagangan bisnis baik dengan Rusia ataupun dengan Ukraina sehingga Turki tetap mendapatkan keuntungan ekonomis dari kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang diambil Presiden Erdogan tentunya banyak mendapat kritikan dari dunia internasional, yaitu dalam hal kriminalisasi para tokoh oposisi, pembatasan media, manipulasi sistem peradilan Turki untuk tetap mempertahankan kekuasaan, kebijakan luar negeri yang condong kepada Rusia dan Iran, serta kebijakan yang tidak ramah terhadap kaum minoritas seperti warga nonmuslim, warga suku Kurdi dan lainnya.

Meskipun mendapatkan kritikan keras, Presiden Erdogan tetap akan melanjutkan kebijakan-kebijakan tersebut karena adanya keinginan kuat Turki untuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Semua dilakukan Presiden Erdogan dengan tujuan untuk menjadikan Turki sebagai negara maju dan modern, dengan menerapkan reformasi yang terus-menerus, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi sehingga bisa memperkuat posisi Turki sebagai pemimpin regional dan internasional.

Berkaca dari situasi geopolitik Turki atas kemenangan Presiden Erdogan dengan pemilu Indonesia pada 2024, tentu menjadi menarik saat Erdogan bisa menyatukan kelompok nasionalis dan agamais. Ide dan gagasan penyatuan dua kelompok besar itu akan menjadi tantangan baru bagi pemimpin Indonesia selanjutnya, di tengah majemuk dan multikultural bangsa kita yang terdiri atas 1.340 suku bangsa (BPS, 2010) dan keberagaman agama yang dianut penduduk kita sebesar 275,77 juta (BPS, 2022).

Bukan tidak mungkin adanya potensi pergolakan dari berbagai kelompok ikut mewarnai jalannya pesta demokrasi kita. Jika di Turki kelompok agamais dan nasionalis dapat disatukan menjadi sebuah instrumen negara bernama rakyat yang bersatu dan berdaulat dengan pemerintahan karena di Turki sebagian besar berkeyakinan muslim dan jumlah suku yang terdapat di negeri transkontinental ini sedikit (Kazakh, Uzbek, Kirgiz, Uighur, Turkmen, dan Oghuz). Lalu, setelah konstalasi politik berlangsung, teori penyatuan kelompok agamais dan nasionalis ini dapat diadopsi dan direalisasikan di Indonesia? Jawabannya, bisa!

Jika Erdogan mampu menyatukan kelompok agamais dan nasionalis, tetapi menutup mata dan seolah menyampingkan hak kaum minoritas (warga nonmuslim, suku Kurdi), tetapi tidak dengan Indonesia karena Indonesia ialah rumah bagi keberagaman. Toleransi dan tenggang rasa telah menjadi budaya kita sebagai bangsa Timur.

Bangsa kita telah teruji sejak masa kolonial Hindia-Belanda, jauh sebelum negara ini merdeka. Bahkan, jauh sebelum negara ini bernama Indonesia. Sebagai contoh kecil, pada 1928 para pemuda berkumpul dari Jong Java (Jawa), Jong Ambon (Maluku), Jong Batak (Tapanuli), Jong Sumatranen Bond (Padang-Bukit Tinggi). Lalu, Jong Islametan Bond (Perhimpunan Pemuda Islam), Jong Celebes (Sulawesi), Sekar Rukun (Pemuda Sunda), PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia), dan Pemuda Kaum Betawi bersatu dengan tekad, semangat, dan tujuan yang sama, yakni meraih kemerdekaan Indonesia dalam bingkai Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).

Merangkul semua

Maka pesta demokrasi ke depan, siapa pun yang ditetapkan sebagai pemenang terpilih (sesuai konstitusi) dalam konstestasi Pemilu 2024, wajib untuk merangkul semua pihak dan kalangan. Perbedaan pandangan, visi-misi, keyakinan (agama), etnik (suku bangsa), bahkan kepentingan pribadi dan golongan harus melebur menjadi satu kepentingan, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Pemilu ialah kompetisi 5 tahun sekali. Namun, tali persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air ialah harga diri di hadapan dunia. Sudah semestinya, istilah oposisi (lawan politik) juga harus melebur dan terlibat aktif dengan mendukung dan mengawal jalannya roda pemerintahan sesuai dengan the rule of law.

Bukan sebagai redupsi pada demokrasi, tetapi sebagai upaya untuk menunjukan kedaulatan bangsa yang bersatu dan kukuh. Sebagaimana amanah the founding father tentang Tri Sakti (Berdikari bidang ekonomi, Berdaulat (merdeka) bidang politik, dan Berkepribadian bidang kebudayaan) (Bung Karno, 17 Agustus 1964).

Maka, harapan pemilu damai 2024 dapat terealisasi sehingga proses pembangunan baik struktural maupun sektoral mampu dilanjutkan sebagaimana semestinya. Tanpa adanya polarisasi di basis masyarakat (akar rumput), tanpa menyisakan ketakutan bagi investor untuk melanjutkan kerja sama, pertumbuhan ekonomi tercipta, serta harapan besar tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud sesuai cita-cita kita bersama.