Kerudung Aisyiyah sebagai Ekspresi Baru Pembebasan Perempuan

“APAKAH tidak malu jika aurat kalian dilihat laki-laki?” tanya Kiai Ahmad Dahlan kepada anak-anak perempuan muda yang ia bina. Serempak mereka menjawab bahwa situasi itu membuat mereka sangat malu. Sang kiai kemudian berkata, “Jika malu, mengapa ketika kalian sakit lalu pergi ke dokter laki-laki, apalagi ketika hendak melahirkan anak. Jika kalian memang benar-benar malu, hendaknya terus belajar dan jadilah dokter sehingga akan ada dokter perempuan untuk kaum perempuan” (Junus Salam 2009; Munir Mulkhan 2007).

Di awal abad ke-20, dengan alam pikir kebudayaan Jawa dan dalam situasi kolonialisme saat itu, percakapan tersebut sangat bermakna. Hingga akhir abad ke-19, tidak terbayang di masyarakat Hindia Belanda bahwa perempuan akan dapat memperoleh akses pendidikan modern. Bahkan, pendidikan tinggi untuk laki-laki masih belum dapat dinikmati semua orang. Barulah di akhir abad ke-19, dalam rapat parlemen Belanda, muncul tuntutan kebijakan etis berupa pendidikan bagi pribumi. Melalui pendidikan, gagasan modernisme dan tradisi berpikir Barat ditanamkan.

Di saat bersamaan, muncul generasi baru jejaring ulama yang belajar di Hijaz, mereka pulang dengan membawa ide modernisme Islam dan pan-Islamisme. Gagasan modernisme Islam itu, kelak melahirkan kesadaran nasionalisme yang sarat dengan semangat antiimperialisme. Kesadaran itu terlembaga dalam wadah organisasi seperti Muhammadiyah yang didirikan Ahmad Dahlan pada 1912 setelah pulang dari Mekah dan terkontaminasi wacana pembaruan Islam dari Mesir, yang antara lain dipelopori Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Saat itu, Kairo menjadi satu-satunya kota di Timur Tengah yang telah memiliki mesin cetak dan menjadi pusat modernitas Arab dan Dunia Islam (Michael Laffan 2004).

Belanda berupaya menghentikan penyebaran paham pembaruan Islam yang melahirkan perlawanan itu dengan menggencarkan pendidikan modern gaya Barat bagi penduduk pribumi (McTurnan Kahin 1952, 46–48). Pendidikan modern itu melahirkan pegawai dan pejabat yang setia, tetapi sekaligus juga mereka yang tidak puas dan lalu memimpin pergerakan antikolonial (MC Ricklefs 1981, 152). Muhammadiyah awal memilih bernegosiasi dan berkolaborasi secara elegan dengan pemerintah Hindia Belanda (Alwi Shihab 1998).

Muhammadiyah juga berkolaborasi dengan Budi Utomo. Kiai Dahlan bersama muridnya, seperti Fachrodin, Syuja, Tamim, Hisyam, Syarkawi, dan Abdul Gani merangkap anggota Budi Utomo untuk belajar tentang ide-ide kebudayaan dan kemajuan. Muhammadiyah lantas meramu diskursus modern Barat, gagasan pembaruan Islam Timur Tengah, serta nilai-nilai kebudayaan luhur masyarakat lokal Jawa. Muhammadiyah mengusung pembaruan Islam untuk memodernkan masyarakat yang nantinya memungkinkan mereka mengusir imperialisme.

 

Ekspresi baru pembebasan

Gencarnya arus modernisasi dan misi pemberadaban ala kolonial ikut serta membawa gagasan tentang nasionalisme, feminisme, liberalisme, serta gaya hidup yang berakar pada tradisi sekuler seperti konsumerisme. Muhammadiyah menyeleksi dan menyesuaikan gagasan modernitas Barat untuk disenyawakan dengan nilai-nilai Islam yang berasal dari gerakan reformis Timur Tengah. Salah satu bentuk jalinan negosiasi nilai-nilai revivalisme Islam dan nilai-nilai modern Barat tecermin dalam praktik berjilbab pada masa itu (Yuyun Sunesti 2014).

Di balik secarik kain penutup kepala, Muhammadiyah memperbarui nilai budaya yang dianggap menindas perempuan, tetapi di saat yang sama juga memuliakan ajaran Islam. Muhammadiyah menerapkan nilai-nilai pembebasan perempuan. Namun, bukan kebebasan yang bebas nilai, yang bertentangan dengan nilai Islam dan kebudayaan luhur. Bukan mengadopsi standar pembebasan feminis liberal yang menilai aturan berpakaian perempuan di ruang publik sebagai tindakan opresi dan penindasan terhadap perempuan. Muhammadiyah menawarkan ekspresi baru pembebasan.

Dalam kerangka kesadaran pembebasan perempuan, Muhammadiyah mengupayakan para perempuan keluar rumah untuk beribadah di musala/masjid, memberikan pengajaran keagamaan, pelatihan keputrian. Sebelumnya, perempuan diposisikan hanya di urusan kasur, sumur, dan dapur; perempuan belum diperbolehkan keluar rumah meskipun untuk beribadah; perempuan belum dibekali ketrampilan untuk menunjang kemandirian hidupnya. Ide kebebasan perempuan dalam modernitas Barat, direspons Muhammadiyah, dengan mengajukan basis etika Islam.

Praktik berkerudung yang digalakkan pada awal abad ke-20 punya makna penting. Dengan berkerudung, perempuan muslim dinilai telah dapat berpartisipasi dalam kegiatan di ruang publik. Perempuan berkerudung boleh berpidato di depan forum yang dihadiri laki-laki, seperti dalam kongres organisasi. Kerudung menjadi alat negosiasi yang ditawarkan Muhammadiyah dan Aisyiyah kepada tradisi lokal dan ajaran Islam sehingga perempuan perlahan dapat berpartisipasi di luar urusan domestik.

Dengan berkerudung, Muhammadiyah dan Aisyiyah mengonstruksi suatu identitas baru Islam di Nusantara terkait dengan isu perempuan. Muhammadiyah, sebagaimana tecermin dalam dialog Kiai Dahlan di atas, menegaskan perempuan setara dengan laki-laki sebagai makhluk Tuhan, dan perempuan berhak untuk memperoleh akses pendidikan guna meningkatkan kapasitas dirinya. Terbukanya akses pendidikan publik bagi perempuan membawa konsekuensi pada reinterpretasi konsep kunci Islam tentang perempuan, seperti tentang aurat, fitrah, serta ikhtilat atau tentang percampuran laki-laki dan perempuan di ruang publik.

Aurat punya makna sebagai iffah, harkat, dan kehormatan perempuan muslimat. Kiai Dahlan mengingatkan tentang nilai Islam tentang aurat sebagai pijakan para perempuan, semestinya menjaga martabatnya dengan cara mengenyam pendidikan tinggi (Tutin Aryanti 2013). Situasi itu menjadi oase di tengah keterbelakangan umat Islam, di saat kaum perempuan Islam dinilai sebagai makhluk yang terbelenggu oleh kultur lokal dan hasil interpretasi ajaran agama yang misoginis. Muhammadiyah dan Aisyiyah memperbolehkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas publik dengan syarat menutup aurat.

Ide feminisme Barat sering berasumsi bahwa kebebasan ialah modal utama untuk pembebasan perempuan dari subordinasi patriarki. Termasuk dalam wujud kebebasan itu ialah kebebasan bagi perempuan untuk memilih pakaiannya. Dalam konteks Muhammadiyah dan Aisyiyah, ide tersebut diseleksi. Terlebih dahulu, Muhammadiyah memfokuskan diri pada isu pendidikan perempuan yang dijalankan dengan menggunakan kerudung.

Sebelumnya, sekolah-sekolah modern belum menyentuh kaum perempuan, apalagi perempuan muslim. Menyekolahkan anak (apalagi perempuan) ke sekolah modern Belanda dinilai sebagai tindakan kafir, bersekolah di institusi Belanda yang mengadopsi kurikulum dan cara berpakaian Barat dinilai haram.

Pendidikan perempuan yang diusung Kiai Dahlan pada mulanya mengajukan konsep pemisahan tempat belajar dan beribadah laki-laki dan perempuan. Pemisahan tempat bagi lawan jenis di ruang publik dinilai sebagai kewajiban karena perempuan harus menyembunyikan auratnya kepada laki-laki. Pandangan itu lahir dari pemahaman konservatif bahwa tubuh perempuan merupakan fitnah dan godaan bagi laki-laki. Muhammadiyah tidak melawan tafsiran lama itu secara frontal yang akan melahirkan respons yang kontraproduktif. Sebaliknya, Kiai Dahlan mengumpulkan sejumlah perempuan muda untuk dibina secara intensif.

MI/Seno

 

Peran Aisyiyah

Para kader itulah yang menjadi penggerak awal Aisyiyah yang didirikan pada 1917. Kelahiran Aisyiyah diawali dengan pertemuan di rumah Kiai Dahlan yang juga dihadiri Kiai Fachrodin, Kiai Mochtar, Ki Bagus Hadikusumo, serta enam kader perempuan: Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busjro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah. Pemilihan nama organisasi, Aisyiyah, terilhami oleh istri Nabi, Aisyah, sebagai sosok yang cerdas (terdidik) dan terlibat di ruang publik. Cikal berdirinya Aisyiyah, telah dimulai dari perkumpulan Sapa Tresna 1914 yang bergabung di dalamnya termasuk sekelompok perempuan buruh batik (Ro’fah 2016, 30–32).

Dalam rangka pemisahan tempat dan sekaligus mendorong perempuan terlibat dalam ruang publik, Muhammadiyah mendirikan Langgar Wadon atau musala perempuan di Kauman pada 1922. Langgar itu memfasilitasi perempuan untuk salat berjemaah, sementara laki-laki berjemaah di Masjid Kakung atau Masjid Gedhe Kauman. Selain sebagai tempat ibadah, langgar atau musala Aisyiyah itu dimaksudkan untuk tempat berkumpul perempuan dan menjalankan aktivitas produktif.

Verslag Aisjijah Hindia Timur tahun 1931 menyebutkan jumlah 13 musala Aisyiyah (5 di Sumatra dan 8 di Jawa); serta 44 surau (30 di Sumatra dan 14 di Jawa). Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada 8-15 Oktober 1937, dipertegas musala Aisyiyah supaya dipergunakan juga untuk menjalankan amal kebaikan seperti kursus keputrian.

Upaya Muhammadiyah memberi kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas publik dengan syarat menutup aurat itu dapat dipandang sebagai tindakan negosiasi. Di saat yang bersamaan, Muhammadiyah dan Aisyiyah tidak melupakan kodrat perempuan dan tidak menihilkan ajaran Islam. Aisyiyah, tidak melupakan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Dalam Kongres Wanita Indonesia 1928 di Yogyakarta, tokoh Aisyiyah, Siti Munjiyah, menyampaikan pidato berjudul Derajat Wanita yang membahas pendidikan perempuan, pernikahan gadis di bawah umur, hingga poligami. Perihal poligami, Munjiyah menyampaikan secara hati-hati, tidak menghapusnya sama sekali, tetapi menutup peluangnya.

Kampanye Aisyiyah tentang pendidikan perempuan, penambahan usia minimal perempuan menikah, hingga tentang pentingnya berorganisasi dan berkiprah di ruang publik itu mendapat dukungan luas. Berbeda dengan perkumpulan perempuan nasionalis lainnya, yang banyak anggotanya mewakili sedikit golongan elite terpelajar atau golongan priayi yang memperoleh pendidikan modern Barat, Aisyiyah justru sebaliknya. Aisyiyah mewakili simbol kebangkitan kelas menengah ke bawah atau borjuis kecil. Kesadaran mereka diperoleh dari pengajian perempuan, kursus keputrian, dan sekolah Islam modern.

Tawaran modernisasi Islam dan jilbab Aisyiyah itu juga memiliki makna diferensiasi sebagai alternatif atas menjamurnya gaya pakaian ala Barat di kalangan elite priayi berpendidikan modern. Pada dekade 1920-an dan 1930-an, busana di kalangan wanita totok di Hindia Belanda sepenuhnya kebarat-baratan. Beberapa majalah fesyen wanita dikirim khusus dari Eropa. Guna kemudahan mendapatkan busana tersebut, difasilitasi toko-toko yang menjual busana bergaya Barat di beberapa tempat di Hindia Belanda.

Merespons itu, Aisyiyah menerbitkan majalah Soeara Aisjijah, yang menganjurkan para muslimat menutupi auratnya dan berkerudung. Majalah lain yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, seperti Taman Moeslimah yang terbit di Solo juga menawarkan narasi serupa, seperti tentang fitrah perempuan. Meskipun tidak secara tegas menolak bentuk pakaian modern ala Barat di kalangan perempuan Hindia Belanda, tetapi dorongan berjilbab bagi perempuan muslim menunjukkan ide itu berjalan beriringan, dengan arus modernisasi-westernisasi yang dihadapi perempuan Hindia Belanda saat itu (Kurniawati Dewi 2012).

Kepeloporan jilbab Aisyiyah itu juga memicu pertumbuhan industri kerudung, batik, dan kebaya di Kauman. Lahirlah budaya unik yang populer disebut ‘kudung Aisyiyah’ atau ‘songket Kauman’ sebagai kombinasi nilai-nilai Islam tentang kewajiban menutup aurat, dengan nilai-nilai budaya dan ekonomi di Kauman pada awal abad ke-20. Nyai Walidah dan Kiai Dahlan mengusulkan agar kegiatan membuat kerudung dilakukan dengan serius sehingga kerajinan kerudung menjadi kegiatan ekonomi baru untuk menambah penghasilan keluarga (Muarif & Setyowati, 2014). Bentuk kerudung Aisyiyah itu terekspresikan secara variatif dan tidak satu model.