Sabtu 28 November 2020, 02:10 WIB

Partai Aliran dan Politisasi Agama

Ainur Rofiq Al Amin Dosen Pascasarjana UINSA dan Pengasuh Al Hadi 2 PP Bahrul Ulum Jombang | Opini
Partai Aliran dan Politisasi Agama

Facebook.com
Ainur Rofiq Al Amin Dosen Pascasarjana UINSA dan Pengasuh Al Hadi 2 PP Bahrul Ulum Jombang

ANIS Matta dan Fahri Hamzah mendirikan Partai Gelora pada Oktober 2019. Menyusul, Amien Rais membidani Partai Ummat pada Oktober 2020. Pada November 2020, Cholil Ridwan tokoh DDI menghidupkan Masyumi Reborn. Lahirnya orok tiga partai baru ini bisa bertambah lagi bila KAMI dan FPI tertarik bergabung atau mendirikan partai sendiri.

Potensi bersatu mungkin terjadi, Amien Rais berkata jika Masyumi lebih besar, Partai Ummat akan dibubarkan dan bergabung. Namun, peluang untuk terpecah sangat terbuka. Mengingat, sebelumnya Fahri Hamzah kecewa dengan PKS, Amien Rais putus dengan PAN, sedang Cholil Ridwan mengklaim PKS tidak segera menampung PA 212 dan eks-PBB.

Civil religion dan public reason


Terlepas bagaimana masa depan partai baru di atas, yakni partai ‘beraroma’ agama dalam sejarah NKRI belum pernah menjadi champion. Hal yang pasti, di Indonesia, agama ‘mewarnai’ jagat perpolitikan. Ini ialah realitas historis dan realitas sosiologis bangsa. Secara substantif bisa ditelusuri dari relasi agama dengan Pancasila yang berkelindan.

Olaf Schumann dalam pengantar buku Beyond Belief karya Robert N Bellah (Paramadina, 2000) menjelaskan, Pancasila sebagai weltanschauung bila dikaitkan dengan civil religion menunjukkan tekad cendekiawan Indonesia, mengembangkan kesadaran tentang masyarakat modern, dengan norma yang hendak dihayati dalam kehidupan sosial yang tenteram, beradab, berbudi, dan makmur.

Sekalipun demikian, civil religion bukan sumber keagamaan seseorang untuk memperoleh pemahamannya akan identitasnya dan kewajiban sosialnya, sumbernya tetap dari agama. Jadi civil religion bukan sebagai pengganti ataupun saingan agama-agama sebagai ‘superagama’, melainkan secara substansial hidup dari agama-agama yang ada.

Civil religion, sebenarnya telah termanifestasikan dalam Pancasila. Kenyataan historis, Pancasila itu digali dari nilai di masyarakat yang agamais. Selebihnya, konsideran dalam Dekrit Presiden ditegaskan, Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 (Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Gramedia, 1994).

Walhasil, dalam Pancasila secara inheren sudah tersimpan nilai agama. Andree Feillard (NU vis-a-vis Negara, LKiS, 1999) menjelaskan, penerimaan, dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya muslim Indonesia, untuk menjalankan syariat agamanya. Artinya, nilai luhur agama sudah ‘laten’ dalam Pancasila.

Kelatenan tersebut juga termanifes dengan lahirnya undang-undang yang mengakomodasi kebutuhan muslim, seperti UU Haji, UU Wakaf, UU Zakat, dan UU Perkawinan. Produk hukum itu, saya sebut sebagai hasil laga gagasan di palagan yang konstitusional dan gentle. Kalau meminjam istilah Abdullahi Ahmed An-Naim (Islam dan Negara Sekuler, Mizan, 2007), produk itu seiras public reason.

Poinnya, prinsip-prinsip agama bisa diajukan untuk diadopsi negara menjadi UU. Namun, sebelumnya harus didukung public reason, yakni berbagai argumen bisa diperdebatkan semua warga negara tanpa terkecuali.

Tentu ikhtiar di atas absah, sejalan yang disampaikan Presiden Soekarno saat kuliah umum di UI pada 1953, bahwa Islam ialah agama yang dalam cita-cita ketatanegaraan dan kemasyarakatannya menghendaki yang biasa disebut dengan cara demokrasi. Hanya bukan demokrasi yang semata ‘mayorikrasi, melainkan berdasarkan musyawarah.

UU di atas, kalau sudah diundangkan akan menjadi UU NKRI tanpa perlu embel-embel syariat Islam, NKRI bersyariah, khilafah, dan negara Islam. Cukup ucapan Mohammad Roem, “Tak ada negara Islam” (dalam Ensiklopedi Tokoh Muhammadiyah, Bestmedia, 2010), atau ucapan KH Sholahuddin Wahid, “Negara sekuler no, negara Islam no” (dalam Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, Paramadina, 2001) karena memang itu semua riskan, tidak perlu membuka kotak pandora.

Politisasi dan simbol agama


Baik partai berbasis agama ataupun nasionalis, sepakat menjunjung tinggi nilai agama. Salah satu bukti ialah lahirnya UU di atas. Dalam kontestasi politik, hampir semua partai mengomodifikasi segala potensi, (termasuk isu agama) guna mengerek popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas kandidat.
Hanya saja, partai berbasis agama biasanya ‘akrab’ memakai isu agama. Dalam sebuah penelitian, PKS menggunakan isu agama sebagai instrumen politik. PKS mengajak umat aktif mengikuti Aksi Bela Islam. Demikian juga Amien Rais, Fahri Hamzah, dan Cholil Ridwan dalam jejak digitalnya seirama dengan gerakan Aksi Bela Islam.

Mengomodifikasi isu agama lumrah terjadi. Kelumrahan ini ada yang bisa diakseptasi dan yang tidak bisa ditoleransi. Kelumrahan yang tidak ditoleransi ialah komodifikasi radikalisme dan melakukan politisasi agama.

Politisasi agama dalam konstruksi saya ialah pihak yang menggunakan isu agama untuk menghantam lawan politik, yang isu itu tidak relevan atau berbau hoaks dan berimplikasi kebencian. Semisal isu komunis untuk membangkitkan sentimen bernuansa agama. Contoh lain, dari politisasi agama ialah pemilihan kepala daerah dan presiden beberapa waktu lalu.

Dalam kontestasi ini, sekelompok simpatisan menghubungkan keterpilihan calon dengan surga dan neraka. Bahkan, eksistensi disembahnya Tuhan. Tuhan pun ‘digeret’ untuk memenangkan calon sehingga Said Aqil Siraj berpesan, “Tuhan jangan diajak kampanye”, atau kata Syafii Maarif, “Jangan membajak Tuhan.”

Politisasi agama akan menggiring seseorang tidak hanya enggan memilih calon korban isu, tapi juga berimplikasi kebencian bermotif agama. Berpolitik seperti ini, berpikir jangka pendek dan berbahaya bagi keharmonisan masyarakat di saat kelatahan melakukan ujaran kebencian berbiak, seperti dijelaskan dalam buku Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia (Wahid Foundation, 2020).

Berbeda dengan politisasi agama, ada kontestan yang menarik simpati massa dengan mengeksplorasi simbol ataupun gawe agama baik berupa jubah, serban, aktif pengajian, dan ‘asesoris’ religi lainnya. Misi yang ingin diafirmasikan kepada pemilih, bahwa si calon mempunyai kedekatan dengan konstituen. Calon ingin meleburkan diri ke dalam religiositas mereka, tentu tujuannya ialah politik.

Komodifikasi simbol agama masih bisa diakseptasi karena dampaknya tidak destruktif. Maksimal dikecam komunitas kritis, dianggap inkonsisten dengan kesehariannya, atau dianggap ‘sok alim’ atau ‘gampang terbawa angin’. Namun, cap tersebut galibnya tidak sampai menimbulkan kebencian berbungkus agama. Atas itu semua, raihan politisi yang mahapenting ialah menjadi negarawan pelayan dan pengayom seluruh rakyat.

Baca Juga

Dok.Pribadi

Keadilan Hukum di Masa Covid-19

👤Ratno Lukito Guru Besar FSH-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Direktur Riset dan Publikasi Yayasan Sukma 🕔Senin 25 Januari 2021, 00:15 WIB
PEMAHAMAN tentang makna keadilan hukum sejatinya telah mengalami perkembangan yang sedemikian...
Dok. Pribadi

Menengok Agenda Perempuan di Istana, Siapa Pengawalnya?

👤Yulianti Muthmainnah | Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 🕔Minggu 24 Januari 2021, 14:15 WIB
Mereka fokus berjuang dan bekerja, karena korban terus berjatuhan, agenda perempuan membutuhkan perhatian dan sangatlah...
Dok. Pribadi

Idham Azis, Donald Trump dan Penciptaan Sejarah Baru

👤RD Hermen Sanusi | Pengamat Sosial 🕔Minggu 24 Januari 2021, 13:55 WIB
Bagi Trump kekuasaan itu harus dipertahankan, termasuk dengan cara-cara arkhais primitif yang ia tunjukan setelah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya