Meredam Dampak La Nina pada Produksi Pangan

MUSIM hujan saat ini diprakirakan lebih lebat daripada biasanya karena bersamaan dengan fenomena perubahan cuaca kompleks, variasi suhu di Samudra Pasifik. The International Research Institute for Climate and Society (IRI) di Universitas Columbia (AS) me- laporkan bahwa sejak mid Oktober 2020, suhu permukaan Samudra Pasifi k berada jauh di bawah rata-rata yang mengakibatkan udara basah La Nina dengan kekuatan sedang.

Indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) menunjukkan suhu permukaan laut wilayah Pasifik Tengah dan Timur dalam kondisi dingin selama dua bulan terakhir, dengan nilai anomali melewati -0.5°C, ambang batas La Nina.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat disertai kilat dan petir akan terjadi pada akhir Oktober 2020 di hampir seluruh daerah Indonesia, kecuali Sumatra. Curah hujan akan 20%-40% lebih tinggi daripada biasanya hingga Maret 2021, bahkan ada yang di atas 40%.

Puncak La Nina akan terjadi pada Desember 2020 karena bersamaan dengan fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) dari Samudra Hindia. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan dini tentang kemungkian terjadinya bencana hidrometeorologis berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, angin puting beliung, dll.

Artikel ini menganalisis dampak dari musim hujan lebat ekstrem La Nina terha- dap potensi produksi pangan dan menyarankan langkah-langkah untuk meredam atau mengurangi dampak yang lebih buruk lagi. Semua pihak wajib siap dan antisipatif terhadap fenomena alam La Nina karena perubahan iklim semakin nyata. Kejadian musim basah dan kering ekstrem semakin sering terjadi.

Perubahan iklim dan produksi pangan

Musim kemarau ekstrem pada 2019 telah menurunkan produksi beras 7,81%, dari 33,94 juta ton pada 2018 menjadi 31,29 juta ton pada 2019. Luas panen padi menurun 6,14%, dari 11,38 juta hektare pada 2018 menjadi 10,68 juta hektare pada 2019.

Kemarau ekstrem itu memperlambat tanam pada musim rendeng 2019-2020 sehingga jadwal panen mundur satu bulan. Penurunan dua variabel utama dari produksi itu juga berakibat pada penurunan produktivitas padi 7,59%, dari 5,20 ton/ha pada 2018 menjadi 4,81 ton/ha pada 2019.

Penurunan produktivitas padi berhubungan dengan penurunan kapasitas produksi. Utamanya karena kualitas manajemen pengelolaan air irigasi, drainase, dll. Jika kapasitas produksi turun, produksi dan produktivitas padi pasti turun.

Sistem produksi padi di Indonesia amat rentan terhadap gangguan ketersediaan air, konservasi sumber daya, dll. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas menjadi mutlak, apalagi pada saat musim kemarau ekstrem dan musim basah ekstrem seperti sekarang.

Dampak perubahan iklim ekstrem pada produksi pangan juga menjadi refleksi dari kinerja keberlanjutan sistem pertanian tanaman pangan secara umum. Sekarang telah lazim terjadi fenomena kelelahan lahan (land fatigue) karena pola tanam yang tidak bersahabat.

Atas nama pencapaian target peningkatan produksi dan pencapaian swasembada, petani tidak jarang memperoleh arahan atau perintah percepatan tanam. Indeks pertanaman (IP) digenjot setinggi-tingginya, agar lahan dapat ditanami dua kali (IP 200), dan bahkan tiga kali (IP 300).

Banyak studi yang telah menunjukkan bahwa strategi superintensif, apalagi menggunakan pupuk kimia dan pestisida, justru menjadi sangat rentan terhadap ledakan hama dengan strain baru, yang bahkan lebih toleran terhadap pestisida yang diberikan. Hama wereng cokelat yang dianggap telah hilang, ternyata kini muncul kembali dengan dampak produksi lebih dahsyat (lihat Arifi n, 2020).

Pola pergiliran tanaman dari padi-padi-padi menjadi padi-palawija-padi atau padi-padi-palawija dianggap lebih ramah lingkungan dan berpo-
tensi meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, investasi untuk meningkatkan kesehatan tanah (soil-health) menjadi nyaris mutlak untuk segera diterapkan.

Pola tanam ramah lingkungan, sistem rotasi tanaman, sistem tumpang sari, yang disertai pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan petani dapat menjadi strategi mitigasi dampak buruk perubahan iklim serta musim kering dan musim hujan ekstrem tersebut.

Bagaimana dengan kinerja tahun 2020? Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bahwa luas panen padi hingga September 2020 tercatat 9,01 juta hektare dan produksi beras mencapai 22,91 juta ton (dikonversi dari produksi padi 45,45 juta ton gabah kering giling/GKG).

Sampai akhir 2020, potensi produksi beras diperkirakan 31,63 juta ton, atau terdapat kenaikan 1,04% dari produksi 31,29 juta ton tahun 2019. Walaupun konsumsi beras masih naik 1,34% dan mencapai 30,19 juta ton pada akhir 2020, neraca beras kumulatif pada akhir 2020 masih surplus 7,32 juta ton.

Sebagian besar stok beras itu disimpan oleh rumah tangga, petani, pedagang, penggilingan, dan anggota masyarakat lain. Stok beras Perum Bulog sampai akhir 2020 diperkirakan 1,3 juta ton, sebagian besar berasal dari pengadaan dari Jawa dan sentra produksi beras lainnya.

Impor beras sampai Agustus 2020 telah tercatat 222.000 ton (data Pemberitahuan Impor Barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan), berupa beras khusus dan beras premium, seperti beras basmati, beras jepang, dll.

Pada kondisi tertentu, impor dapat bermanfaat untuk menjaga stabilisasi harga karena pola produksi yang tergantung musim, apalagi pada kondisi musim La Nina. Data historis menunjukkan bahwa pada La Nina 2010 terdapat 8,1% lahan sawah rusak akibat banjir.

Banjir bandang aliran Su ngai Cimanuk yang melanda Kabupaten Garut pada September 2016 juga terkait La Nina. Akan tetapi, dampak La Nina 2016 pada lahan sawah ternyata tidak tercatat secara baik karena BPS sedang melakukan moratorium untuk merilis data produksi padi. Pada waktu itu BPS sedang menyempurnakan metode estimasi menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA).

Langkah antisipasi dan peredaman

Pertama, pergerakan harga pangan pokok dan strategis secara komoditas pertanian lain wajib dipantau setiap hari. Fluktuasi harga merupakan salah satu indikator kontinuitas pasokan, gangguan produksi, dan rantai nilai pangan dan pertanian.

Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) perlu bekerja sama dengan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di 34 provinsi dan TPID di lebih dari 500 kabupaten/kota. Di bawah kepemimpinan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dan Kemente rian Dalam Negeri, kemente rian/lembaga (K/L) teknis yang terlibat, dibantu oleh Bank Indonesia, TPIP perlu menyampaikan instruksi yang jelas tentang kemungkinan La Nina, juga dampak buruk yang ditimbulkannya.

Kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan seluruh jajaran vertikal di bawahnya, dibantu BMKG dan K/L terkait, perlu secara saksama melakukan antisipasi strategis dan operasional di lapangan. Misalnya, kegiatan susur sungai, pengecekan bendungan, perbaikan saluran irigasi dan drainase, banjir kanal, dll perlu melibatkan aparat daerah, desa, dan tokoh masyarakat lain.

Sungai dan saluran air menjadi simpul penting penanggulangan bencana hidrometeorolgis dan urat nadi sistem ekonomi produksi pangan dan pertanian.

Ketiga, evaluasi menyeluruh terhadap pola tata guna lahan, baik berizin resmi maupun inisiatif masyarakat dan korporasi. Evaluasi juga wajib dilakukan terhadap skema alih fungsi lahan pertanian, baik dari lahan pangan pertanian menjadi kegunaan lain maupun kegiatan ekspansi budi daya tanaman pangan dan hortikultura sampai ke atas daerah tangkapan air (catchment area) dan hutan lindung. Daerah-daerah ini sangat rentan menjadi sumber erosi berat dan degradasi lahan. Bahkan, menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor dan banjir bandang.