Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KRITIKAN pedas disampaian berbagai pihak yang diarahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena membolehkan menggelar konser musik dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di penghujung tahun ini. Bisa dibayangkan bagaimana massa yang hadir dalam sebuah pertunjukan terbuka untuk menghadiri sebuah kampanye.
Lantas bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaman terhadap massa yang datang. Ini pasti akan sulit dikontrol. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang membolehkan konser musik saat Pilkada itu pasti akan terus menuai kritik bilamana KPU tidak mencabutnya segera. Ajang konser dan even kelas dunia saja dibatalkan gara-gara covid-19 yang terus menelan korban, kok kenapa KPU dengan gampang menerbitkan aturan tersebut.
Dalam SK itu memang disebutkan massa yang hadir hanya 50 orang saat kegiatan kampanye pertemuan terbatas di dalam ruangan. Kemudian, untuk kegiatan-kegiatan yang digelar di lapangan, maksimal hanya diperbolehkan dihadiri 100 orang. Konser musik termasuk ke dalam kegiatan lain atau kegiatan kebudayaan yang tidak dilarang dilakukan pada saat kampanye. Namun risiko penularan virus covid-19 yang sudah menelan ribuan korban akan sangat mudah terjadi dalam kerumunan massa.
Dari pengalaman penulis sebagai penyelenggara acara/event organizer di berbagai kesempatan dan di berbagai tempat, akan amat sulit mengendalikan massa di tengah hiruk pikuk kerumunan seperti itu. Ditambah kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih belum bisa diandalkan. Sebagai ilustrasi, mungkin pengawasan dapat dilakukan di panggung utama/main stage dengan menempatkan barikade dan penjagaan dengan ketentuan 100 orang.
Tapi massa yang datang dan tidak bisa masuk ke depan panggung utama akan membentuk kerumunan lain di lokasi dekat panggung utama. Massa lain pun akan melakukan hal yang sama, dan seterusnya. Lantas bagaimana kita dapat menentukan jumlah penonton di acara terbuka dan tanpa karcis pula. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan chaos!
Tantangan utama dalam pengerahan massa adalah disiplin masyarakat yang masih rendah untuk berpegang pada protokol kesehatan. Perhatikan dalam setiap razia yang dilakukan tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Kemenhub, masih banyak masyarakat yang abai memakai masker. Kalau dalam keseharian saja abai dalam penerapan protokol kesehatan, bagaimana jika di acara kampanye terbuka?
Gunakan media
Ada banyak jalan untuk menghindari kerumunan massa dalam pilkada serentak nanti, yaitu menggunakan media sebagai penyampai pesan kepada para pemilih. Sementara itu hampir di berbagai daerah memiliki media lokal, belum lagi kekuatan media sosial yang secara personal bisa sampai ke tangan si pengguna. Kampanya yang aman juga bisa dilakan secara daring. Namun yang penting dalam kampanye melalui media sosial ini adalah kreativitas konten yang harus terus dijaga. Jangan menyampaikan pesan-pesan yang membosankan dan tidak kreatif.
Laporan bertajuk Digital 2020: A comprehensive look at the state of the internet, mobile devices, social media, and ecommerce, menyebutkan untuk Indonesia dari total 272,1 juta penduduk pengguna internet mencapai 175,4 juta jiwa. Menariknya, jumlah telepon pintar yang terkoneksi mencapai 338,2 juta unit, atau hampir dua kali lipat jumlah pengguna internet.
Artinya, rata-rata orang Indonesia punya lebih dari satu telepon pintar. Sedangkan jumlah pengguna media sosial mencapai 160 juta jiwa. Dibanding periode Januari 2019, pada Januari 2020 jumlah pengguna internet meningkat 17% (bertambah 25 juta jiwa). Smartphone yang terkoneksi juga bertambah 15 juta unit atau 4,6%. Ada pun jumlah pengguna media sosial bertambah 12 juta jiwa atau naik 8,1%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa penyamaian pesan kampanye melalui media social merupakan langkah yang jitu, efektif dan efisien.
Mudah-mudah KPU segera mencabut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang memperbolehkan konser diajang pilkada serentak di penghujung tahun ini. Jika tidak, akan terjadi bunuh diri massal lewat paparan virus bernama korona.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Bagi Sajama Cut, konsistensi Recollecting adalah bentuk tanggung jawab untuk memberikan sorotan pada karya-karya yang sering kali luput dari arus utama.
Westlife tampil di Indonesia dalam konser bertajuk A Gala Evening, yang digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), BSD City, Selasa (10/2) malam.
Bad Bunny dijadwalkan menjadi artis pertama yang tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol sepanjang sejarah Half Time Super Bowl.
Konser ini bagian rangkaian Gems World Tour 2026 yang menyambangi 21 kota dunia sebelum ditutup di Amsterdam, Belanda.
Di tengah konser Mayhem Ball di Tokyo, Lady Gaga sampaikan pidato emosional mengecam tindakan ICE terhadap imigran di Amerika Serikat dan menyerukan perdamaian.
Selama lebih dari tiga dekade berkiprah, Papa Roach dikenal sebagai band yang mampu mempertahankan relevansinya di tengah perubahan tren musik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved