PANITIA Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua meminta bantuan sejumlah instansi pemerintah, yakni Polri, BPK, BPKP, hingga Kejaksaan Tinggi, untuk mengawal penggunaan anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Anggaran yang akan segera diturunkan pemerintah pusat itu untuk membiayai kegiatan PON XX Papua. PB PON juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, agar penggunaan anggaran tidak tersangkut masalah hukum di masa mendatang.
"Pasti (kerja sama antara BPK, BPKP, Kejati dan kepolisian) itu akan kami lakukan dan kami sudah minta bantuan," jelas Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda saat dihubungi Media Indonesia, Senin (13/9).
Baca juga: Jelang PON XX 2021, Papua Kejar Vaksinasi 70% Dosis Pertama
"Kami sudah membicarakannya di rapat forum komunikasi pimpinan daerah Papua, yang mana di dalamnya ada kepolisian, BPKP, BPK, hingga Kejati. Semua lengkap di pertemuan itu. Mereka siap untuk mengawasi penggunaan anggaran Rp1,4 triliun," imbuhnya.
Diketahui, anggaran senilai Rp1,4 triliun akan digunakan PB PON Papua untuk kebutuhan akomodasi kontingen, transportasi, serta kebutuhan lainnya yang sudah dirinci.
Baca juga: PON XX Papua, Ajang Perubahan Paradigma Olahraga
Beberapa waktu lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut anggaran PON Papua akan dicairkan pekan ini. Namun saat dikonfirmasi ke PB PON, hingga saat ini anggaran tersebut belum juga cair. PB PON pun masih menunggu dana tersebut dari pemerintah pusat.
"Sampai hari ini anggarannya (Rp1,4 triliun) belum cair, tapi kami memahami mekanisme pencairan. Mungkin memang harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah pusat," tutur Yunus.
Akan tetapi, pihaknya berharap pemerintah pusat mencairkan anggaran tersebut sebelum penyelenggaraan PON Papua pada 2-15 Oktober mendatang. "Harapannya semoga sebelum acara dimulai, (anggaran) sudah cair," pungkasnya.(OL-11)
