Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PANITIA Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua meminta bantuan sejumlah instansi pemerintah, yakni Polri, BPK, BPKP, hingga Kejaksaan Tinggi, untuk mengawal penggunaan anggaran sebesar Rp1,4 triliun.
Anggaran yang akan segera diturunkan pemerintah pusat itu untuk membiayai kegiatan PON XX Papua. PB PON juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, agar penggunaan anggaran tidak tersangkut masalah hukum di masa mendatang.
"Pasti (kerja sama antara BPK, BPKP, Kejati dan kepolisian) itu akan kami lakukan dan kami sudah minta bantuan," jelas Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda saat dihubungi Media Indonesia, Senin (13/9).
Baca juga: Jelang PON XX 2021, Papua Kejar Vaksinasi 70% Dosis Pertama
"Kami sudah membicarakannya di rapat forum komunikasi pimpinan daerah Papua, yang mana di dalamnya ada kepolisian, BPKP, BPK, hingga Kejati. Semua lengkap di pertemuan itu. Mereka siap untuk mengawasi penggunaan anggaran Rp1,4 triliun," imbuhnya.
Diketahui, anggaran senilai Rp1,4 triliun akan digunakan PB PON Papua untuk kebutuhan akomodasi kontingen, transportasi, serta kebutuhan lainnya yang sudah dirinci.
Baca juga: PON XX Papua, Ajang Perubahan Paradigma Olahraga
Beberapa waktu lalu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut anggaran PON Papua akan dicairkan pekan ini. Namun saat dikonfirmasi ke PB PON, hingga saat ini anggaran tersebut belum juga cair. PB PON pun masih menunggu dana tersebut dari pemerintah pusat.
"Sampai hari ini anggarannya (Rp1,4 triliun) belum cair, tapi kami memahami mekanisme pencairan. Mungkin memang harus disiapkan dengan baik oleh pemerintah pusat," tutur Yunus.
Akan tetapi, pihaknya berharap pemerintah pusat mencairkan anggaran tersebut sebelum penyelenggaraan PON Papua pada 2-15 Oktober mendatang. "Harapannya semoga sebelum acara dimulai, (anggaran) sudah cair," pungkasnya.(OL-11)
Dengan membuka data pertahanan dan menunjukkan kekuatan atau senjata yang dimiliki, negara lain atau negara yang dikategorikan sebagai lawan akan berpikir dua kali untuk mengganggu.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari uang negara harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Anggaran yang disiapkan sebenarnya tidak mencukupi untuk menangani kemiskinan ekstrem karena sebagian digunakan untuk mendukung program Gentra Karya.
Perguruan tinggi negeri untuk tetap menjaga pengelolaan anggaran dengan baik dan menghindari penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan di kemudian hari.
Kemenpora menyempurnakan aplikasi Washpim untuk meningkatkan transparansi anggaran sekaligus memudahkan pihak ketiga atau federasi untuk mengajukan kebutuhan anggaran.
Pemeriksaan rekening partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai sebagai bentuk transparansi partai politik kepada masyarakat.
Komnas Perempuan menyoroti praktik penyiksaan seksual yang melibatkan aparat penegak hukum. Laporan tahunan lembaga tersebut mencatat setidaknya ada 13 kasus penyiksaan seksual di 2024
Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.
Demo di Balai Kota Jakarta pada hari ini berakhir ricuh hingga melukai sejumlah polisi. Akibat hal tersebut, sebanyak 93 mahasiswa kini diamankan oleh pihak kepolisian.
KEPOLISIAN akan mengusut tuntas kasus grup Facebook hubungan sedarah (Inses).
Tidak ada lagi ruang pribadi bagi seseorang yang duduk dan telah duduk pada jabatan publik.
Pihak kepolisian pun terus melakukan patroli pengamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved