Akses Masih Lumpuh, Status Tanggap Darurat Aceh Tengah Diperpanjang hingga Februari 2026

PEMERINTAH Kabupaten Aceh Tengah resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi untuk ketujuh kalinya. Keputusan ini diambil lantaran delapan desa di wilayah tersebut masih terisolasi total akibat kerusakan infrastruktur yang parah pascabencana banjir dan tanah longsor.

Perpanjangan status tanggap darurat ini berlaku selama tujuh hari, terhitung sejak 30 Januari hingga 5 Februari 2026 mendatang. 

Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan penanganan pengungsi dan distribusi logistik tetap berjalan optimal.

Baca juga : Nestapa di Jamat: Belajar di Atas Lumpur Saat Klaim Kondisi Terkendali Hanyalah Bualan

"Memperpanjang status tanggap darurat bencana di Kabupaten Aceh Tengah, mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2026," ujar Haili Yoga di Aceh Tengah, Kamis (29/1).

Delapan Desa Terisolasi Total

Haili merinci, delapan desa yang hingga kini belum tersentuh akses darat tersebut tersebar di dua kecamatan. Sebanyak lima desa berada di Kecamatan Linge, sementara tiga desa lainnya berada di Kecamatan Ketol.

Kondisi di lapangan dilaporkan masih cukup berat. Timbunan longsor yang menutup badan jalan serta jembatan yang putus membuat kendaraan, bahkan sepeda motor sekalipun, belum bisa melintas. 

Baca juga : 40 Hari Pascabanjir, Kondisi Warga Gayo Lues masih Memprihatinkan, Perbaikan Akses Jalan Lamban

Akibatnya, pemerintah daerah harus mengerahkan jalur udara untuk mengirimkan bantuan pokok.

"Delapan desa masih terisolasi, sehingga kita perpanjang tujuh hari lagi. Masyarakat di sana masih membutuhkan bantuan, dan disalurkan melalui udara menggunakan helikopter," jelasnya.

Kendala Infrastruktur dan Peran Pusat

Terkait perbaikan infrastruktur, Pemkab Aceh Tengah mengaku menghadapi kendala teknis yang besar, terutama di Kecamatan Ketol. Lebar sungai yang mencapai 300 meter membuat pembangunan jembatan darurat tidak mampu dilakukan secara mandiri oleh anggaran daerah.

"Harapan kita kepada pemerintah provinsi dan pusat, memang ini harus menjadi perhatian serius kita, kaitannya dengan daerah yang terisolir seperti ini," sambung Haili.

Ia menambahkan bahwa saat ini proses perbaikan sudah mulai berjalan berkat dukungan personel TNI dan Polri. Namun, khusus untuk wilayah Linge, meski kendaraan roda dua mulai bisa melintas secara terbatas, pasokan kebutuhan masyarakat masih sulit didapatkan karena kondisi jembatan yang masih kritis.

Nasib Pengungsi Menjelang Ramadan

Kondisi sosial warga di dua kecamatan tersebut menunjukkan perbedaan signifikan. Di Kecamatan Ketol, sebagian besar warga telah meninggalkan tenda darurat dan kembali ke rumah masing-masing. 

Sebaliknya, warga di Kecamatan Linge masih tertahan di pengungsian karena rumah mereka hancur diterjang banjir dan tertimbun material longsor.

Menanggapi hal ini, pemerintah daerah sedang mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Upaya ini diprioritaskan agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih layak sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

"Kita harapkan juga masyarakat, hunian sementara (Huntara) sedang berproses, ini sementara daripada rumah masyarakat, apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadhan," pungkasnya. (Ant/Z-1)