Camat di Medan Kuras Kas Daerah Rp1,2 Miliar untuk Main Judi Online

PEMKOT Medan mencopot Almuqarrom Natapradja dari jabatannya sebagai Camat Medan Maimun setelah terbukti bermain judi online menggunakan anggaran daerah. Saldo kartu kredit dinas yang seharusnya digunakan untuk keperluan pembangunan daerah dikuras hingga Rp1,2 miliar. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan Subhan Fajri menyatakan, Almuqarrom dijatuhi sanksi disiplin berat. Selain kehilangan jabatan camat, dia juga didegradasi menjadi staf pelaksana biasa. 

"Camat Maimun dihukum disiplin berat karena penyalahgunaan KKPD. Yang bersangkutan sudah dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana," ujar Subhan, Selasa (27/1). 

Baca juga : Pemerintah Diminta tak Cari Alasan Berantas Judol

Saat menjalani pemeriksaan internal, Almuqarrom tidak berkutik dan mengakui perbuatannya. Modus yang digunakan adalah dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk deposit di berbagai situs judi online.

Padahal, sistem kartu kredit ini digunakan Pemkot Medan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan. Almuqarrom pun masih berulah lagi. Sejak surat pencopotan diteken pada 22 Januari lalu, dia dilaporkan langsung 'menghilang'. 

Plt Kabag Tata Pemerintahan Pemko Medan Rasyid Ridho Nasution mengonfirmasi, Almuqarrom tidak lagi terlihat di berkantor sejak sanksi dijatuhkan. 

Baca juga : Polisi Ungkap Peran '3 Serangkai' di Kasus Judi Online Kemkomdigi

"Sejak saat itu, yang bersangkutan sudah tidak terlihat berkantor," ungkapnya. 

Saat ini, pelayanan di Kecamatan Medan Maimun diambil alih oleh Sekretaris Camat, Eva, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Pengamat Kebijakan Publik Dadang Darmawan Pasaribu menilai kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemkot Medan untuk memperketat pengawasan anggaran daerah. Termasuk penggunaan fasilitas kartu kredit dinas di kalangan pejabat. 

"Kalau hanya berhenti pada pencopotan jabatan, celah serupa bisa dimanfaatkan oleh pejabat lain di kemudian hari," ujarnya.

Dari kasus ini, Pemkot Medam seharusnya melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi KKPD di kecamatan lain untuk memastikan tidak ada 'penularan' pola serupa. Harus diupayakan juga pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar tersebut. 

"Sesuai aturan perundang-undangan, kerugian negara wajib dikembalikan meski yang bersangkutan sudah dicopot dari jabatan," tegasnya. (YP/E-4)