Atasi Banjir Pekalongan, Pemerintah Pusat Diminta Serius Bangun Sistem Pengendali Banjir Sungai Bremi-Meduri

RENCANA proyek pengendalian banjir Sungai Bremi dan Meduri di Pekalongan, Jawa Tengah,  yang dijanjikan pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Pekalongan, Nasrullah, menegaskan perlunya keseriusan pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek tersebut, mengingat dampak banjir rob dan genangan yang terus berulang

Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sebelumnya menyampaikan rencana penanganan Sungai Bremi–Meduri dengan alokasi anggaran total sekitar Rp600 miliar. Namun pada tahap awal tahun ini, anggaran yang tersedia baru sebesar Rp37 miliar.

“Pemerintah pusat harus benar-benar serius membantu Kota Pekalongan. Dua sungai ini bukan kewenangan APBD kota, tetapi dampaknya warga Kota Pekalongan yang terus menjadi korban banjir dan rob,” ujar Nasrullah di Pekalongan, Jumat (23/1/2026) petang.

Baca juga : 4 Kecamatan di Pekalongan Terendam Banjir, 8.692 Warga Terdampak dan 972 Jiwa Mengungsi

Nasrullah menilai lambannya penanganan Sungai Bremi dan Meduri mencerminkan ketidakhadiran negara dalam melindungi masyarakat. Akibatnya, aktivitas ekonomi warga ikut terdampak, khususnya pelaku UMKM di wilayah rawan seperti Kelurahan Pasir Kraton Kramat yang mayoritas merupakan pengrajin batik.

“UMKM kesulitan bertahan karena banjir dan rob terus terjadi. Kalau dua sungai ini tidak diselesaikan, APBD Kota Pekalongan juga jadi korban karena tiap tahun hanya habis untuk menangani bencana tahunan,” terang Nasrullah.

Nasrullah menyebut anggaran awal Rp37 miliar dinilai masih sangat terbatas dan tidak akan efektif jika hanya digunakan untuk pembangunan tanggul. Selama air laut masih bisa masuk ke Sungai Bremi dan Meduri, potensi rob dan limpasan air saat hujan deras akan tetap terjadi.

Baca juga : Menhub Tinjau Jalur KA Stasiun Pekalomgan-Sragi, Evaluasi Hadapi Lebaran

Ia mencontohkan kondisi Sungai Meduri yang kini terdampak rob hingga wilayah Bumi Rejo. Lahan pertanian yang sebelumnya produktif kini tidak lagi bisa ditanami dan mulai beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.

“Kalau melihat keberhasilan bendung gerak di Sungai Lodji, daerah Bugisan, Lamaran, dan Panjang sekarang sudah terbebas dari rob. Artinya, wilayah barat Pekalongan juga harus diselesaikan dengan konsep serupa,” jelas Nasrullah.

DPRD Kota Pekalongan menilai solusi ideal pengendalian banjir Brem-Meduri adalah pembangunan bendung gerak, bukan sekadar tanggul. Selain sering jebol--bahkan hingga tujuh kali dalam setahun--kondisi air asin juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jembatan dan konstruksi di sekitar sungai.

“Banyak jembatan sekarang posisinya sudah sangat dekat dengan air, bahkan di bawah permukaan tanggul. Air asin ini berbahaya untuk konstruksi besi,” katanya," jelasnya

Sebagai langkah konkret, Komisi C DPRD Kota Pekalongan terus mendorong anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat agar mengawal anggaran proyek tersebut di tingkat pusat.

“Kami terus mendorong DPR RI Dapil 10 untuk mengawal anggarannya agar benar-benar terealisasi dan tidak ditunda-tunda lagi. Ini baru tahap awal, dan kalau pemerintah pusat tidak serius, kondisi ini akan terus berulang,” tegas Nasrullah.

Menurut Nasrullah tanpa penanganan menyeluruh, warga akan terus menghadapi siklus banjir, rob, pengungsian, hingga dampak sosial lain seperti terganggunya kesehatan, pendidikan, dan aktivitas usaha.

“Kalau dua sungai ini bisa diselesaikan, APBD Kota Pekalongan seharusnya bisa difokuskan ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Bukan habis setiap tahun untuk bencana yang sama,” pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan memulai proyek pengendalian banjir Sungai Brem-Meduri di Kota Pekalongan pada tahun 2026. Proyek tahap awal sepanjang dua kilometer tersebut disiapkan dengan anggaran sebesar Rp37 miliar guna mengurangi genangan banjir yang kerap melanda kawasan permukiman dan fasilitas vital, termasuk jalur kereta api.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Dwi Purwantoro, mengatakan banjir yang terjadi di Pekalongan dipicu oleh tingginya pasang laut bersamaan dengan curah hujan tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan air sungai tidak dapat mengalir ke laut sehingga terjadi limpahan di sejumlah kawasan.

“Jadi pada saat air laut pasang, kita tidak bisa memobilisasi aliran air sungai ke laut, sehingga terjadi genangan dan air meluap ke kawasan di sepanjang Sungai Bremi dan Meduri,” ujar Dwi usai meninjau tanggul Sungai Bremi dan jembatan rel kereta api di Kelurahan Tirto, Kamis (22/1/2026) malam.

Sebagai langkah darurat, Kementerian PU mengerahkan pompa air untuk mengeringkan genangan. Dua unit pompa dari Balai Wilayah Sungai (BWS) dengan kapasitas masing-masing 500 liter per detik telah dioperasikan, didukung pompa milik Pemerintah Kota Pekalongan.

“Total kapasitas pompa darurat mencapai sekitar 10.000 liter per detik. Ini menjadi langkah awal sambil kita menyiapkan penanganan jangka menengah dan panjang,” terang Dwi.

Ke depan, Kementerian PU berencana membangun sistem polder dan collector drain di kawasan rawan banjir. Sistem ini memungkinkan air hujan dan limpasan sungai tetap terkendali saat pasang laut maupun hujan ekstrem, dengan mengandalkan pemompaan terintegrasi dalam satu kawasan.

Dwi menegaskan, meski Sungai Bremi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah pusat harus turun tangan karena banjir telah mengganggu fasilitas umum strategis, termasuk jalur kereta api dan keselamatan masyarakat.

“Kami harus melindungi infrastruktur vital, jalur kereta api, serta masyarakat dari ancaman banjir. Untuk penanganan secara menyeluruh, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp500 hingga Rp600 miliar,” ungkapnya.

Selain normalisasi sungai dan penguatan tanggul, perhatian khusus juga diberikan pada jembatan rel kereta api yang dinilai menjadi titik penyempitan aliran air atau bottleneck. Dwi mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan PT KAI dan Kementerian Perhubungan agar elevasi jembatan rel dapat dinaikkan hingga 50 sentimeter.

“Jika jembatan rel dinaikkan, aliran air ke laut akan lebih lancar. Selama ini, jika terjadi penumpukan sampah atau debit tinggi, air tertahan dan melimpas ke kanan kiri sungai,” jelas Dwi.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid,  menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan penanganan Sungai Bremi dan Meduri. Menurutnya, selama kedua sungai tersebut belum tertangani seperti Sungai Lodji dan Kali Banger, banjir masih akan terjadi saat curah hujan tinggi.

“Kehadiran Pak Dirjen SDA dan BWS menjadi harapan besar bagi kami. Mudah-mudahan penanganan bisa dimulai tahun ini dengan anggaran Rp37 miliar dan ke depan dimaksimalkan hingga sekitar Rp600 miliar,” ujar Ahmad Afzan.(H-2)