Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
LAYANAN keuangan digital berbasis Mini ATM Fastpay kian menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kehadiran layanan ini tidak hanya memperpendek jarak akses transaksi nontunai di wilayah pelosok, tetapi juga menjadi katalisator dalam menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.
Pengelola Loket Fastpay Do Hawu, Riet Ekaputri Lamuri, mengungkapkan bahwa hingga awal Januari 2026, jaringan Fastpay telah berkembang pesat.
Saat ini, tercatat sedikitnya 80 loket profesional dan sekitar 1.000 mitra yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa-desa di Kabupaten Nagekeo.
Bagi masyarakat Nagekeo, Mini ATM Fastpay hadir sebagai solusi praktis di tengah keterbatasan akses perbankan konvensional.
Melalui loket-loket ini, warga dapat melakukan berbagai transaksi seperti tarik tunai, transfer antarbank, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa secara cepat dan aman.
Riet menjelaskan bahwa efisiensi menjadi nilai utama yang ditawarkan.
“Mini ATM Fastpay hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang mudah dijangkau. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk pergi ke kota hanya demi melakukan transaksi perbankan sederhana,” ujarnya, Senin (5/1).
Dampak positif ini sangat dirasakan oleh para pelaku usaha kecil dan pedagang di pedesaan. Dengan terpangkasnya waktu dan biaya perjalanan menuju pusat kota, efisiensi ekonomi warga meningkat secara signifikan.
Selain kemudahan akses, ekosistem Fastpay juga membuka lapangan kerja baru melalui sistem kemitraan. Program ini melibatkan masyarakat lokal, terutama generasi muda dan perempuan, untuk berperan aktif sebagai pengelola layanan.
“Fastpay tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi. Beberapa mitra yang awalnya berperan sebagai teller kini telah mampu mandiri dan mengelola loket sendiri dengan penghasilan yang stabil setiap bulannya,” tambah Riet.
Manfaat ini diakui oleh Us, seorang warga di pelosok Nagekeo. Ia mengaku sangat terbantu, terutama dalam urusan usaha dan kebutuhan keluarga.
"Ya sangat membantu ketika kami mau usaha atau bantu kirim uang kasih anak yang sekolah, tidak harus ke bank yg jauh," ungkapnya.
Melalui pendekatan berbasis UMKM, Loket Fastpay Do Hawu berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang transparan dan profesional. Perluasan jaringan ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nagekeo.
"Dengan semakin meluasnya jaringan Mini ATM Fastpay—yang kini didukung puluhan loket profesional dan ratusan mitra aktif—diharapkan tingkat inklusi keuangan di Kabupaten Nagekeo terus meningkat, seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Riet. (Z-1)
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta lembaga terkait memberikan pendampingan psikososial untuk saudara dan keluarga anak korban bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, korban sering meminta ibunya untuk melakukan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya siswa tersebut.
Kehadiran tim psikologi Polda NTT merupakan respons cepat dan terukur untuk memastikan keluarga korban mendapatkan penguatan mental yang memadai.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini.
Kepala daerah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan kehadiran negara di setiap pintu rumah warga yang kesulitan.
Meningkatnya penggunaan aplikasi keuangan digital di Indonesia diikuti oleh risiko kejahatan siber yang semakin kompleks.
Inovasi berkelanjutan menjadi kunci bagi industri keuangan digital untuk tetap relevan dan dipercaya masyarakat.
Masyarakat semakin cepat mengakses layanan keuangan digital, namun pemahaman mereka belum sepenuhnya sejalan.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa regulasi terkait restrukturisasi Danantara sedang disesuaikan.
OJK menegaskan komitmen memperkuat inovasi keuangan digital melalui kerangka tokenisasi aset, DLT, dan AI pada OECD Asia Roundtable 2025 yang digelar di Bali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved