Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
NASIB ratusan korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, masih terkatung-katung di pengungsian. Hingga Jumat (2/1), krisis sanitasi menjadi ancaman serius bagi sekitar 500 pengungsi yang bertahan di tenda-tenda darurat, khususnya terkait ketiadaan air bersih dan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak.
Para pengungsi yang terkonsentrasi di kompleks perkantoran pemerintahan Karang Baru kini hidup dalam keterbatasan. Sebagian besar dari mereka merupakan warga Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya tertimbun lumpur setinggi lebih dari satu meter akibat terjangan banjir.
Salah satu korban banjir, Ramadan, mengungkapkan kondisi fasilitas sanitasi di lokasi pengungsian sangat jauh dari standar kesehatan. Situasi ini memicu ketidaknyamanan yang mendalam, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang harus berbagi fasilitas seadanya.
"Korban banjir membutuhkan air bersih dan tempat MCK yang layak, terutama yang mengungsi di tenda-tenda. Pengungsi di tenda-tenda di antaranya berada di kompleks perkantoran di Karang Baru," tegas Ramadan saat dihubungi dari Banda Aceh, Jumat (2/1).
Ia menambahkan, "Tempat MCK di tempat pengungsian jauh dari kata layak. Tempat MCK seadanya dan ini membuat pengungsi, terutama wanita merasa tidak nyaman. Apalagi sebagian korban banjir belum bisa kembali karena rumah masih tertimbun lumpur."
Krisis air bersih ini diperparah oleh lumpuhnya infrastruktur vital di wilayah tersebut. Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, dalam laporan terbarunya kepada Presiden Prabowo Subianto, mengakui adanya kerusakan masif pada fasilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akibat bencana yang terjadi sejak akhir November 2025.
"PDAM kami mengalami kerusakan yang cukup fatal dan saat ini sedang dalam tahap perbaikan. Saat ini, layanan distribusi air bersih baru kembali menjangkau dua kecamatan, yakni Kuala Simpang dan Karang Baru," ujar Armia Fahmi.
Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri terus berupaya memulihkan pasokan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengerahkan bantuan operasional untuk mendukung instalasi air yang tersisa.
"Bantuan TNI dan Polri dalam pengeboran sumur tanah membantu masyarakat. Kebutuhan air bersih warga turut dipenuhi melalui upaya darurat," pungkas Armia.
BNPB mencatat 140 kejadian bencana alam di Indonesia pada awal tahun 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Lestari mengungkapkan bahwa pada penghujung 2025, sejumlah pakar sebenarnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi hujan lebat, fluktuasi cuaca, serta dampak perubahan iklim.
Penyaluran ini merupakan kelanjutan dari bantuan tahap pertama sebagai respons awal bencana.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita mendalam dari pemerintah Republik Indonesia atas jatuhnya pesawat ATR 42-500 dan sejumlah bencana di Tanah Air.
Cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari telah menyebabkan banyaknya bencana longsor, banjir, pohon tumbang.
Kecamatan Pauh dan Kuranji mengalami krisis air bersih akibat sumur mengering serta kerusakan bendungan dan irigasi pascabencana November 2025.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih di Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sulsel.
Menurut anggota tim pengabdian Dr Imam Muslem, kegiatan tersebut dilakukan secara adaptif mengikuti dinamika pasca bencana.
BANJIR bandang dan tanah longsor yang puncaknya terjadi pada 26-27 November lalu sedikitnya telah meluluhlantakkan 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved