Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan butuh anggaran sekitar Rp51 triliun untuk memulihkan infrastruktur Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang rusak akibat bencana.
"Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus di-update karena kondisi akan terus berkembang, itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih," kata kata pria yang akrab disapa AHY itu saat ditemui di lapangan Tembak Djamsuri di markas Parako I Pasgat, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu.
Angka tersebut, kata AHY, keluar berdasarkan hitungan dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang diterimanya saat rapat beberapa hari lalu.
Menurut AHY, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalanan memang menjadi salah satu prioritas utama pihaknya.
Hal tersebut dikarenakan akses darat menjadi salah satu penghubung utama berjalannya penyebaran logistik ataupun pengiriman alat berat untuk kepentingan pembangunan.
"Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan," kata AHY.
Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah mendata berapa jumlah rumah yang rusak ataupun hilang akibat diterjang banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan data yang diterima AHY dari Menteri Perumahan dan Permukiman Maruara Sirait, tercatat ada 112 ribu unit rumah yang hancur ataupun rusak.
"Kategorinya itu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut atau hilang," kata AHY.
AHY juga meminta kepada kementerian terkait untuk memetakan jenis-jenis kerusakan rumah tersebut karena pastinya biaya perbaikan per unit akan berbeda-beda. AHY memastikan, saat ini pihaknya sedang berupaya memulihkan infrastruktur dan ribuan rumah rusak tersebut.
Beragam kolaborasi pun telah dilakukan, salah satunya dengan TNI AD melalui satgas jembatannya yang sudah membangun beberapa jembatan darurat di lokasi bencana.
"Kita terus membangun sinergi dan kolaborasi tersebut, sehingga baik dari jajaran Kemenko Infrastruktur maupun dari TNI Polri itu bagus di lapangan dan sudah dibuktikan," kata AHY.
Dengan kolaborasi yang kuat antarinstansi dan kementerian, AHY yakin proses pemulihan pascabencana akan semakin cepat. Dia juga berharap masyarakat terus mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan infrastruktur di wilayah bencana.(Ant/P-1)
Tim dokter FKUI dan relawan UI Peduli memberikan dukungan psikososial dan layanan medis bagi penyintas banjir dan longsor di Samar Kilang, Aceh.
Dalam situasi bencana, komunikasi pemerintah menghadirkan negara secara emosional, selain menyampaikan data dan laporan administratif.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, dari hasil pendalaman sementara terdapat sejumlah kasus yang sudah dan masih diproses.
Mendagri menegaskan, pemerintah pusat telah menelusuri asal-usul surat dan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait untuk memastikan substansi serta kemungkinan tindak lanjutnya.
Presiden kemudian menghampiri para juru masak itu dan menyalami mereka, kemudian di area dapur yang lain, salah satu juru masak menyiapkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telor ceplok.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan agar penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh tidak diseret ke ruang politisasi.
BAYANGKAN sebuah tsunami menghantam pulau tak berpenghuni di salah satu gugus kepulauan Indonesia, menyapu bersih pohon dan berbagai habitat.
Narasi pemerintah yang 'menenangkan' berpotensi berubah menjadi normalisasi terhadap bencana yang tidak murni disebabkan oleh fenomena alam.
BANYAK pelajaran yang dapat diambil dari bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
PEMERINTAH belum lama ini mencabut aneka izin perkebunan sawit, pemanfaatan hutan, dan pertambangan di beberapa titik di Sumatra.
Dia menjelaskan, tinggi helibox sekitar 73 sentimeter, sementara muatan logistik di dalamnya berada di kisaran 30 sentimeter.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, dari hasil pendalaman sementara terdapat sejumlah kasus yang sudah dan masih diproses.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved