Mantan Bos BMKG: Jawa-Papua Dibayangi Bencana Mirip di Sumatra

MANTAN Bos BMKG Prof. Dwikorita Karnawati mengungkapkan bahwa kondisi atmosfer dan intensitas hujan saat ini dapat memicu kejadian ekstrem. Rangkaian bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh menjadi penanda bahwa ancaman serupa dapat terjadi di daerah lain dengan karakter bentang alam yang mirip.

“Peristiwa tersebut menunjukkan kerentanan kawasan berlereng curam, daerah yang mengalami alih fungsi lahan, serta zona tektonik aktif dengan kondisi geologi rapuh di berbagai wilayah Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang disampaikannya melalui Humas UGM, Sabtu (6/12/2025).

Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu mengatakan bahwa puncak musim penghujan diprediksi  terjadi pada November 2025 hingga Februari 2026. Menurutnya, periode ini menjadi fase kritis yang menuntut perhatian ekstra dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Baca juga : Jelang Natal dan Tahun Baru, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem yang Bisa Picu Bencana

Ia menekankan bahwa peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus dibarengi penguatan kapasitas masyarakat agar mampu merespons dengan cepat dan tepat. 

Hal itu penting sebab aliran debris (campuran lumpur, batu, kayu, dan sedimen) dapat melaju dengan kecepatan tinggi saat hujan ekstrem mengguyur kawasan pegunungan. Material ini mampu menghantam permukiman dan infrastruktur dalam hitungan detik.

Menurut dia, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah di bawah tebing memerlukan prioritas peringatan serta kesiapsiagaan. “Aliran debris seperti ini sangat destruktif dan menuntut respons segera dari warga yang berada di zona rentan,” katanya.

Baca juga : BMKG Peringatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi akibat Gelombang Atmosfer dan Sisa Dampak Siklon Senyar

Prof. Dwikorita menambahkan bahwa kesigapan merespons peringatan dini semakin penting mengingat dinamika atmosfer yang kian kompleks. "Setelah ada early warning, lalu apa yang harus dilakukan (pemerintah)?"

Risiko Meningkat pada Desember hingga April

Dia mengatakan bahwa bibit siklon dan siklon tropis cenderung meningkat setiap Desember hingga Maret atau April tahun berikutnya. Fenomena ini lebih dominan di belahan selatan bumi, sehingga wilayah selatan khatulistiwa perlu berada dalam kondisi siaga terhadap cuaca ekstrem. 

Kawasan seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, dan Papua bagian selatan masuk dalam zona yang berpotensi mengalami hujan intens yang memicu longsor dan banjir.

“Wilayah-wilayah tersebut seharusnya berada dalam kondisi siaga terhadap cuaca ekstrem sebagaimana yang baru saja terjadi di Sumatra,” tuturnya.

Pemda Diminta Terapkan Tiga Pilar Kesiapsiagaan

Guna menghadapi potensi meluasnya risiko bencana hidrometeorologi, ia menekankan pentingnya upaya cepat dan terstruktur di seluruh daerah rawan. Dwikorita mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk fokus pada tiga pilar kesiapsiagaan: aksi lapangan, jaminan kontinjensi, dan koordinasi terpadu.

Prioritas Aksi Lapangan

Sebagai langkah awal, pemda wajib melakukan identifikasi ulang zona merah dan pembatasan aktivitas manusia secara ketat selama periode peringatan dini. Selain itu, penyiapan jalur dan lokasi evakuasi yang aman harus menjadi prioritas utama, terutama untuk menjamin keselamatan kelompok rentan, seperti difabel, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

”Langkah-langkah ini harus dijalankan segera pada wilayah yang telah ditetapkan dalam peringatan dini BMKG,” ujar Dwikorita.

Jaminan Kontinjensi dan Logistik

Pemda juga diminta memastikan kesiapan rencana kontinjensi secara menyeluruh untuk menghadapi kondisi darurat. Rencana tersebut mencakup penyediaan logistik yang memadai untuk kebutuhan tiga hingga enam hari, fasilitas pertolongan pertama, serta pengamanan dokumen penting warga.

Kesiapan juga harus didukung penguatan jaringan komunikasi serta ketersediaan peralatan evakuasi dan alat berat di lapangan. ”Semua sarana ini harus siap dan memadai agar respons dapat dilakukan tanpa hambatan,” tambahnya.

Koordinasi Lintas Instansi

Terakhir, Dwikorita menyebut koordinasi lintas instansi sebagai komponen vital. Penguatan kesiapsiagaan menuntut integrasi dengan BMKG dan BNPB, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah kritis.

Menurutnya, upaya kolaboratif tersebut akan mempercepat respons dan menekan potensi kerugian. ”Koordinasi yang kuat memungkinkan langkah-langkah pengurangan risiko dijalankan secara lebih efektif,” pungkasnya. (AU/I-1)