DPR Desak Aparat Usut Tambang Ilegal Dekat Taman Nasional Komodo

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta Polri dan pemerintah daerah menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tambang emas ilegal di Pulau Sebayur Besar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Polri dan aparat terkait segera menindaklanjuti temuan KPK. Apa yang terjadi di Taman Nasional Komodo, kalau temuan tersebut valid, menjadi berita buruk bagi pariwisata dan kelestaarian lingkungan," kata Andreas dalam keterangan yang diterima, Kamis (4/12).

Ia menegaskan bahwa aktivitas penambangan ilegal sangat berbahaya bagi ekosistem serta bisa merusak citra Komodo sebagai destinasi wisata kelas dunia. Andreas juga menyinggung bencana banjir di Sumatra yang dipicu oleh aktivitas penambangan dan penebangan liar.

Baca juga : Satgas PKH Amankan 14 Alat Berat dari Tambang Ilegal di Bangka Tengah

"Kita sedang prihatin dan ikut merasakan penderitaan yang dialami saudara-saudari kita di Sumatera akibat banjir yang disebabkan penambangan dan penebangan pohon secara liar. Kasus serupa (penambangan liar) justru terjadi di depan mata kita,” ujar Andreas.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan itu mengatakan aktivitas tambang liar di Taman Nasional Komodo akan merusak citra Komodo sebagai objek wisata premium di Tanah Air.

“Para wisatawan, terutama wisatawan asing sangat sensitif dengan isu lingkungan. Karena itu, penemuan tambang liar akan mengganggu animo wisatawan asing untuk datang ke Taman Nasional Komodo,” tambah Andreas.

Dugaan tambang ilegal tersebut berada tidak jauh dari kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, habitat alami satwa endemik komodo. Temuan itu terungkap setelah KPK melalui Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V, Dian Patra, melakukan inspeksi mendadak ke Kabupaten Manggarai Barat.

“Pas kami ke lapangan, sudah tidak ada orang. Kami sudah melapor secara informal ke kementerian terkait untuk menginformasikan temuan ini,” kata Dian. (P-4)