Walhi Sumut: Ekosida Batang Toru, 7 Perusahaan Diduga Babat 10 Ribu Ha Hutan

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia Sumatra Utara (Walhi Sumut) menyatakan ekosistem Batang Toru sedang berada dalam kondisi darurat ekologis yang mengarah pada ekosida. Hal itu diketahui setelah Walhi Sumut mengidentifikasi alih fungsi hutan seluas 10.795,31 hektare yang dikaitkan dengan aktivitas tujuh perusahaan. Dengan menggunakan asumsi kerja 500 pohon per hektare, luasan tersebut diperkirakan setara ±5,4 juta pohon yang hilang/tertebang akibat alih fungsi (10.795,31 ha × 500 = 5.397.655 pohon).

Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba mengatakan dalam rekap yang disusun Walhi Sumut, alih fungsi itu mencakup PT Agincourt Resources seluas 646,08 ha, PT NSHE ±330 ha, PT Sago ±300 ha; PT SOL ±125,23 ha, PT TPL (PKR) ±5.000 ha, PTPN III 4.372,02 ha serta PLTMH Pahae Julu ±22,8 ha. 

"Totalnya, menurut Walhi Sumut, mencapai 10.795,31 ha dan mencerminkan perubahan ruang yang tidak bisa lagi diperlakukan sebagai dampak wajar pembangunan," kata Rianda dalam keterangannya, Kamis (4/12). 

Baca juga : Masinton Pasaribu Tegaskan Penertiban Penebangan Liar, Keselamatan Wilayah Jadi Prioritas

Khusus PTPN III lanjut dia angka 4.372,02 ha adalah akumulasi dari dua lokasi kebun, yakni Kebun Batang Toru ±1.949,2 ha dan Kebun Hapesong ±2.422,82 ha. Rincian ini menunjukkan alih fungsi terjadi secara menumpuk di lebih dari satu titik, bukan kasus yang berdiri sendiri. WALHI Sumut menautkan temuan ini dengan situasi bencana ekologis yang berulang di kawasan Tapanuli. 

"Bagi Walhi, banjir bandang dan longsor yang kembali terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak bisa terus diposisikan sebagai sekadar cuaca ekstrem, karena kerentanan bencana sangat dipengaruhi perubahan tutupan lahan dan pembongkaran bentang alam di hulu," tandasnya.

Bahkan sejumlah laporan media menyebutkan banjir bandang dan longsor terjadi di wilayah Tapanuli, termasuk Batang Toru Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, mengakibatkan kerusakan dan mengganggu akses warga.

Baca juga : 10 Hektare Lahan Pertanian di Anggoli Tertimbun Gelondongan Kayu

Soal asumsi 500 pohon per hektare, Walhi Sumut menjelaskan pendekatan itu mengikuti logika inventarisasi vegetasi untuk memperkirakan skala kehilangan pohon pada luasan tertentu, digunakan kerapatan tegakan per hektare yang wajar bagi hutan tropis dengan batasan diameter tertentu. 

Sejumlah kajian plot 1 hektare di Indonesia menunjukkan kerapatan pohon berdiameter 10 cm dapat berada pada kisaran '500-an'; satu studi mencatat 540 individu/ha pada plot 1 hektare, sementara studi lain melaporkan rerata 521 pohon/ha untuk pohon dbh >10 cm. Karena itu, Walhi menggunakan angka 500 pohon/ha sebagai pembulatan konservatif yang mudah dipahami publik dan masih berada dalam rentang temuan ilmiah.

Terkait sumber data, Walhi Sumut menyebut identifikasi dilakukan melalui gabungan sumber terbuka, peta, serta penghitungan internal yang diperkuat investigasi lapangan. Jejak perubahan tutupan dan bukaan lahan dibaca melalui bahan yang dapat diakses publik, peta digunakan untuk menempatkan temuan pada konteks bentang alam dan aktivitas, sementara verifikasi lapangan dilakukan untuk mengecek indikator perubahan fisik di lokasi, pendokumentasian, dan pengumpulan informasi di titik-titik prioritas. 

Dengan metode gabungan itu, Walhi menilai hasil rekap mampu menggambarkan akumulasi perubahan ruang yang sedang terjadi di Batang Toru.

"Walhi Sumut mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan pembukaan baru pada titik-titik yang teridentifikasi sampai ada verifikasi independen, melakukan audit menyeluruh atas izin dan kepatuhan lingkungan, menegakkan hukum bila ditemukan pelanggaran, serta mewajibkan pemulihan ekologis pada area yang telah terlanjur terbuka. WALHI juga mendorong keterbukaan peta dan dokumen terkait agar publik dapat mengecek dan mengawasi proses penertiban secara transparan," kata Rianda. 

Bantahan Perusahaan

Sementara itu, PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, 

menegaskan tidak ditemukan indikasi banjir bandang di wilayah yang menjadi lingkar tambang perusahaan.

Humas PTAR, Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan di sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Pahu, yang mencakup 15 desa lingkar tambang tidak ada fenomena aliran lumpur maupun batang kayu dalam jumlah besar seperti yang terjadi di Sungai Garoga. 

“Beberapa longsoran memang terpantau di Aek Pahu, tetapi tidak ada banjir bandang. Desa-desa lingkar tambang bahkan menjadi pusat pengungsian saat ini,” ujarnya.

Pengamatan Udara Temukan Longsoran di Hulu Garoga

PTAR juga melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter di kawasan hulu Sungai Garoga. 

Dari hasil observasi itu, jelas Katarina terlihat titik-titik longsoran di tebing-tebing hulu sungai yang diduga kuat sebagai sumber material lumpur dan batang kayu yang menyumbat aliran sungai.

“Longsoran inilah yang menjadi sumber langsung material hanyutan yang terlihat di Sungai Garoga.

Namun temuan ini baru indikasi awal. Kajian yang lebih komprehensif tetap diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab lainnya,” ucapnya.

Katarina menegaskan PTAR menyatakan siap mendukung kajian independen yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan lembaga-lembaga kompeten agar penyebab bencana dapat dipahami secara utuh dan berbasis data.