Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT penyandang disabilitas "terselip" di antara ribuan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (3/11/2025)
Keempat penyandang disabilitad itu yakni Dede, Andi, Arif, dan Ali. Mereka menerima Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu Dinas Sosial Pemkab Tegal. Bagi mereka, dokumen itu bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan pengakuan atas hak dan potensi selama ini sering terabaikan.
“Ini hari yang sangat spesial. Kami merasa dihargai dan diakui,” tutur Dede Atmo Pernoto, salah satu dari ribuan penerima Surat Keputusan (SK) P3K dengan sumringah.
Bagi Dede kebahagiaan itu terasa lebih dalam karena bertepatan peringatan Hari Disabilitas Internasional, yang selalu menjadi momen refleksi tentang hak, kesejahteraan dan partisipasi bagi "kaum"-nys
Keempatnya telah mengabdi di masyarakat selama lebih dari sepuluh tahun. Mereka bukan wajah baru dalam dunia sosial atau pelayanan publik.
Namun, kesempatan untuk menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan secara resmi baru datang sekarang, melalui SK PPPK paruh waktu ini.
Dari ribuan formasi yang tersedia sekitar 3.900 dan hanya empat (4) orang penyandang disabilitas yang benar-benar merasakan kesempatan tersebut.
Momen penyerahan SK P3K Paruh Waktu ini bukan hanya soal angka atau statistik, melainkan kisah nyata tentang pengakuan dan inklusi bagi dirinya dan penyabdang disabilitas lainnya
Dede bercerita bahwa selama 10 tahun mengabdi banyak penyandang disabilitas yang memiliki potensi, tetapi sering kali tidak memiliki akses atau kesempatan yang sama.
“Kami berharap ini menjadi awal, bukan akhir. Semoga lebih banyak penyandang disabilitas bisa merasakan kesempatan yang sama, hingga bisa menjadi PNS atau ASN penuh,” ucap Dede.
Kebahagiaan mereka juga memancarkan pesan penting bagi masyarakat dan juga pemerintah. Dalam keramaian ribuan pegawai yang menerima SK, sorotan media tertuju pada empat individu ini karena cerita mereka menyentuh.
Empat ‘kado terindah’ di tengah evoria penyerahan SK P3K Paruh Waktu, SK P3K tersebut itu bukan hanya dokumen resmi, tetapi simbol pengakuan atas kemampuan dan aspirasi mereka untuk hidup lebih layak dan berkontribusi pada masyarakat.
Hari Disabilitas Internasional sendiri bukan sekadar peringatan simbolis. Momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk tetap berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik.
Dari mulai pendidikan, pekerjaan, hingga menyentuh kebijakan publik, penyandang disabilitas membutuhkan kesempatan yang setara agar potensi mereka bisa diwujudkan.
Bagi Dede, Andi, Arif, dan Ali, SK P3K ini juga membuka jalan untuk pengalaman kerja yang lebih layak. Meski paruh waktu, posisi ini memberi mereka kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang birokrasi pemerintahan menambah pengalaman profesional dan meningkatkan kesejahteraan hidup.
Keempat penyandang disabilitas tersebut berharap pengalaman ini menjadi titik awal bagi penyandang disabilitas lain di wilayah Kabupaten Tegal untuk meraih peluang serupa.
Di balik angka ribuan formasi P3K Paruh Waktu tersimpan harapan dan aspirasi manusia yang tak terlihat. Kebahagiaan dari empat individu ini membuktikan bahwa tindakan nyata lebih penting ketimbang sekadar statistik.
Pemberian SK P3K Paruh Waktu tersebut mengingatkan bahwa inklusi bukan hanya slogan, tetapi tujuan nyata yang bisa diwujudkan melalui kesempatan yang adil dan merata.
Hari itu, di Lapangan Pemkab Tegal, tidak hanya ada penyerahan SK. Tapi ada juga momen refleksi bagi masyarakat: bahwa setiap individu memiliki potensi, setiap hak patut diakui, dan setiap kesempatan bisa menjadi pengubah hidup. Seperti halnya bagi Dede, Andi, Arif, dan Ali. (H-2)
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya mendorong kemandirian, kesiapan hidup, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 kembali menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
Mitra Netra pun mengajak seluruh pemangku peran untuk memastikan tersedianya kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas netra.
Dalam momentum Hari Disabilitas Internasional, sebuah festival inklusi bertajuk Limitless Fest 2025 digelar melalui kampanye keberlanjutan Bangun Bangsa.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan semua ruang publik di bawah naungan Kemenag ramah bagi penyandang disabilitas.
Pada acara kelulusan, 15 MUA Tuli Bakti BCA berkesempatan memamerkan kemampuan rias mereka lewat pagelaran fashion show koleksi IKAT Indonesia karya desainer Didiet Maulana.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved