Legislator: Mahasiswa Terdampak Bencana Sumatra Harus Diberi Dispensasi Akademik hingga Keringanan UKT

WAKIL Ketua Komisi X DPR, Maria Yohana Esti Wijayati, menegaskan bahwa penanganan pendidikan bagi mahasiswa terdampak bencana harus dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah pusat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan relawan.

"Negara wajib memastikan bahwa bencana tidak merampas masa depan mahasiswa Indonesia. Pendataan, dispensasi akademik, keringanan UKT (uang kuliah tunggal), dan akses internet darurat harus segera berjalan. Tidak boleh ada satu pun mahasiswa yang tertinggal hanya karena ia menjadi korban bencana," kata Esti dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Salah satunya, dia mendorong penundaan pembayaran UKT Semester Genap 2026 tanpa denda, serta keringanan atau pemotongan UKT bagi mahasiswa dari keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Dia juga menekankan pentingnya beasiswa darurat bencana dan perluasan program KIP Kuliah bagi mahasiswa terdampak.

Baca juga : DPR RI Minta Mahasiswa Terdampak Bencana Mendapat Keringanan UKT

"Kemendiktisaintek dan perguruan tinggi wajib memberikan beasiswa darurat bencana bagi mahasiswa yang terdampak secara ekonomi, serta memperluas KIP Kuliah untuk wilayah terdampak," kata dia. 

Esti juga menilai, perlu diberlakukan skema cicilan UKT hingga situasi ekonomi keluarga mahasiswa yang terdampak kembali pulih. Kebijakan ini penting karena ribuan keluarga kehilangan rumah, lahan, dan pendapatan akibat bencana. 

Selain itu, dia juga menyoroti masalah ribuan mahasiswa yang tidak dapat mengakses pembelajaran daring karena jaringan seluler rusak, pemadaman listrik, hilangnya perangkat, hingga ketiadaan wifi publik di posko pengungsian. 

Baca juga : Komisi X DPR RI akan Awasi SSBOPTN Penentu UKT Sesuai Amanah UU Dikti

Ia mendorong kolaborasi lintas kementerian dan operator telekomunikasi, termasuk Komdigi, BAKTI, PLN, serta perguruan tinggi, untuk menyediakan wifi darurat di posko-posko pengungsian.

"Kirimkan akses internet bergerak atau mobile BTS ke titik terdampak. Berikan paket kuota darurat gratis bagi mahasiswa, dan pastikan pembelajaran daring tetap dapat diikuti mahasiswa terdampak," usulnya.

"Bantuan internet bukan fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan akademik dasar dalam situasi darurat," tambahnya. 

Esti mengingatkan, sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban koordinasi yang lemah, karena bencana adalah ujian koordinasi nasional.  

Komisi X DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan ini, hingga seluruh mahasiswa terdampak benar-benar mendapatkan perlindungan pendidikan yang mereka butuhkan.

Dalam upaya membantu masyarakat terdampak, Esti juga membuka program ‘BISA MAKAN’, menyediakan makan gratis bagi mahasiswa di sejumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini diharapkan membantu kebutuhan dasar selama masa pemulihan.

"Program ini diharapkan membantu kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa pemulihan," terang Esti.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat tanah air untuk bergotong royong dan mempertebal kepedulian kepada warga yang terdampak bencana. "Semoga bantuan dari berbagai elemen dapat mempercepat proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak,"jelasnya. (P-4)