Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai berhasil melakukan pengurangan lahan kritis yang cukup signifikan dari seluas 641.458 hektare pada 2013 berkurang menjadi 378 ribu hektare pada 2024. Keberhasilan ini mengantarkan Kalsel meraih kucuran dana dana bantuan lembaga donor Green Climate Fund (GCF) dalam program Result Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (RBP-REDD) sebesar 3,4 juta US dolar.
Terkait program REDD+ ini, Kamis (27/11) Pemprov Kalsel mulai melakukan penanaman di lima lokasi berbeda dengan luas keseluruhan mencapai 250 hektare. Tersebar di Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara seluas 30 hektare, Sambung Makmur, Kabupaten Banjar 23 hektare dan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 65 hektare.
Kemudian Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru 29 hektare dan Cempaka, Kota Banjarbaru seluas 100 hektare. "Ada lima lokasi penanaman dengan total luasan 250 hektare. Kick off kota pusatkan di lahan Pemprov Kalsel di Cempaka seluas 100 hektare," kata Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzahra.
Di Cempaka, lahan yang tadinya ditumbuhi pohon karet berumur tua tersebut diganti dengan aneka tanaman buah-buahan dibagi dalam dua blok dan sisanya masing-masing ditanam tanaman kayu manis dan tanaman khas Kalimantan ulin. "Kita berharap program ini nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama hasil buah-buahan nantinya," ujarnya.
Pada penanaman program REDD+ ini, Fatimatuzahra memaparkan keberhasilan Kalsel melakukan penanaman besar-besaran yang disebut Revolusi Hijau. Keberhasilan ini terlihat dari data yang dirilis Kementerian Kehutanan dimana luas lahan kritis di Kalsel berhasil dikurangi secara signifikan.
Pada 2013 luas lahan kritis di Kalsel tercatat seluas 641.458 hektare dan terus berkurang seiring gencarnya aksi penanaman di seluruh wilayah. Dan pada 2022 luas lahan kritis berkurang menjadi 458 478 haktare dan pada 2024 tersisa menjadi 378 ribu hektare.
Penanaman untuk program REDD+ seluas 250 hektare di Kalsel ini ditargetkan selesai pada 2025 ini. Adapun dana REDD+ yang diperoleh Kalsel senilai Rp50 miliar lebih tersebut selain untuk penanaman juga untuk pengamanan kawasan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). (H-3)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Pembahasan tidak hanya menyangkut koordinasi lintas sektor antara daerah dan pusat.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyediakan Program Mudik Gratis Pemprov Kalsel bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran 2026 di kampung halaman.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
SEJUMLAH wilayah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kembali terendam banjir seiring kondisi cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang melanda sejak beberapa waktu terakhir. T
SEBUAH lokasi tambang batubara di kawasan KM 171, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terbakar.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved