Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp10,9 triliun kepada DPRD Sulsel.
Pengajuan yang dilakukan langsung Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi ini menargetkan belanja daerah sebesar Rp10,85 triliun dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama infrastruktur dan ketahanan pangan.
Dalam Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Senin (6/10), Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman menyerahkan dokumen nota keuangan kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi tanpa mengurangi esensi program prioritas. "Efisiensi bukan berarti pemotongan, tetapi pengalihan anggaran ke hal yang lebih penting," tegas Sudirman.
Rincian anggaran dalam rancangan tersebut adalah Pendapatan Daerah Rp10,9 triliun terdiri dari PAD Rp5,76 triliun dan Transfer Rp5,22 triliun, serta lain-lain Rp8,9 miliar.
Sementara Belanja Daerah Rp10,85 triliun, terdiri atas Belanja Operasional Rp6,24 triliu, Belanja Modal Rp2,6 triliun, Belanja Tak Terduga Rp20 miliar, dan Transfer: Rp1,96 triliun.
Arah kebijakan fiskal 2026 akan berorientasi pada program strategis seperti infrastruktur, pertanian, dan swasembada pangan yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, mengingatkan bahwa angka-angka ini masih bersifat sementara.
“Rancangan yang diajukan ini masih KUA-PPAS awal sebelum ada keputusan resmi dari Kementerian Keuangan. Jadi nanti pasti ada penyesuaian,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjemput dana proyek strategis nasional ke Sulsel.
Selanjutnya, nota keuangan Raperda APBD Sulsel 2026 akan dibahas lebih mendalam bersama DPRD sebelum disetujui dalam sidang paripurna berikutnya.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji pejabat negara hingga menteri yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan.
Serangan Militer AS-Israel ke Iran, DPR Dorong Pemerintah Aktifkan Skenario Fiskal Kontinjensi dan Stabilitas Moneter
Dunia disebut sedang memasuki periode perubahan besar yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, hingga ancaman terhadap ketahanan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved