Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai Rp10,9 triliun kepada DPRD Sulsel.
Pengajuan yang dilakukan langsung Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi ini menargetkan belanja daerah sebesar Rp10,85 triliun dengan fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama infrastruktur dan ketahanan pangan.
Dalam Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Senin (6/10), Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman menyerahkan dokumen nota keuangan kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi.
Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga efisiensi tanpa mengurangi esensi program prioritas. "Efisiensi bukan berarti pemotongan, tetapi pengalihan anggaran ke hal yang lebih penting," tegas Sudirman.
Rincian anggaran dalam rancangan tersebut adalah Pendapatan Daerah Rp10,9 triliun terdiri dari PAD Rp5,76 triliun dan Transfer Rp5,22 triliun, serta lain-lain Rp8,9 miliar.
Sementara Belanja Daerah Rp10,85 triliun, terdiri atas Belanja Operasional Rp6,24 triliu, Belanja Modal Rp2,6 triliun, Belanja Tak Terduga Rp20 miliar, dan Transfer: Rp1,96 triliun.
Arah kebijakan fiskal 2026 akan berorientasi pada program strategis seperti infrastruktur, pertanian, dan swasembada pangan yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh, mengingatkan bahwa angka-angka ini masih bersifat sementara.
“Rancangan yang diajukan ini masih KUA-PPAS awal sebelum ada keputusan resmi dari Kementerian Keuangan. Jadi nanti pasti ada penyesuaian,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjemput dana proyek strategis nasional ke Sulsel.
Selanjutnya, nota keuangan Raperda APBD Sulsel 2026 akan dibahas lebih mendalam bersama DPRD sebelum disetujui dalam sidang paripurna berikutnya.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Menkeu Purbaya targetkan tax ratio 11–12% pada 2026, optimistis penerimaan pajak membaik seiring pemulihan ekonomi dan perkuat pertumbuhan DJP.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
WAKIL Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter usai resmi dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/2).
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentral melakukan intervensi di pasar keuangan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari menyebut masih ada kemungkinan Bank Indonesia terus memangkas suku bunga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved