Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, bersama unsur Forkopimda dan tokoh lintas agama bertemu dengan Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, di Pendopo, Kamis (3/7). Pembahasan yang krusial pada pertemuan itu berkaitan aksi intoleransi di Kecamatan Cidahu.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
"Semoga kita semua bisa mengambil hikmah besar dari peristiwa ini. Jangan sampai terulang di kemudian hari," kata Asep, Kamis (3/7).
Asep mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama. Apalagi, negara mengamanatkan kebebasan beragama yang diatur undang-undang.
"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang diatur undang-undang. Termasuk dalam konstitusi dan konvensi internasional tentang hak sipil politik," tegasnya.
Pemkab Sukabumi berterima kasih kepada semua pihak yang terus menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukabumi. Pertemuan kali ini harus jadi momen memperkuat kesatuan dan persatuab serta mempererat tali persaudaraan.
"Terima kasih kepada semua pihak yang terus konsen menjaga kondusivitas dan kerukunan antarumat beragama," pungkasnya.
Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, menyebut insiden di Kecamatan Cidahu dipicu kesalahpahaman. Terutama dalam konteks istilah tempat ibadah, rumah ibadah, dan tempat pembinaan rohani.
"Ini murni kesalahpahaman. Ada mispersepsi dan miskomunikasi," kata Thomas.
Thomas mengapresiasi pihak kepolisian yang respon cepat kejadian tersebut. Sehingga, insiden tak meluas dan bisa ditangani dengan baik.
Kapolres Sukabumi Ajun Komisaris Besar Samian memastikan, bangunan yang dirusak di Kecamatan Cidahu bukan tempat beribadah umat Kristiani. Bangunan itu merupakan rumah singgah atau vila yang saat kejadian sedang digunakan beraktivitas berupa retret bagi pelajar.
"Ada yang mengaitkan dengan agama ataupun SARA. Berdasarkan fakta di lapangan tak seperti itu. Bangunan itu adalah rumah singgah atau vila.
Peristiwa itu karena kesalahpahaman," tegasnya.
Samian meminta semua pihak tidak tergiring opini dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di Kecamatan Cidahu sendiri kondisi saat ini terpantau aman, tentram, dan damai.
"Fakta di lapangan, kebebasan beribadah di Cidahu sampai sekarang terjalin dengan baik. Masyarakatnya aman, kondusif, dan tentram," pungkasnya. (H-1)
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Bekerja sama dengan Dompet Dhuafa, masyarakat di wilayah itu diberikan sumbangan perahu berikut alat keselamatannya.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
PWI tak hanya sekadar organisasi profesi wartawan yang tugasnya hanya menjalankan kejurnalistikan.
Masyarakat Kota Sukabumi kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap sembako berkualitas dengan harga yang wajar.
Penghargaan dari Bupati Sukabumi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya BWA bersama ratusan NGO dan relawan yang terlibat dalam aksi penanganan tanggap darurat bencana.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Thomas Harming Suwarta soal kekerasan di Cidahu.
KOMNAS Perlindungan Anak menyoroti beberapa hal krusial seperti kekhawatiran terhadap intervensi Kementerian HAM pada kasus persekusi di Cidahu.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved