Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, bersama unsur Forkopimda dan tokoh lintas agama bertemu dengan Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, di Pendopo, Kamis (3/7). Pembahasan yang krusial pada pertemuan itu berkaitan aksi intoleransi di Kecamatan Cidahu.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
"Semoga kita semua bisa mengambil hikmah besar dari peristiwa ini. Jangan sampai terulang di kemudian hari," kata Asep, Kamis (3/7).
Asep mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama. Apalagi, negara mengamanatkan kebebasan beragama yang diatur undang-undang.
"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang diatur undang-undang. Termasuk dalam konstitusi dan konvensi internasional tentang hak sipil politik," tegasnya.
Pemkab Sukabumi berterima kasih kepada semua pihak yang terus menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukabumi. Pertemuan kali ini harus jadi momen memperkuat kesatuan dan persatuab serta mempererat tali persaudaraan.
"Terima kasih kepada semua pihak yang terus konsen menjaga kondusivitas dan kerukunan antarumat beragama," pungkasnya.
Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, menyebut insiden di Kecamatan Cidahu dipicu kesalahpahaman. Terutama dalam konteks istilah tempat ibadah, rumah ibadah, dan tempat pembinaan rohani.
"Ini murni kesalahpahaman. Ada mispersepsi dan miskomunikasi," kata Thomas.
Thomas mengapresiasi pihak kepolisian yang respon cepat kejadian tersebut. Sehingga, insiden tak meluas dan bisa ditangani dengan baik.
Kapolres Sukabumi Ajun Komisaris Besar Samian memastikan, bangunan yang dirusak di Kecamatan Cidahu bukan tempat beribadah umat Kristiani. Bangunan itu merupakan rumah singgah atau vila yang saat kejadian sedang digunakan beraktivitas berupa retret bagi pelajar.
"Ada yang mengaitkan dengan agama ataupun SARA. Berdasarkan fakta di lapangan tak seperti itu. Bangunan itu adalah rumah singgah atau vila.
Peristiwa itu karena kesalahpahaman," tegasnya.
Samian meminta semua pihak tidak tergiring opini dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di Kecamatan Cidahu sendiri kondisi saat ini terpantau aman, tentram, dan damai.
"Fakta di lapangan, kebebasan beribadah di Cidahu sampai sekarang terjalin dengan baik. Masyarakatnya aman, kondusif, dan tentram," pungkasnya. (H-1)
Pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diwaspadai terjadi potensi banjir rob. Kondisi itu menyusul peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
TANAH longsor, banjir, dan cuaca ekstrem masih mewarnai sejumlah daerah di Jawa Barat.
Pergerakan tanah di wilayah itu terjadi pada Rabu (14/1) sekitar pukul 05.30 WIB. Lokasi tersebut dikenal rawan pergerakan tanah
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Wilayah yang terdampak cuaca ekstrem antara lain akses ke kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu
Dedi berjanji akan menindaklanjuti permintaan itu, sehingga ada kejelasan dan penyelesaian terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor.
Keberhasilan proses ini menunjukkan penyelesaian permasalahan dapat ditempuh secara damai dan humanis tanpa harus melalui jalur pengadilan.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Fun Run HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-77
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Munafrizal juga mendukung sikap Komisi I DPR RI yang mendorong TNI melakukan reformasi internal terkait pola pembinaan prajurit, khususnya menghilangkan budaya senior-junior.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved