Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, bersama unsur Forkopimda dan tokoh lintas agama bertemu dengan Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, di Pendopo, Kamis (3/7). Pembahasan yang krusial pada pertemuan itu berkaitan aksi intoleransi di Kecamatan Cidahu.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
"Semoga kita semua bisa mengambil hikmah besar dari peristiwa ini. Jangan sampai terulang di kemudian hari," kata Asep, Kamis (3/7).
Asep mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama. Apalagi, negara mengamanatkan kebebasan beragama yang diatur undang-undang.
"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang diatur undang-undang. Termasuk dalam konstitusi dan konvensi internasional tentang hak sipil politik," tegasnya.
Pemkab Sukabumi berterima kasih kepada semua pihak yang terus menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukabumi. Pertemuan kali ini harus jadi momen memperkuat kesatuan dan persatuab serta mempererat tali persaudaraan.
"Terima kasih kepada semua pihak yang terus konsen menjaga kondusivitas dan kerukunan antarumat beragama," pungkasnya.
Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, menyebut insiden di Kecamatan Cidahu dipicu kesalahpahaman. Terutama dalam konteks istilah tempat ibadah, rumah ibadah, dan tempat pembinaan rohani.
"Ini murni kesalahpahaman. Ada mispersepsi dan miskomunikasi," kata Thomas.
Thomas mengapresiasi pihak kepolisian yang respon cepat kejadian tersebut. Sehingga, insiden tak meluas dan bisa ditangani dengan baik.
Kapolres Sukabumi Ajun Komisaris Besar Samian memastikan, bangunan yang dirusak di Kecamatan Cidahu bukan tempat beribadah umat Kristiani. Bangunan itu merupakan rumah singgah atau vila yang saat kejadian sedang digunakan beraktivitas berupa retret bagi pelajar.
"Ada yang mengaitkan dengan agama ataupun SARA. Berdasarkan fakta di lapangan tak seperti itu. Bangunan itu adalah rumah singgah atau vila.
Peristiwa itu karena kesalahpahaman," tegasnya.
Samian meminta semua pihak tidak tergiring opini dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di Kecamatan Cidahu sendiri kondisi saat ini terpantau aman, tentram, dan damai.
"Fakta di lapangan, kebebasan beribadah di Cidahu sampai sekarang terjalin dengan baik. Masyarakatnya aman, kondusif, dan tentram," pungkasnya. (H-1)
Wakaf yang dikelola secara profesional dan produktif akan memberikan dampak jangka panjang.
KELURAHAN Cisarua di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Petugas BPBD Kota Sukabumi bersama unsur Forkopimcam setempat langsung mendatangi lokasi. Mereka melakukan evakuasi dan pengamanan area sekaligus asesmen.
Arus deras aliran sungai mengakibatkan bendungan tergerus hingga akhirnya jebol. Luapan air merendam puluhan hektare lahan sawah di Sukabumi.
HARGA daging ayam broiler di Kota Sukabumi, Jawa Barat, mulai terpantau naik menjelang Ramadan 1447 Hijriah.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengerahkan tenaga pendamping menyusul insiden anak sekolah dasar (SD) bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keberhasilan proses ini menunjukkan penyelesaian permasalahan dapat ditempuh secara damai dan humanis tanpa harus melalui jalur pengadilan.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Fun Run HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-77
Aspek HAM pada Astacita pertama merupakan komitmen yang kuat pemerintahan saat ini untuk membangun peradaban baru.
Munafrizal juga mendukung sikap Komisi I DPR RI yang mendorong TNI melakukan reformasi internal terkait pola pembinaan prajurit, khususnya menghilangkan budaya senior-junior.
Realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved