Kasus Intoleransi di Sukabumi, Komisi III: Beribadah Hak Setiap Warga

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi. Pembubaran ibadah umat Kristen di Sukabumi, Jawa Barat, disebut menyingkap persoalan laten intoleransi berbasis agama di tingkat lokal.

Sarifudin menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok mana pun dalam menjamin hak konstitusional warganya untuk beribadah.

“Ini bukan semata soal disharmoni sosial, ini menyangkut soal kepastian hukum dan keberanian negara dalam melindungi hak asasi rakyatnya. Perlu kembali ditegaskan bagi semua pihak, beribadah adalah hak konstitusional setiap warga negara,” kata Sarifudin Sudding, Rabu (2/7).

Baca juga : Kasus Intoleransi di Sukabumi, Mendagri Diminta Tegur Keras Dedi Mulyadi

Sebelumnya, rumah singgah atau vila di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, dirusak sejumlah warga saat sekelompok anak dan remaja beragama Kristen tengah menjalani retret pada Jumat (27/6). Video aksi pembubaran ibadah umat kristiani itu lantas viral di media sosial.

Akibat hal itu rumah milik warga Desa Tangkil tersebut pun mengalami kerusakan. Selain itu anak-anak yang berada di lokasi kejadian juga merasa trauma.

Sudding mengatakan, sikap intoleransi bertentangan dengan prinsip negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Apalagi jika dibarengi dengan perbuatan pidana seperti pengrusakan fasilitas pribadi hingga ancaman dan intimidasi.

Baca juga : Usut Tuntas Kasus Pembubaran Retreat Pelajar di Sukabumi

“Ketika ibadah yang sah dibubarkan oleh tekanan kelompok, maka yang tercederai bukan hanya minoritas agama, tapi prinsip keadilan dan supremasi hukum itu sendiri,” tuturnya. (DPR/H-3)