Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) angkat suara terkait insiden pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen di Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kendati belum menerima laporan resmi dari pihak korban, Komnas HAM menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan intoleran tersebut.
“Komnas HAM menyesalkan dan mengecam tindakan itu. Setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak bisa dibenarkan atas alasan apa pun kegiatan keagamaan diserang oleh kelompok tertentu,” tegas Ketua Komnas HAM Anis Hidayah kepada awak media, di Gedung Komnas HAM Jakarta Pusat, Rabu (2/7).
Menurutnya, alasan administratif seperti tidak memiliki izin atau kesalahan prosedural tidak bisa dijadikan dasar pembenaran atas tindakan yang mencederai kebebasan beragama.
Dalam hal ini, Anis mengatakan pemerintah harus hadir untuk melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga tanpa kecuali, termasuk hak untuk beribadah dan menjalankan kegiatan keagamaan.
Kendati belum ada laporan resmi, Komnas HAM menyatakan akan mengambil langkah investigatif secara independen. "Kami akan segera turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan meminta keterangan dari sejumlah pihak,” jelasnya.
Langkah itu ditempuh sebagai bagian dari upaya penyusunan rekomendasi kebijakan yang adil dan berpihak pada perlindungan hak asasi.
Komnas HAM menegaskan, lembaga ini memiliki kewenangan untuk bertindak secara proaktif tanpa harus menunggu laporan masyarakat.
“Kami bisa melakukan pemantauan dan penyelidikan proaktif berdasarkan perkembangan persoalan HAM di masyarakat,” imbuhnya.
Insiden Sukabumi ini menambah panjang daftar kasus intoleransi berbasis agama yang terjadi di berbagai daerah, dari larangan pembangunan rumah ibadah hingga intimidasi terhadap minoritas dalam kegiatan keagamaan. (H-1)
Images
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menyampaikan keprihatinan atas insiden pembubaran ibadah umat Kristen di Sukabumi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved