Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM kurun waktu tiga bulan terdapat 25 orang korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Para korban pun mendapat pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) setempat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A, Ineu Nuraini, menyebutkan jumlah 25 korban kekerasan perempuan dan anak itu terjadi pada periode Januari-Maret tahun ini. Mayoritas, korban kekerasan yang dialami kalangan perempuan.
"Berdasarkan data UPTD PPA terdapat 25 orang korban kekerasan perempuan dan anak selama periode Januari-Maret," kata Ineu, Minggu (20/4).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 orang merupakan perempuan. Sisanya 5 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan.
Ineu menjelaskan, DP2KBP3A melakukan penanganan terhadap kasus yang dialami korban. Penanganan dilakukan dengan upaya penjangkauan dan pendampingan.
"Upaya ini dilakukan untuk memulihkan kondisi korban, baik psikisnya maupun upaya konsultasi tindak lanjut dari Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga," jelas dia.
DP2KBP3A terus berupaya mencegah terjadinya kasus serupa agar tak terulang. Di antaranya dengan melaksanakan berbagai program seperti konseling keliling dan mengoptimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TP2K) di satuan pendidikan.
"Harapannya, nanti konseling keliling ini bisa dilaksanakan di setiap kelurahan. Kita akan lakukan dulu di satu kelurahan atau kecamatan sebagai percontohan," pungkasnya.(H-2)
UNISA Yogyakarta menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus kekerasan yang melibatkan dua mahasiswa UNISA Yogyakarta.
Dinas terus berkoordinasi dengan lintas instansi untuk memastikan ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh warga hingga tingkat kelurahan.
Tidak ada zona tertentu yang bisa dikategorikan rawan secara absolut karena potensi kekerasan dapat terjadi di mana saja.
Ia menjelaskan, koordinasi melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum.
Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Rukun dengan Teman yang merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto
Direktur Senior Amnesty International untuk Riset, Advokasi, Kebijakan, dan Kampanye, Erika Guevara-Rosas mengecam keras pola penindakan yang dinilai sistemik tersebut.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
kasus kekerasan terhadap siswa ini mencederai rasa kemanusiaan.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus penculikan anak yang terjadi belakangan ini.
Psikolog anak, Mira Damayanti Amir, menekankan bahwa darurat kekerasan tengah terjadi di Indonesia.
UPAYA yang terukur untuk mewujudkan gerakan mengatasi kondisi darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera direalisasikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved