Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 2,1 juta bibit sawit unggul bersertifikat ditargetkan dapat diserap petani hingga akhir 2024. Demikian rencana holding Perkebunan Nusantara III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo.
Langkah yang sejalan dengan program pemerintah dalam merevitalisasi sawit renta milik petani dan memangkas disparitas produktivitas sawit rakyat jika dibandingkan dengan korporasi tersebut dilakukan dengan memperluas sentra penyediaan bibit sawit unggul bersertifikat di dua Provinsi, Riau dan Jambi.
Menurut Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa, saat ini perusahaan milik negara yang mengelola perkebunan sawit terluas di dunia itu telah menyiapkan lima sentra pembibitan sawit unggul siap tanam.
Baca juga : Erick Thohir Transformasi PTPN Buat Petani Lebih Sejahtera
"Sejak digulirkan pertama kali pada 2021, kami mempelajari bahwa permintaan petani akan keberadaan bibit sawit unggul bersertifikat terus meningkat. Untuk itu, hingga akhir tahun ini, program ini diperluas tidak hanya di Riau, namun juga di Provinsi Jambi," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/10).
Ia menjelaskan, sejak pertama diluncurkan hingga akhir triwulan III 2024 ini, sedikitnya 1,6 juta bibit sawit telah diserap para petani di kedua provinsi tersebut. PalmCo pun merencanakan sampai dengan Desember mendatang diperkirakan sebanyak 2,1 juta bibit akan habis diboyong petani yang tengah menyiapkan areal mereka untuk kebutuhan peremajaan sawit. “Kita menargetkan 2,1 juta bibit unggul bersertifikat dapat dibeli oleh petani, termasuk petani nonplasma.”
Ke depan, Jatmiko yang kini fokus melakukan percepatan peningkatan kinerja seluruh lahan kelapa sawit yang dimiliki oleh PTPN Group, menjelaskan bahwa program penyediaan bibit sawit unggul akan diperluas di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatra hingga Kalimantan.
Baca juga : Setara Minta Kapolri Hentikan Kriminalisasi Petani Sawit Kampar
"Niat dan mimpi kami hanya satu, bagaimana petani mendapatkan hasil produksi sawit mereka secara maksimal sehingga disparitas antara petani dan korporasi yang cukup tinggi saat ini bisa dipangkas, dan langkah pertama yang harus dibenahi ada pada penyediaan bibit unggul" ujarnya.
Memang data survei Pusat Penelitian Kelapa Sawit menunjukkan jika para petani sawit masih kerap terjebak dengan keberadaan bibit sawit palsu. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka terjebak, di antaranya 37% menjadi korban penipuan, 14% tergiur harga murah, 20% tidak mengetahui cara membeli benih yang legal.
Disamping itu, ada 12% di antara petani terjebak penggunaan bibit palsu karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, 10% tidak mengetahui lokasi pembelian benih legal, serta 4% petani menyatakan akibat jarak tempuh dari lahan sawit ke produsen benih legal yang cukup jauh.
Baca juga : 60.000 Hektare Sawit Diremajakan Hingga 2026
Menurut Jatmiko, menyediakan bibit unggul bersertifikat yang mudah di akses dan transparan adalah keharusan jika ingin meningkatkan produktivitas sawit rakyat.
“Jika bibit terkendala, kerugiannya bagi petani tidak hanya hari ini bulan ini atau tahun ini, tapi berdampak panjang sampai 25 bahkan 30 tahun ke depan. Untuk itu dengan dukungan dari pemerintah, asosiasi, dan para petani, kami yakin program ini akan berjalan dengan baik dan sejalan dengan semangat pembentukan PalmCo dalam berkontribusi positif dalam ketahanan pangan serta energi,” tutur Jatmiko.
Program penyediaan bibit sawit unggul bersertifikat tersebut sendiri sukses digeber Jatmiko saat masih memimpin PTPN V di Riau, sebelum entitas itu menjadi bagian PTPN IV PalmCo. Penjualan bibit ke petani non plasma dimulainya sejak 2021 lalu.
Baca juga : Petani Sawit Didorong Maksimalkan Potensi Hilir Kelapa Sawit
Respon positif petani dimulai sebab perusahaan juga memberikan kemudahan akses pembelian melalui aplikasi khusus yang bernama Sawit Rakyat Online (SRO).
Lebih jauh, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Irwan Perangin-Angin menambahkan bahwa aplikasi yang telah diunduh lebih dari 10 ribu kali itu dirancang sesederhana mungkin sehingga para petani terbantu untuk memperoleh informasi teranyar terkait ketersediaan bibit di masing-masing sentra.
Ia menegaskan bahwa langkah penyediaan bibit sawit unggul itu sendiri merupakan jawaban atas keberadaan bibit sawit palsu di pasaran.
PTPN IV sendiri mengusahakan beragam jenis bibit sawit varietas unggul dengan rata-rata produktivitas tandan buah segar di atas 30 ton per hektare per tahun.
“Kita selalu ingin membantu para petani. Kita siapkan varietas unggul seperti PPKS 50, PPKS 50 NG, dan sebagainya yang memiliki waktu panen lebih cepat dan kadar minyak yang tinggi sehingga produktivitas petani sawit meningkat,” kata Irwan.
Namun, menurutnya kendala yang acap terjadi ada pada ketersediaan kecambah dimana pasokan dari penyedia kecambah tidak seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan petani.
“Kita fokus juga soal kecambah ini. Bersama kita akan mencari solusi agar jaminan ketersediaan kecambah bisa kita dapatkan dan penyediaan bibit sawit unggul untuk rakyat bisa kita tingkatkan,” harap Irwan. (J-2)
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
Kementan memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
KENAIKAN Nilai Tukar Petani (NTP) periode 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak langsung cerminkan petani semakin sejahtera.
Pupuk bersubsidi kini lebih murah dan mudah ditebus. HET turun 20%, petani Garut sudah bisa tebus pupuk sejak awal 2026.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Dari swasembada di sektor pangan, lanjut Prabowo, mimpinya untuk melihat keterjangkauan harga di masyarakat dapat tercapai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved