Rabu 15 September 2021, 18:30 WIB

Setara Minta Kapolri Hentikan Kriminalisasi Petani Sawit Kampar

mediaindonesia.com | Nusantara
Setara Minta Kapolri Hentikan Kriminalisasi Petani Sawit Kampar

ANTARA/AGUNG RAJASA
Ketua Setara Institute Hendardi.

 

SETARA Institute meminta Ketua Kompolnas Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menghentikan kriminalisasi terhadap dua petani anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) atas laporan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V.
 
"Komplonas dan Bareskrim Polri harus mengawasi secara langsung dan seksama atas peragaan kesewenang-wenangan aparat Polri. Visi Polri yang presisi dari Kapolri harus dipatuhi jajaran kepolisian di level polda, polres, dan polsek di seluruh Indonesia," kata Ketua Setara Intitute Hendardi dalam keterangannya seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (14/9).
 
Menurut dia, kriminalisasi terhadap dua petani yang tergabung dalam Kopsa M atas laporan PT PTPN V dan proses tidak prosedural Polres Kampar menunjukkan bahwa cara-cara lama perusahaan BUMN berkolaborasi dengan penegak hukum belum berubah.
 
"Praktik ini seharusnya menjadi masa lalu. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak terjadi. Klaim bahwa PTPN V compliance dengan standar sustainability policy dan standar bisnis dan HAM dalam tata kelola perkebunan, ternyata hanya menjadi slogan untuk dagang sawit ke dunia internasional," kata Hendardi.


Baca juga: Keberadaan PT GNI Bawa Berkontribusi pada Perekonomian Daerah

 
Petani yang menjual hasil kebun sendiri, kata Hendardi, justru dituduh menggelapkan barang oleh PTPN V dan Polres Kampar diduga merampas truk milik koperasi dan melaporkannya kepada Polres Kampar. Dalam kurun kurang dari 24 jam, Polres Kampar telah menetapkan tersangka.
 
Menurut dia, kasus tersebut merupakan rekayasa, teregister dengan nomor LP/434/IX/2021/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU, tanggal 1 September 2021, telah menjerat Kiki Islami Parsha pada 2 September dan Samsul Bahri pada 7 September.
 
"Atas ancaman kriminalisasi tersebut, perwakilan 997 petani yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang dirampas PTPN dan pihak swasta lainnya ini mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK telah menetapkan petani-petani Kopsa M berada dalam status perlindungan lembaga negara ini," kata Hendardi.
 
Hendardi menambahkan, petani-petani tersebut adalah saksi dan korban dari tata kelola PTPN V yang tidak akuntabel dan memperdaya rakyat dalam skema kerja sama yang tidak setara.
 
"Penggunaan instrumen hukum untuk membungkam petani adalah tindakan indisipliner dan kesewenang-wenangan aparat yang tidak boleh dibiarkan," ungkap Hendardi. (Ant/S-2)

Baca Juga

dok.Pendam Cendrawasih/XVII

Satgas TNI Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah di Perbatasan

👤Muhamad Fauzi 🕔Minggu 19 September 2021, 06:35 WIB
PRAJURIT Satgas Yonif 611/Awang Long memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada warga perbatasan RI-Papua New Guenia di Kampung Yakyu,...
Dok MI

Pemkab Karawang Masih Hadapi Persoalan Warga BAB Sembarangan

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 18 September 2021, 23:11 WIB
Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menghadapi persoalan masih adanya perilaku warga tidak sehat, terutama masalah buang air besar...
DOK/Wakool Academy

Teknologi Digital Wakool Academy, Solusi Bisnis di Tengah Pandemi

👤Bayu Anggoro 🕔Sabtu 18 September 2021, 22:05 WIB
Pembatasan aktivitas masyarakat bisa disiasati dengan mengadopsi kemajuan tersebut termasuk untuk kepentingan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

AS, Inggris, dan Australia Umumkan Pakta Pertahanan Baru

 Aliansi baru dari tiga kekuatan tersebut tampaknya berusaha untuk melawan Tiongkok dan melawan kekuatan militernya di Indo-Pasifik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya