Hati-Hati Kabupaten Badung Diproyeksi Bisa Defisit APBD Tahun 2024

KABUPATEN Badung Bali merupakan salah satu kabupaten terkaya di Bali. Bahkan, Badung jadi penyumbang APBD bagi kabupaten lainnya di Bali dengan alasan one island one management. Namun untuk tahun 2024, Badung diperingatkan akan defisit APBD. Kabupaten Badung diperkirakan akan mengalami kekurangan atau defisit anggaran di tahun 2024 sebesar Rp 3,4 triliun.

Prediksi kekurangan anggaran itu diungkapan Penjabat Sekda Badung IB Surya Suamba selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sesuai hasil evaluasi Gubernur Bali disampaikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung sampai dengan bulan Juli tahun 2024 sebesar Rp3,9 triliun.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan Juli tahun 2024, maka diprediksi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung tahun 2024 sebesar Rp6,7 triliun. Pemkab Badung diperkirakan akan kekurangan anggaran sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp 3,4 triliun. 

Baca juga : Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Diklaim Sudah Dikalkulasi 

"Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, besaran APBD Badung adalah  Rp10,2 triliun," ujarnya, Sabtu (14/9/2024).

Bahwa, lanjut Surya Suamba, hal itu akan berpotensi tidak mencapai dari target Pendapatan Asli Daerah atau mengalami Defisit  Rp3,496 triliun. "Data-data yang ada dari kita, diproyeksikan atau dinilai oleh Provinsi Bali bahwa kita tidak akan mampu mencapai sesuai yang kita akan rencanakan," ujarnya. 

Lebih lanjut, selanjutnya kenaikan sebesar Rp3,6 triliun atau 64% diproyeksikan ditopang oleh beberapa potensi di tahun 2024, di antaranya yaitu target kunjungan wisatawan sebanyak 7 juta orang. 

Baca juga : Kemenhub Bantan Penurunan Anggaran Perlambat Sektor Transportasi

Berdasarkan hasil survei dan data dari BPS bahwa telah ada 7 juta wisatawan yang sampai dengan akhir tahun 2024 akan datang melalui Angkasa Pura. Sehingga dari proyeksi ini ada pendapatan sebesar Rp630 miliar per bulannya. Kemudian data BPS menyebutkan spending money wisata mancanegara dalam satu kunjungan menghabiskan rata-rata uang dalam rupiah dengan rincian sebagai berikut dengan total spending money total di Bali Rp3.900.000 per wisatawan.

Defisit ini diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan  Belanja Hibah yang terus naik menjadi Rp 2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun. "Pemprov Bali bahkan menilai hal ini sulit akan tercapai, Kemudian, adanya proyeksi penagihan diperoleh dari rasio penagihan tahun 2023 sebesar 40% dari piutang tahun 2023 dengan kategori lancar, kurang lancar, dan ragu-ragu. Dan di 2024 dinaikkan menjadi 50% sehingga menjadi sebesar Rp214 miliar," terang Surya Suamba.

Sementara itu, Ketua sementara DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan bahwa hasil evaluasi dari gubernur bersifat final. Pemerintah Kabupaten Badung siap melakukan suatu terobosan-terobosan untuk meningkatkan dan mencarikan nilai defisit serta siap untuk menyelesaikan dan mengawal APBD hasil verifikasi dari Gubernur.

"Menurut saya pandangan yang perlu diselaraskan adalah  dana lain-lain pendapatan sah  yang belum masuk, ada hitungan yang belum akurat terkait PHR atas kunjungan wisatawan yang hanya menghitung wisman sementara wisatawan domestik belum dihitung,  kalau ada defisit, harus ada inovasi, produktivitas dan formulasi  program pendapatan yang nyata, belanja  perlu diefisiensikan. untuk menambal defisit saya justru belum setuju kalau pajak-pajak dinaikkan. Justru saya lebih mengedepankan akurasi dan presisi penagihan PHR berbasis online dan memproduktifkan tenaga PPPK yang melimpah untuk didistribusikan di seluruh sektor sumber PHR sebagai inputer data PHR. saya yakin akan ada penambahan PAD yang significant.  Saya tidak setuju  terhadap opsi kenaikan pajak," ujarnya.

Ia menilai, opsi menaikkan pajak akan sangat  memberatkan ekonomi masyarakat yang baru saja jelang pulih paska pandemi covid19. Intinya wacana Defisit ini menunjukkan tanda  ALERT!! bahwa  Pemerintah dan TAPD mulai harus  hati hati, cermat dan teliti dalam mengelola dan mengesekusi Anggaran Rakyat Badung. (H-2)