Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) membantah sektor transportasi di Indonesia bakal melambat lantaran terjadi penurunan alokasi anggaran. Kemenhub berdalih, pemangkasan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang pada pemerintahan baru.
"Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan pengalokasian RAPBN 2025 adalah adanya transisi pemerintahan baru, sehingga terdapat ruang fiskal yang harus dijaga oleh Kemenkeu untuk mengakomodir program pemerintahan baru periode 2025-2029," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati saat dihubungi, Senin (26/8).
Diketahui sementara ini anggaran Kemenhub untuk tahun depan menyusut 36% dari Rp38,9 triliun di 2024 menjadi Rp24,8 triliun. Penurunan itu disebut oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno sebagai kemunduran sektor transportasi nasional.
Adita tak menampik penurunan anggaran tersebut cukup dalam. Hal itu juga dipastikan akan menyebabkan keterbatasan bagi Kemenhub dalam membiayai proyek-proyek yang ditargetkan dan ditugaskan pada Kemenhub, antara lain untuk layanan keperintisan, pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara, dan lainnya.
"Untuk itu perlu dicari upaya-upaya pendanaan kreatif seperti KPBU dan lainnya. Jadi belum tentu juga bisa dikatakan penurunan anggaran Kemenhub akan menandakan pelambatan sektor transportasi di tahun depan," pungkas Adita. (Mir/J-3)
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeklaim bahwa pelayanan penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk tetap berjalan normal.
Offbid massal semua aplikasi terancam terjadi ketika pengemudi dan kurir daring akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta pada 21 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.
PT Indonesia Airlines Holding belum memenuhi syarat untuk mengoperasikan layanan penerbangan.
Seluruh penumpang kapal yang terbalik di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, telah ditemukan dalam kondisi selamat.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengungkapkan wacana penyesuaian tarif ojek online (ojol) masih dalam tahap pembahasan.
DPR dan Kementerian Perhubungan merencanakan penyesuaian tarif ojol sebesar 8% hingga 15%, tergantung zona wilayah.
Terkait pegurangan Danais, Sultan menghormati keputusan pemerintah pusat, termasuk jika Danais 2026 kembali dipangkas.
Jika anggaran pendidikan dipangkas dikhawatirkan akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar maupun pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved