Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna istimewa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Maluku, yang berlangsung di ruang rapat utama, gedung DPRD Provinsi Maluku, di kawasan Karang Panjang (Karpan), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin (19/8).
Rapat itu dihadiri oleh Pejabat Gubernur Maluku, Sadali Ie beserta Forkopimda di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dan pimpinan serta anggota DPRD setempat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala dalam sambutannya mengatakan, ada sebuah kebanggaan bagi masyarakat Maluku, karena provinsi ini berdiri sejak negara ini didirikan dan sudah menginjak usia yang ke-79 tahun.
Baca juga : Rapat Paripurna Sepi Anggota Dewan, Zita Anjani Memilih Makan Keik Cokelat
"Ada banyak hal yang terjadi di Pemprov Maluku, yang merupakan dinamika dari wujud demokrasi di negeri ini. Oleh karena itu, kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang merupakan representasi dari masyarakat Maluku memiliki tugas dan tanggung jawab, untuk terus melakukan pengawasan dan menyuarakan aspirasi, dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi ini," kata Sangkala.
Selain itu, Provinsi Maluku juga masih diperhadapkan dengan permasalahan kemasyarakatan, yang membutuhkan perhatian dan keseriusan pemerintah.
Kondisi terkini di Provinsi Maluku, menurut Sangkala, sudah banyak tersentuh dengan pembangunan, baik itu fasilitas umum yang bertujuan untuk menunjang kehidupan masyarakat, dan juga pelayanan di berbagai sektor.
Baca juga : Pemberantasan Narkoba di Maluku Jadi Tanggung Jawab Bersama
"Namun, masyarakat masih banyak merasakan belum tersentuhnya pembangunan di berbagai sektor. Kita juga melihat, bahwa masih banyaknya kehidupan masyarakat yang tidak layak. Dan masih berada di ambang kemiskinan," tegas dia.
Kondisi yang demikian, lanjut Sangkala, masih dirasakan oleh sebagian masyarakat Maluku, yang jauh dari pusat pemerintahan, dan perekonomian, khususnya yang berada di daerah pedalaman, yaitu pada daerah-daerah terluar.
Oleh sebab itu, sudah waktunya pemerintah memperhatikan mereka, dengan intervensi program pembangunan secara terintegrasi bersama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Baca juga : Bertekad Majukan Maluku, Ini Misi Kerakyatan yang Diusung Ahmad Ibrahim Lussy
"Sehingga bisa mengeluarkan mereka dari keterisolasian, keterbelakangan dan kemiskinan. Perlu juga kita sadari bersama, bahwa masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari situasi saat ini dan di masa yang akan datang, demi keberlangsungan dan kemajuan Provinsi Maluku yang kita cintai ini," pungkas Sangkala.
Di momentum HUT ke-79 Provinsi Maluku, Sangkala mengajak, pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat Maluku, untuk secara bersama-sama memperjuangkan suara masyarakat, baik ke pemerintah pusat maupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi di daerah.
"Oleh karena itu, perlu dukungan dari seluruh komponen masyarakat Maluku untuk bersama-sama membangun daerah ini," tandas Sangkala.
Baca juga : Raperda APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 Disahkan
Sementara itu, Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie mengajak pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku selaku mitra sejajar pemerintah daerah, untuk bersinergi dengan semua pihak guna berkontribusi bagi kemajuan di Provinsi Maluku.
"Dalam rentan usia ke-79 tahun tegaknya Maluku, berbagai keberhasilan dan kemajuan dari waktu ke waktu telah kita raih. Namun, berbagai tantangan dan rintangan yang datang silih berganti yang harus kita kerjakan," ujar Sadali.
Sebagai Penjabat Gubernur Maluku, lanjut Sadali, dirinya mengemban amanat dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang terpilih di Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang.
"Dengan tugas utama adalah menyukseskan terselenggaranya Pilkada Maluku secara aman, damai, jujur, berkualitas dan demokratis," tutup Sadali. (Z-6)
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
RAPAT Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui pencalonan Adies Kadir jadi Hakim MK atau Mahkamah Konstitusi dari DPR RI yang sebelumnya wakil ketua DPR RI
Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR R.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved