Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RAPAT paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI pada Senin (29/7) terpantau sepi.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 (P2APBD).
Padahal, dalam rapat paripurna ini kesembilan fraksi DPRD DKI menyampaikan pemandangan atas Raperda P2APBD itu. Kemudian, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang juga ikut hadir menyampaikan jawaban atas pemandangan fraksi.
Baca juga : DPRD Kota Bogor Bentuk Tiga Pansus, Diantaranya LKPJ Wali Kota 2022
Rapat yang harusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB justru ngaret hingga pukul 11.27 WIB. Adapun rapat dipipimin oleh Wakil Ketua DPRD DKI, Khoiruddin.
Berdasarkan daftar kehadiran anggota, pantauan Media Indonesia di lapangan, dari 106 anggota DPRD DKI, hanya 43 orang yang mengisi tanda tangan kehadiran rapat.
Bahkan, awalnya yang duduk di bangku pimpinan dewan hanya Khoiruddin sendiri. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri hadir di pertengahan rapat.
Baca juga : Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Siap Dibahas DPRD Kota Bogor
Sisanya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN Zita Anjani, dan Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani terpantau tak hadir.
Saat ditelusuri, dalam unggahan Instagram pribadinya Zita Anjani justru tengah asik menikmati keik coklat dan pilates saat rapat paripurna berlangsung.
Sementara dari pantauan Instagramnya, Rany mengunggah video sedang dalam perjalanan saat rapat. Untuk Prasetyo, tidak diketahui alasan ketidakhadirannya dalam rapat.
Wakil Ketua DPRD Khoiruddin menjelaskan pihaknya memaklumi ketidakhadiran para anggota dewan dan pimpinannya. Ia menduga mereka punya kegiatan lain yang lebih penting.
"Mungkin ada kesibukan lain. Di antaranya juga sedang kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Khoiruddin, Senin (29/7). (Z-10)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Endipat Wijaya menyampaikan bahwa RUU ini terdiri dari 8 Bab dan 63 Pasal yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR R.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved