Politikus PKS Kritisi Sumber Pembiayaan Buku Bergambar Jan Ethes

WALIKOTA Solo Gibran Rakabuming Raka membagi-bagikan buku bergambar Jan Ethes, sang anak sulung. Politisi PKS yang juga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, Sugeng Riyanto pun perlu mempertanyakan sumber pembiayaan penerbitan dan percetakan buku tersebut.

"Ya kalau pembiayaan dari uang pribadi, bukan soal. Tetapi kalau buku itu bersumber dari APBD, ya jelas kurang bijak," tukas Sugeng menjawab Media Indonesia, Sabtu sore (8/6).

Jelas, lanjut dia, buku bergambar Jan Ethes itu sebagai bentuk sosialisasi, untuk mempopulerkan kepada masyarakat. Namun kalau itu menggunakan anggaran APBD bukan merupakan hal pantas.

Baca juga : Sering Cuti Kampanye, F-PDIP DPRD Solo Usul Gibran Undur Diri jadi Wali Kota

Karena itu, sebagai seorang legislator, bukan hal salah untuk mempertanyakan sumber pembiayaan buku bergambar sang anak sulung.

"Kalau itu dari APBD, maka apa yang dilakukan mas walikota ini jelas kurang bijak," sambung dia. 

Jika pencetakan atau perbanyakan buku 'istimewa' itu tidak menggunakan dana APBD atau APBN atau CSR yang diperuntukkan bagi Pemkot Solo, ia pun tidak akan mempertanyakan lagi.

Baca juga : Gibran Sering Ajukan Cuti Kampanye, DPRD Solo Keluhkan Banyak Program yang Molor

"Ya silakan saja, mau memakai gambar apa pin yang dimaui Mas Wali," sergah dia.

Yang jelas, tegas Sugeng, saat ini posisi Gibran sebagai walikota Solo dan wapres terpilih agak sulit dipisahkan. Hal itu membuat respon publik yang menginginkan adanya profesionalisme.

Menurut dia, sejauh ini, apa yang menjadi respon publik terkait buku bergambar Jan Ethes sebagai hal wajar. Masyarakat menghendaki Gibran proporsional dan profesional dalam menjalankan pemerintahan kota.

"Jadi maunya masyarakat ya jangan sampai dicampuri kepentingan yang sifatnya pribadi atau keluarga," sergah Sugeng.

DPRD Kota Solo pungkas dia sekali lagi, sebagaimana keinginan masyarakat, agar Walikota Gibran dalam melaksanakan program program untuk kepentingan masyarakat Kota Solo tidak dibumbui kepentingan pribadi dan keluarga. (WJ/Z-7)