Oposisi Israel Desak Netanyahu Akui Palestina dengan Syarat dan Jaminan Khusus

PEMIMPIN oposisi Israel Yair Lapid mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dengan syarat dan jaminan tertentu. Ketua partai Yesh Atid yang berhaluan tengah, Lapid mengeluarkan pernyataan ini setelah Norwegia, Irlandia, dan Spanyol mengumumkan pengakuan mereka terhadap Palestina mulai 28 Mei.

Lapid menuding Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir menghalangi Netanyahu untuk mengambil langkah tersebut, menurut laporan harian Yedioth Ahronoth. Dia mengkritik ekstremis Ben-Gvir yang "tidak mengizinkan" Netanyahu menyatakan kesiapannya mengakui Palestina sebagai negara, menyebut situasi ini sebagai "kegilaan yang kami alami."

"Netanyahu harus menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu dan jaminan khusus, dia bersedia menerima negara Palestina di masa depan yang ikut memerangi terorisme," ujar Lapid. Namun, dia tidak merinci kondisi dan jaminan tersebut dalam konferensi pers.

Baca juga : Belgia Tetap Danai Pengungsi Palestina lewat UNWRA

Lapid juga menegaskan perlunya menggantikan pemerintahan Netanyahu dengan pemerintahan yang lebih efektif. Sejak 2022, Israel dipimpin oleh koalisi sayap kanan pimpinan Netanyahu yang menolak keras ide pembentukan negara Palestina.

Pengumuman tiga negara Eropa tersebut sejalan dengan pernyataan kepala kebijakan luar negeri UE, Josep Borrell, yang berjanji "bekerja tanpa henti" untuk mempromosikan solusi dua negara, meningkatkan tekanan pada Israel untuk menghormati hak-hak Palestina dan mengakhiri serangan di Jalur Gaza.

Pengakuan oleh tiga negara Eropa muncul saat Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza sejak 7 Oktober, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Palestina telah diakui oleh delapan negara Eropa lainnya, yaitu Bulgaria, Polandia, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Hongaria, Swedia, dan Siprus Yunani. (Z-10)