Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Belgia menyatakan tidak menangguhkan pendanaan untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) untuk saat ini. Sikap Belgia sama seperti yang dilakukan Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.
Menteri Pembangunan Belgia, Caroline Gennez mengatakan Belgia berkomitmen tetap mendanai UNRWA sambil menunggu hasil penyelidikan PBB mengenai isu beberapa staf UNRWA adalah antek Hamas seperti yang dituduhkan oleh Israel, dikutip dari Kantor Berita Belga, Kamis (1/2).
Israel menuding, ada 12 dari 30.000 staf regional UNRWA yang terlibat dalam serangan teror Hamas di Israel pada 7 Oktober. Dua orang di antaranya dituduh terlibat dalam penculikan.
Baca juga : Soal UNRWA, Rusia Minta PBB Buktikan Israel Benar atau Bohong
Gennez mengatakan, kabinet inti Belgia telah berkonsultasi mengenai masalah ini pada hari Rabu, 31 Januari 2024 setelah PBB memberi pengarahan kepada para donor dalam beberapa hari terakhir.
Atas dasar itu, kata Gennez, pihaknya memutuskan untuk tetap mengalokasikan donasi UNRWA untuk sementara waktu.
"Mengingat tingginya kebutuhan kemanusiaan dan ancaman kelaparan di Gaza,” Gennez menegaskan.
Baca juga : Indonesia Kecewa Para Donor UNRWA Hentikan Pendanaan karena Klaim Sepihak Israel
Hingga saat ini, juru bicara PBB telah mengindikasikan bahwa Israel belum memberikan bukti kepada PBB atau donor lainnya. Pemerintah Belgia menekankan bahwa mereka mengharapkan Israel untuk segera membagikan bukti tersebut.
Belgia akan memantau dengan cermat penyelidikan internal PBB, menuntut agar UNRWA memberikan transparansi penuh dan mendesak organisasi tersebut mengambil langkah-langkah untuk menyaring stafnya dengan lebih baik.
Pemerintah Belgia juga mendukung seruan Komisi Eropa agar dilakukan audit eksternal.
Baca juga : Jepang Ikut Hentikan Dana Pengungsi Palestina UNRWA
Sedikitnya 12 negara, termasuk AS, Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, Jerman, Belanda, dan Swedia, mengumumkan dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka akan menangguhkan pendanaan untuk UNRWA.
Badan ini telah mengoordinasikan bantuan, pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga Palestina selama beberapa dekade, termasuk di Jalur Gaza dan juga di kamp-kamp pengungsi Palestina lainnya di wilayah tersebut.
Komisaris Jenderal badan PBB tersebut, Philippe Lazzarini mengatakan, UNRWA membagikan daftar seluruh stafnya dengan negara tuan rumah setiap tahun, termasuk Israel. Badan tersebut tidak pernah menerima kekhawatiran apa pun mengenai anggota staf tertentu.
Baca juga : Sekjen PBB akan bertemu negara-negara donor setelah tuduhan lembaga pengungsi
Lazzarini juga menekankan bahwa keputusan untuk menarik bantuan mengancam upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung di seluruh wilayah, terutama di Jalur Gaza.
Tahun lalu, Pemerintah Federal mendukung UNRWA dengan dana €11,5 juta atau setara dengan Rp195,8 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak €7 juta untuk operasi umum dan €4,5 juta untuk proyek spesifik.
Badan ini hampir seluruhnya bergantung pada donor untuk pendanaan. Menurut Sigrid Kaag, koordinator kemanusiaan PBB untuk Jalur Gaza, kapasitas, struktur, dan pengetahuan akar rumput yang sangat besar menjadikannya tidak tergantikan di lapangan.
Baca juga : Israel Lanjutkan Pemusnahan Warga Gaza, Kepung Rumah Sakit di Khan Younis
“Menghentikan sepenuhnya semua pendanaan akan menjadi hukuman kolektif bagi masyarakat yang sudah sangat menderita akibat kekerasan, kekurangan dan keputusasaan,” tegas Gennez, dikutip dari Brusseltimes. (Z-4)
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
TERPIDANA kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein mengatakan kepada seorang pengusaha Qatar bahwa Doha perlu 'bernyanyi dan menari' untuk Israel.
Citra satelit ungkap militer Israel buldoser Pemakaman Perang Gaza. Makam tentara Sekutu PD I & II hancur, memicu kecaman atas penodaan situs bersejarah militer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved