Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pemantauan pengelolaan sampah saat periode mudik Lebaran diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.
“Pemantauan dilakukan oleh pemerintah daerah. Saat ini ada beberapa daerah yang sudah melaporkan kondisi pemantauan yang mereka lakukan, misalnya Kota Malang,” kata Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar saat dihubungi, Jumat (12/4)
Ia mengungkapkan, melalui Surat Edaran Menteri KLHK Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengendalian sampah di Hari Raya Idul Fitri 2024, pemerintah daerah diminta mengendalikan sampah di masa Idul Fitri secara serius.
Baca juga : KLHK Minta Pemda dan Pemudik Bisa Kendalikan Sampah
“Sudah disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, kami meminta penambahan jumlah petugas untuk mengelola sampah khususnya di periode libur lebaran 2024,” ujar dia.
KLHK memprediksi dari 197 juta orang yang akan mudik ke berbagai wilayah berpotensi menghasilkan sampah sekitar 58 ribu ton dalam jangka waktu dua minggu, sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis mengendalikan sampah untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan program Mudik Minim Sampah. Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah kesiapsiagaan dan kecukupan petugas di lapangan khususnya selama periode lebaran Idul Fitri 2024.
Ia mengatakan baik Pemda maupun pengelola tempat istirahat (rest area) di sepanjang jalur mudik dan pengelola tempat wisata harus menyadari bahwa lonjakan pemudik berpotensi menimbulkan masalah sampah baru.
Baca juga : KLHK Minta Pemda Kendalikan Sampah Mudik
“Apalagi belajar dari eveluasi libur lebaran tahun sebelumnya dimana masih banyak ditemui sampah yang menumpuk di berbagai tempat yang di lewati para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya di rest area,” ucap dia.
Sebagai upaya menguatkan koordinasi tata kelola sampah di periode mudik 2024, Kementerian KLHK pun dikatakannya telah meminta agar program Mudik Minim Sampah menjadi bagian integral Program Mudik Nasional sehingga menjadi gerakan bersama meningkatkan kesadaran pengurangan sampah.
Persoalan meningkatnya jumlah sampah selama periode mudik dikatakanya juga dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya keberadaan transportasi dan sarana prasarana yang digunakan pemudik.
Maka, pihaknya turut mengimbau operator transportasi dan pihak-pihak yang terkait lainnya menyediakan infrastruktur pendukung untuk menghindari sampah yang terbuang tidak pada tempatnya. Sementara kepada pemudik, diimbau untuk merayakan Idul Fitri sekaligus mudik 2024 dengan penuh keceriaan namun tidak melupakan tetap menjaga kebersihan lingkungan. (Z-6)
Sangat tidak adil jika warga kelas bawah yang paling terdampak buruknya layanan publik justru menjadi sasaran pendekatan represif.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Arsyid juga mengimbau pihak RW dan RT pro aktif turut atasi masalah sampah.
Menteri KLH/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian segera operasional insinerator di Kota Bandung yang melampaui baku mutu emisi udara.
Penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat upaya pengelolaan sampah dengan tetap memperhatikan norma-norma lingkungan.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved