Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa pemantauan pengelolaan sampah saat periode mudik Lebaran diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah.
“Pemantauan dilakukan oleh pemerintah daerah. Saat ini ada beberapa daerah yang sudah melaporkan kondisi pemantauan yang mereka lakukan, misalnya Kota Malang,” kata Direktur Penanganan Sampah KLHK Novrizal Tahar saat dihubungi, Jumat (12/4)
Ia mengungkapkan, melalui Surat Edaran Menteri KLHK Nomor 5 Tahun 2024 tentang pengendalian sampah di Hari Raya Idul Fitri 2024, pemerintah daerah diminta mengendalikan sampah di masa Idul Fitri secara serius.
Baca juga : KLHK Minta Pemda dan Pemudik Bisa Kendalikan Sampah
“Sudah disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mengambil langkah strategis. Oleh karena itu, kami meminta penambahan jumlah petugas untuk mengelola sampah khususnya di periode libur lebaran 2024,” ujar dia.
KLHK memprediksi dari 197 juta orang yang akan mudik ke berbagai wilayah berpotensi menghasilkan sampah sekitar 58 ribu ton dalam jangka waktu dua minggu, sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis mengendalikan sampah untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan program Mudik Minim Sampah. Salah satu langkah strategis yang harus diambil adalah kesiapsiagaan dan kecukupan petugas di lapangan khususnya selama periode lebaran Idul Fitri 2024.
Ia mengatakan baik Pemda maupun pengelola tempat istirahat (rest area) di sepanjang jalur mudik dan pengelola tempat wisata harus menyadari bahwa lonjakan pemudik berpotensi menimbulkan masalah sampah baru.
Baca juga : KLHK Minta Pemda Kendalikan Sampah Mudik
“Apalagi belajar dari eveluasi libur lebaran tahun sebelumnya dimana masih banyak ditemui sampah yang menumpuk di berbagai tempat yang di lewati para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, khususnya di rest area,” ucap dia.
Sebagai upaya menguatkan koordinasi tata kelola sampah di periode mudik 2024, Kementerian KLHK pun dikatakannya telah meminta agar program Mudik Minim Sampah menjadi bagian integral Program Mudik Nasional sehingga menjadi gerakan bersama meningkatkan kesadaran pengurangan sampah.
Persoalan meningkatnya jumlah sampah selama periode mudik dikatakanya juga dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya keberadaan transportasi dan sarana prasarana yang digunakan pemudik.
Maka, pihaknya turut mengimbau operator transportasi dan pihak-pihak yang terkait lainnya menyediakan infrastruktur pendukung untuk menghindari sampah yang terbuang tidak pada tempatnya. Sementara kepada pemudik, diimbau untuk merayakan Idul Fitri sekaligus mudik 2024 dengan penuh keceriaan namun tidak melupakan tetap menjaga kebersihan lingkungan. (Z-6)
Kesepakatan skema pengelolaan sampah ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengelolaan sampah dari kedua daerah.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia untuk mengisi momen kemerdekaan HUT ke-80 RI dengan kegiatan positif. Lebih dari sekadar upacara,
TPA Sarimukti belum sepenuhnya konsep sanitary landfill itu diterapkan karena anggaran pengadaan tanahnya sebelumnya digunakan untuk pemadatan di zona 2 dan 3.
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved