Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamen Desa PDTT) Paiman Raharjo menggelar open house (gelar griya) di Rumah Kalimosodo, Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Kamis (11/4).
Gelar griya hari kedua Idul Fitri 1445 H, dihadiri ratusan warga Kabupaten Klaten, tokoh masyarakat, dan Ketua Paguyuban Warga Klaten (PWK) Jabodetabek Supriyanto. Acara gelar griya ini diadakan pukul 09.00-14.00 WIB.
Wamen Desa PDTT Paiman Raharjo mengatakan, gelar griya rutin setiap Hari Raya Idul Fitri. Tamu yang datang untuk bersilaturahmi kali ini ramai. Mereka datang dari berbagai, seperti Solo, Yogyakarta, Demak, dan Semarang.
Baca juga : Umat Muslim Indonesia Mengikuti Salat Ied dan Gelar Griya di KDEI Taipei
"Memang, silaturahmi ini tradisi di kampung kami satu hari setelah salat Idul Fitri. Hari ini, tamu yang hadir dari pukul 09.000 WIB. Kalau ditotal tamu yang datang lebih dari 400 orang," imbuhnya kepada kepada wartawan.
Menurut Wamen Desa PDTT, tamu yang datang bersilaturahmi di Rumah Kalimosodo, Dukuh Gopaten, Desa Gemblegan, ini juga sudah banyak pada hari pertama Idul Fitri 1445 H, salah satunya Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya.
"Silaturahmi lebaran dengan keluarga besar dan masyarakat ini tradisi orangtua yang saya teruskan. Karena, dari nasihat orangtua, silaturahmi bisa memperpanjang umur dan memperlancar rezeki," ujar Paiman Raharjo.
Maka, selain gelar griya untuk masyarakat sekitar, kegiatan lain yang juga penting sesuai nasihat orangtua, yakni buka puasa bersama kaum duafa dan pemberian santunan. Ini sudah dilakukan untuk 400 orang pada 5 April 2024.
"Saya setiap tahun menyiapkan uang santunan dan sembako untuk janda-janda dan kaum duafa. Mudah-mudahan ini dapat membantu meringankan beban hidup bagi para penerima manfaat tersebut," ujar Wamen Paiman Raharjo. (Z-3)
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Viktor meminta MK memuat larangan wamen rangkap jabatan secara eksplisit pada amar putusan, bukan hanya di dalam pertimbangan hukum.
BELAKANGAN ini, rakyat terus ditampar oleh berbagai pemandangan sosial, politik, dan ekonomi yang memilukan.
Apa yang terjadi di Indonesia saat ini telah melampaui frasa serakahnomics seperti diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.
MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
30 Wakil Menteri tercatat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Simak daftar lengkapnya dan isu konflik kepentingan yang menuai sorotan publik.
MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, menggunakan kop surat resmi kementerian untuk keperluan pribadi. Surat yang dikeluarkan pada 21 Oktober
KETUA Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto tidak membuat gaduh terkait kop surat resmi kementerian
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait dana hibah di Jawa Timur.
"Penilaian tersebut diantaranya meliputi penilaian dokumentasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta dampak dari pencapaian program yang dijalankan."
Kegiatan tersebut merupakan upaya Kemendes PDTT dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama dalam kaitannya dengan transformasi pengadaan digital barang/jasa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved