Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait dana hibah di Jawa Timur. Lebih dari 60 saksi diperiksa penyidik dari 26 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024.
“Sejak Senin tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024, penydiik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 65 saksi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Tessa enggan memerinci nama-nama para saksi. Namun, mereka merupakan ketua kelompok masyarakat dam koordinator lapangan pengerjaan proyek dari dana hibah Jatim.
Baca juga : 21 Orang Dicekal Terkait Kasus Suap Dana Hibah Jatim
“Yang tersebar pada dua kabupaten yaitu Pasuruan dan Probolinggo,” ujar Tessa.
Pemeriksaan kepada 65 saksi itu berbeda. Tapi, pendalaman terkait pengajuan dana hibah sampai pengelolaannya.
“Penyidik mendalami terkait proses pengajuan dana hibah, pencairan dana hibah, potongan-potongan dana hibah, serta kebenaran pengelolaan dana hibah,” ucap Tessa.
Baca juga : KPK Dalami Ribuan Pokok Pikiran Sebelum OTT di Jawa Timur
Dalam perkembangan kasus ini, KPK memeriksa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pada Kamis (22/8/2024). Dia mengeklaim sudah memberikan penjelasan soal kasus suap dana hibah di Jatim.
“Semua sudah saya jelaskan, clear, sudah terserah pihak penyidik. Jadi semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat,” kata Abdul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Abdul enggan memerinci jawabannya ke penyidik dalam pemeriksaan selama lima jam lebih itu. Menurutnya, pertanyaan hanya sekitaran kasus suap dana hibah di Jatim.
Baca juga : KPK Cekal 21 Tersangka Suap Dana Hibah di Jatim
KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.
KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.
Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.
Baca juga : Sita Rp380 Juta Terkait Dana Hibah Jatim, KPK Pastikan Panggil Pemilik rumah yang Digeledah
Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.
Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.??Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.
Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.
Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. (Can/P-3)
peninggalan kerajaan majapahit yang berupa candi, prasasti hingga kitab yang berisikan informasi tentang kerajaan majapahit kala itu
Rumah adat Jawa Timur merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan. Hal ini mengingat rumah tradisional mengandung banyak nilai filosofi dalam desainnya.
tarian Jawa Timur dengan keunikan dan pesonanya sebagai warisan budaya yang melambangkan adat, budaya serta kebiasaan warga Jawa Timur
pakaian adat Jawa Timur yang merupakan warisan dari berbagai suku yang ada di wilayah ini, memiliki jenis dan ciri khas yang unik
PENYANYI asal Korea Selatan Choi Minho Shinee mengungkapkan keinginannya untuk jalan-jalan di Indonesia. Aktor tersebut juga mengatakan dirinya sudah lama tidak jalan-jalan di Indonesia.
Tujuan utamanya adalah menyegarkan pikiran, melepas stres, sekaligus mendekatkan diri dengan alam.
Salah satu rekomendasi perubahan desain ini adalah peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga unit kerja di level kecamatan.
PERPUSTAKAAN Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) melakukan nota kesepahaman dengan berberapa pihak dalam acara Peer Learning Meeting (PLM) Nasional di Yogyakarta, Rabu (20/9).
Pemerintah akan mereferensikan 11 desa menjadi etalase Indonesia dengan berbagai model, yang mempresentasikan bangsa konsep Nusantara.
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menargetkan pengentasan 62 kabupaten yang masih berstatus tertinggal pada tahun 2024.
Artinya program transmigrasi masih dibutuhkan. Namun kita ingin menyiapkan program sebaik mungkin,
Desa Inklusif membuka peluang bagi setiap warga desa, terutama kelompok marjinal dan rentan untuk mendapatkan kesempatan berperan/terlibat aktif sesuai dengan kemampuannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved