Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Bidang Agrometeorologi, Ilmu Lingkungan, dan Perubahan Iklim UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho menyampaikan, harga beras yang mahal tidak boleh hanya disalahkan pada persoalan mundurnya jadwal tanam sebagai akibat perubahan iklim sebagai faktor penyebab saja. Namun, sudah seharusnya, perencanaan diperbaiki agar kejadian naiknya harga beras yang tidak terkendali bisa diantisipasi jauh-jauh hari.
“Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat data pertanian. Pemanfaatan informasi dalam sistem produksi pertanian harus dilakukan dengan pendekatan penelitian berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, information and communication technology,” terangnya dalam siaran pers dari UGM, Rabu (20/3).
Penggunaan teknologi ini, menurutnya, memungkinkan perekaman lebih detail terkait proses-proses yang terlibat mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari lingkungan (environment) hingga pada tanaman (crop).
Baca juga : Perlu Kebijakan yang Tangguh untuk Atasi Dinamika Cuaca dan Perubahan Iklim di Sektor Pertanian
Data yang tersimpan dalam basis data (database) tentunya semakin lama semakin besar, seiring dengan berjalannya waktu pengamatan dalam proses produksi. Analisis data yang tersimpan dalam jumlah besar atau Big Data
Analysis tentunya diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada petani dari hasil ekstraksi nilai informasi yang mungkin dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan produktivitas.
Metode analisis big data sesungguhnya sudah banyak dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas industri. Namun, untuk bidang pertanian, pemanfaatannya masih perlu untuk dieksplor lebih lanjut.
Baca juga : Meskipun Produksi Surplus, Harga Beras di Cianjur juga Naik
Bagi Bayu Dwi Apri Nugroho, model pengembangan data pertanian tingkat desa sangat penting karena berkaitan dengan peningkatan produktivitas, penentuan komoditas yang akan ditanam, kualitas tanah, penanganan hama dan penyakit dan masih banyak lagi. Data pertanian ini dapat ditangkap atau diperbarui secara realtime dalam framework data tunggal sehingga dapat diolah dan dianalisa menjadi sebuah keputusan yang tepat secara bisnis.
Sayangnya persoalan Institusional, SDM dan teknologi informasi sejauh ini masih menjadi permasalahan utama dalam pengembangan data pertanian. Padahal posisi Kementrian Pertanian dalam model pengembangan data pertanian tingkat desa ini adalah sebagai Lead untuk kemudian diserahkan di tingkat daerah yaitu kepada Dinas Pertanian masing-masing, dan kemudian di-breakdown lagi ke wilayah yang lebih kecil yaitu kecamatan dan desa.
Data tentu saja berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perlu adanya kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi di level yang sama. Kominfo pun mempunyai peran penting dalam pengembangan data pertanian dengan memposisikan perannya di bawah koordinasi Kementan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Informasi dan Komunikasi dan pemerintah daerah terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk pertanian.
Baca juga : Pakar: Penyesuaian Harga Gabah Sebabkan Beras Langka
“Pengumpulan data ini melibatkan tenaga lapangan yang dikoordinasi oleh Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluh lapangan. Tenaga lapangan dapat ditambah dengan merekrut sistem lapangan, hal ini tergantung APBD dari masing-masing daerah,” terangnya.
Lebih lanjut, Bayu menyatakan, pengembangan data pertanian di tingkat desa ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk jangka panjang sehingga perlu persiapan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Adanya data pertanian di tingkat desa ini tentunya akan memudahkan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.
Pemetaan teknologi, disebutnya dapat dilakukan dengan melihat data tunggal ini. Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat berperan banyak terkait hal ini agar tidak terjadi overlapping dengan kementerian atau lembaga lain, seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan lain-lain.
Sinkronisasi data untuk melakukan analisis dan prediksi merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh bidang pertanian. Upaya penggunaan data tunggal yang terintegrasi antar-badan terkait adalah solusi yang tepat
"Ketepatan data dapat digunakan sebagai dasar keputusan dan kebijakan dalam bidang pertanian contohnya keputusan impor beras, termasuk sebagai langkah antisipasi adanya dampak perubahan iklim seperti fenomena El Nino dan La Nina,” tutup dia. (AT/Ardi Teristi)
HARGA beras di Sukabumi, Jawa Barat, terpantau naik pada 5 Maret 2026. Harga beras premium menjadi rata-rata Rp15.000 per kg.
DALAM lima tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen terus naik.
Di Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk beras kualitas bawah I tercatat Rp14 ribu per kilogram dan bawah II Rp13.500 per kilogram.
Program gerakan pangan murah (GPM) menyediakan beras SPHP Rp57.500 kemasan 5 kg, minyak goreng Rp15 ribu per liter, daging sapi Rp140 ribu kg, daging ayam Rp54 ribu per 2 kg.
Harga cabai rawit merah sempat di angka Rp100 ribu per kilogram, kemudian turu. 80 ribu per kilogram, dan saat ini kembali hampir Rp100 ribu per kilogram.
Sedangkan cabai rawit hijau yang semula harganya rata-rata kisaran Rp49.400 per kg, naik jadi Rp52.200 per kg.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
GP Ansor melakukan panen padi organik di Kabupaten Blora, sekaligus menanam 3.000 pohon kelapa.
Pertanian regeneratif adalah pengelolaan holistik yang berbeda dengan konsep keberlanjutan (sustainable) biasa.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren membaik pada November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved