Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN orang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) menggelar Tapa Pepe atau berjemur di Alun-alun Purwokerto pada Rabu (6/3/2024). Mereka menuntut supaya DPR RI
segera menggelar hak angket terkait dengan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024.
Pengunjukrasa memulai aksinya duduk sambil membawa berbagai macam poster dan spanduk. Beberapa orang di antaranya menggelar orasi. Mereka juga membawa spanduk dan poster. Di antaranya bertuliskan "Lawan Tirani Pengkhianat Rakyat", "Sapa Nandur, Bakal Ngunduh", dan "Tolak Pemilu Curang".
Koordinator Lapangan Aliansi Rakyat Menggugat Kabupaten Banyumas, Bayu Aji, Tapa Pepe merupakan bagian dari penyampaian aspirasi dengan duduk diam diri di bawah terik sinar matahari. Aksi ini diisi dengan tapa pepe, sebuah bentuk keprihatinan masyarakat Banyumas yang melibatkan puji-pujian dan zikir di bawah terik matahari.
Baca juga : Orasi di Depan Gedung DPR, Refly Harun: Tolak Pemilu Curang
"Aliansi Rakyat Menggugat merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap mundurnya proses demokrasi di Indonesia. Aksi ini bertujuan sebagai peringatan kepada pemerintah agar mengelola pemerintahan dengan baik dan berhati-hati. Kami memantau kecurangan dan kami merasa tidak puas dengan proses pemilu yang berlangsung pada tahun 2024," ujarnya.
Bayu mendesak kepada DPR untuk segera menggelar hak angket, sehingga masyarakat akan mengetahui secara gamblang mengenai apa yang terjadi dalam Pemilu 2024. "Kami mendesak supaya DPR segera menggelar hak angket," tegasnya.
Bayu menjelaskan bahwa perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan petisi kepada DPRD Banyumas untuk selanjutnya diteruskan ke DPR RI.Isi petisi tersebut antara lain menolak hasil Pemilu 2024 dan mendukung penggunaan hak angket oleh DPR RI, dengan alasan bahwa proses demokrasi dalam pemilu tersebut dianggap gagal dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Baca juga : Gerindra Sebut Lebih Penting Hak Sopir Angkut Ketimbang Hak Angket
Bayu menambahkan bahwa prosesi tapa pepe akan berlangsung hingga perwakilan pengunjuk rasa yang menyampaikan petisi diterima oleh DPRD Kabupaten Banyumas. Tumpeng tiwul juga dibawa sebagai simbol harga beras yang saat ini relatif tinggi. "Hari ini kami merayakan dengan tiwul, boled (singkong), dan muntul (ubi jalar)," ungkapnya.
Ketika menyampaikan petisi, tujuh perwakilan pengunjuk rasa berjalan mundur menuju Gedung DPRD Kabupaten Banyumas di kompleks Pendopo Si Panji, sambil salah satu di antaranya membawa tumpeng tiwul.
Setelah penyerahan petisi selesai, peserta tapa pepe mengakhiri aksi mereka dan bersama-sama menikmati tiwul, singkong, dan ubi jalar di sekitar Alun-Alun Purwokerto sebelum meninggalkan lokasi demonstrasi. (Z-6)
Harga eceran tertinggi (HET) Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Adapun pembelian oleh konsumen akhir dibatasi maksimal 12 liter per orang per hari.
Kabupaten Banyumas dianggap telah berhasil mengelola sampah secara menyeluruh, mulai dari pemilahan hingga pemanfaatan akhir.
Di Purwokerto, penurunan harga terjadi pada daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Penyaluran ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan stok minyak goreng rakyat sekaligus menjaga keterjangkauan harga di pasaran, terutama menjelang bulan Ramadan.
SEJUMLAH ibu terlihat berkumpul di sebuah ruang dengan ukuran sekitar 7 x 5 meter dari keseluruhan bangunan dengan luas sekitar 63 meter persegi.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian dan empati atas situasi nasional yang saat ini tengah menghadapi serangkaian musibah
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved