Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, menerima dua penghargaan nasional secara beruntun.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar mengatakan, prestasi pertama diterima atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 di Jakarta pada Rabu (21/2).
“Pada penghargaan itu, Kemenkumham Sulteng diganjar peringkat II setelah menerima nilai 99,29 pada kategori satuan kerja pagu kecil,” terangnya dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia di Palu, Kamis (22/2).
Baca juga : Koalisi Masyarakat Sipil Keluhkan Pemerintahan makin tidak Transparan
Sedangkan apresiasi kedua, menurut Hermansyah, kanwil yang dipimpinnya meraih peringkat I sebagai sekretariat wilayah dalam pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum 2023 untuk kategori provinsi sedang.
“Tentu kita bersyukur atas dua penghargaan nasional itu. Ini adalah prestasi dari seluruh jajaran Kemenkumham Sulteng,” tegasnya.
Hermansyah menjelaskan, pada pengelolaan keuangan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran secara akuntabel.
Baca juga : Indosat Raih Dua Penghargaan di Ajang Asian Management Excellence Awards
Dengan terus bertransformasi menjadi lebih baik, merupakan faktor penting dari suksesnya pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan.
“Prestasi ini menunjukkan tata kelola pelaksanaan anggaran kita semakin baik, kita juga terus berupaya agar capaian ini terus meningkat, memastikan anggaran yang kita kelola tepat sasaran, tepat manfaat, dan tentunya bernilai akuntabel yang baik, ini semua juga bagian dari komitmen kita untuk mendukung kemajuan bangsa,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Hermansyah meminta agar seluruh pengelola keuangannya untuk terus melakukan langkah strategis, dengan senantiasa menjalin koordinasi bersama mitra kerja terkait guna meningkatkan aspek-aspek kinerja anggaran.
Baca juga : Sentra Budi Perkasa Palembang Kategori Unit Kerja Pelayanan Sabet Predikat Menuju WBK dari Kemen PAN RB
“Disamping mesti memiliki integritas dan kompetensi dari para pengelola keuangan kita, sinergitas bersama mitra terkait juga menjadi hal yang harus terus kita lakukan, benahi segala kurang, tingkatkan segala kelebihan,” pintanya.
Sementara itu, Hermansyah menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng serta Pemerintah Daerah atas kerja keras dan dedikasinya dalam mendukung suksesnya Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Sulteng.
“Dengan penghargaan itu membuktikan pelaksanaan IRH di Sulteng berjalan dengan baik,” paparnya.
Baca juga : Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Romy Wijayanto Raih Penghargaan The Best CFO
Hermansyah berharap, dua torehan tersebut tidak membuat jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng berpuas diri.
Ia berpesan, bahwa dedikasi dan komitmen yang menghadirkan kinerja berdampak mesti terus digaungkan.
“Fokus kita, bagaimana kinerja kita terus berdampak baik, kita upayakan agar torehan ini menjadi pemacu semangat bagi kita semua untuk lebih hebat lagi,” pungkasnya. (Z-6)
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
MBG menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved