Koalisi Masyarakat Sipil Keluhkan Pemerintahan makin tidak Transparan

PERWAKILAN Koalisi Masyarakat Sipil Aryanto Nugroho menuturkan sejak tahun 2015 sampai hari ini informasi dan data terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan negara makin sulit diakses oleh masyarakat sipil. Dia Aryanto menilai pemerintahan hari ini makin tidak terbuka dan tidak transparan.

Padahal, sejak 2011 Indonesia telah memiliki 7 (tujuh) Rencana Aksi Nasional (RAN) terkait keterbukaan pemerintah Indonesia. Dalam RAN tersebut pemerintah wajib berkomitmen mengangkat isu strategis anti-korupsi dan anggaran, ruang kewargaan dan demokrasi, pelayanan publik yang inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, serta energi, lingkungan, dan sumber daya alam.

“Terhadap beberapa komitmen yang disepakati terkait keterbukaan informasi lingkungan dan sumber daya alam, misalnya, masih stagnan dalam pelaksanaannya. Warga lokal dan masyarakat adat kerap tidak dilibatkan dalam dialog terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka. Demikian pula komitmen keterbukaan informasi belanja negara belum dipenuhi, sehingga sulit mengukur belanja negara yang berkualitas,” ujar Aryanto dalam ‘Diskusi Publik Pemilu 2024: Arah Kebijakan Keterbukaan Pemerintah Indonesia’, Rabu (7/2).

Baca juga : Petisi Masyarakat Sipil: Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi

Komitmen pelaksanaan keterbukaan pemerintah Indonesia, lanjut dia, seharusnya menjadi agenda penting untuk dilaksanakan pemerintahan pada masa sekarang dan ditindaklanjuti oleh pemerintahan pada masa yang akan datang. Terlebih lagi komitmen ini dibutuhkan dalam mengawal nilai-nilai keterbukaan pemerintah agar terus transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif.

“Oleh karena itu, keterbukaan pemerintah harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk kemanfaatan yang substansial bagi pemerintah, melainkan juga terhadap masyarakat luas,” kata dia.

Aryanto mengungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) Organisasi Masyarakat Sipil mendesak agar pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Indonesia terpilih pada Pemilu 2024 mendatang bisa memasukkan keterbukaan pemerintah Indonesia sebagai agenda prioritas dalam 100 hari kerja pertama.

Baca juga : Gus Yahya Tegaskan NU tak Terlibat Dukung Salah Satu Paslon

“Kami berharap yang terpilih tersebut menjalankan pemerintahan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah Indonesia (transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif)” kata dia.

“Kami juga mendesak pemerintah Indonesia saat ini maupun yang akan datang, segera mengesahkan payung hukum keterbukaan pemerintah Indonesia yang menjamin keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan pemerintahan,” tutup dia. (Dis/Z-7)

Baca juga : Ridwan Kamil dan Khofifah Masuk Bursa Cawapres Anies Baswedan