Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ia juga menepis adanya dugaan NU yang terlihat mesra dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“NU itu mendukung negara dan pemerintahan yang sah,” tegas Gus Yahya kepada Media Indonesia, Senin (29/1).
Baca juga: Kiai Mustofa Bisri: NU Harus Memenangkan Indonesia, Bukan Capres
Gus Yahya juga mengomentari sikap Jokowi yang menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Gus Yahya menilai bahwa diperbolehkannya presiden memihak adalah peraturan yang tidak realistis.
“Ya itu peraturan yang tidak realistis karena akan mengganggu stabilitas negara. Etikanya kurang pas,” terangnya.
Baca juga: Setelah Jokowi, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Sambangi Sri Sultan Hamengkubuwono
Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrurrozi, meminta agar masyarakat bisa memilah urusan pilpres dengan Jokowi yang merupakan Presiden RI.
“Saya kira harus diluruskan sudut pandang yang benar, pak Jokowi adalah presiden RI yang sah sampai saat ini, yang harus didukung kepemimpinannya untuk mewujudkan kemakmuran bangsa Indonesia,” tegas Fahrurrozi.
“Urusan pilpres itu sudut yang lain dan tidak semua harus dimaknai sama,” tambahnya.
Fahrurrozi juga mengatakan NU mengikuti aturan yang berlaku terkait presiden boleh berkampanye dan berpihak kepada salah satu paslon.
“Soal presiden boleh berkampanye itu ranah UU dan DPR yg membuat aturan tersebut, menjadi ranah ahli hukum untuk membahas sejauh mana diperbolehkan dan syarat ketentuan yang berlaku. Kita ikuti aturan yang disepakati saja,” tandasnya. (Ykb/Z-7)
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pelapor adalah bagian dari Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.
Rizki menilai pernyataan Panji telah merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Tradisi tabayyun di kalangan ulama dan warga NU telah lama familiar dan mengakar.
Bagaimana pula kekisruhan berujung, Gus Yahya bertahan atau akhirnya tumbang?
AKTIVIS muda dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Lily Faidatin menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional pada Presiden Kedua Soeharto tak adil bagi para korban selama masa Orde Baru
AKTIVIS muda Nahdlatul Ulama (NU) Lily Faidatin menegaskan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan pemimpin rezim Orde Baru, Soeharto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved