Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEKITAR 200 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya, Jawa Tengah (Jateng) melakukan aksi demonstrasi pada Senin (19/2).
Mereka mengadakan aksi karena prihatin dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai tidak baik-baik saja.
Aksi diwarnai dengan saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Dalam aksi tersebut mahasiswa membentangkan spanduk dengan tulisan "Selamatkan Demokrasi, Adili Rezim Jokowi."
Baca juga : Mahasiswa Se-Solo Raya Tuntut Jokowi Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi
Para demonstran memulai aksi mereka di depan gerbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, terlibat dalam situasi saling dorong dengan aparat keamanan.
Karena tidak mungkin bisa masuk ke Kompleks Pemkab Banyumas, mereka kemudian bergerak ke sisi selatan Alun-alun Purwokerto, tepatnya di Jalan Jenderal Soedirman.
Di tengah aksi , mereka membakar ban sambil mengutarakan pendapat mereka terkait kondisi demokrasi yang dianggap tidak memadai.
Baca juga : BPIP Ajak Demonstran Kedepankan Etika Kepantasan Publik
Koordinator Aksi, Ilham Alhamdi, dengan tegas menyatakan bahwa para mahasiswa menganggap bahwa rezim Jokowi telah melanggar konstitusi.
"Saat ini, demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Rezim otoriter, rezim Jokowi telah merusak konstitusi. Ini adalah pandangan kami terhadap kondisi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.
Menurut Ilham, Pemilu yang dianggap tidak netral dengan konstitusi, aturan yang dapat diubah untuk kepentingan tertentu, menjadi salah satu fokus perhatian mahasiswa. (LD/Z-7)
Program beasiswa ini adalah bentuk penghormatan UBSI terhadap nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi karakter bangsa.
Antusias membaktikan diri terjun ke desa, mahasiswa berbagai perguruan tinggi patahkan citra negatif Gen Z. Seperti apa cerita kiprah mereka?
Itu merupakan wujud nyata kolaborasi atau kerjasama perguruan tinggi dan masyarakat untuk mengangkat potensi lokal.
Mahasiswa diajak untuk memahami konsep dasar pengelolaan keuangan pribadi, pentingnya perencanaan keuangan sejak dini, serta mengenali risiko dan peluang dalam dunia keuangan digital.
Harimurti menambahkan ketidakpastian hukum ini dapat dilihat dari data empiris yang menunjukkan adanya variasi putusan pengadilan dalam memaknai Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009.
Pameran ini merefleksikan bagaimana gagasan mahasiswa mulai bergema di luar ruang kuliah dan memasuki industri, komunitas, dan budaya yang lebih luas.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved