Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Kota Padang Panjang siapkan optimalisasi strategi 4K untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga komoditas ini, terjadi merata di seluruh Indonesia.
Adapun optimalisasi strategi 4K itu, kata Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, Minggu (18/2), di antaranya memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
"Pemko sudah melakukan konsolidasi seluruh OPD terkait seperti Dinas Perdakop UKM, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial PPKBPPPA, Dishub, Dinas PUPR, BPKD, Bappeda dan Setdako untuk mengambil langkah-langkah strategis mengatasi kenaikan harga komoditi tersebut," jelas Putra.
Baca juga : Harga Beras di Pekanbaru Tembus Rp17 Ribu Per Kilogram
Ditambahkannya, dikoordinir Asisten 2 Setdako bersama Kadis Pangan Pertanian, Kadis Perdakop UKM dan Kabag Perekonomian SDA pada Jumat (16/2) lalu juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Distribusi, Akses dan Pasokan Pangan Provinsi Sumbar untuk ikut membantu ketersediaan pasokan pangan di Padang Panjang.
"Program lain di antaranya program gerakan menanam, gerakan pangan murah, gerakan stop boros pangan, warung sembako murah dan operasi pasar," sebutnya.
Selain itu, tambah Putra, jika diperlukan akan digelontorkan APBD khususnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pengendalian kenaikan harga komoditi pangan.
Baca juga : Jelang Ramadan, Pemprov DKI Diminta Waspadai Lonjakan Harga Pangan
Dijelaskannya, komoditas cabai kembali mengalami kenaikan harga akibat faktor cuaca yang memasuki musim penghujan di sejumlah daerah sentra. Sehingga mempengaruhi hasil produksi petani.
"Begitu juga dengan beras mengalami kenaikan harga nasional akibat pasokan yang masih belum mampu memenuhi permintaan pasar. Ini akibat produktivitas lahan petani belum maksimal karena masih adanya efek dari fenomena Elnino," ulasnya.
Adapun komoditi yang alami kenaikan harga di antaranya beras kualitas I naik Rp83 dari Rp17.084 menjadi Rp17.167 per kilogram. Beras kualitas II naik Rp83 dari Rp16.167 menjadi Rp16.250 per kilogram. Beras kualitas III naik Rp500 dari Rp15.333 menjadi Rp15.833 per kilogram.
Baca juga : Airlangga Akui Ada Keterlambatan Distribusi Bahan Pangan
Daging ayam broiler naik Rp1.667 dari Rp28.500 menjadi Rp30.167 per kilogram. Telur ayam ras naik Rp266 dari Rp28.134 menjadi Rp28.400 per kilogram. Cabai hijau naik Rp9.334 dari Rp49.333 menjadi Rp58.667 per kilogram. Cabai rawit naik Rp4.167 dari Rp61.667 menjadi Rp65.834 per kilogram. Cabai merah naik Rp11.000 dari Rp58.667 menjadi Rp69.667 per kilogram.
Bawang merah naik Rp833 dari Rp33.667 menjadi Rp34.500 per kilogram. Minyak goreng curah naik Rp1.000 dari Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. (Z-6)
Baca juga : Pemerintah Prioritaskan Bansos Jelang Pemilu, Harga Beras Jadi tidak Terkendali
Beras Petani Indonesia Hebat Hadir di Festival Petani Indonesia Hebat
Jika menggunakan beras merah atau coklat, rendam beras selama 30 menit hingga 1 jam sebelum dimasak.
Selain rendah kalori, nasi dari beras shirataki kaya serat sehingga dapat mempertahankan rasa kenyang lebih lama.
Beras shirataki merupakan jenis beras yang terbuat dari umbi tanaman konjac (Amorphophallus konjac).
Sosialisasi agar warga berbelanja sesuai kebutuhan akan terus dilakukan, sehingga harga tidak melonjak.
Harga beras sudah cukup stabil. Tapi dengan memasukinya musim panen padi yang diperkirakan bulan ini, kami harapkan harganya bisa kembali normal.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved