Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
INDONEISA tengah dilanda kekurangan bahan pangan. Tidak hanya satu, tetapi banyak komoditas. Presiden Joko Widodo menyebut, di tengah masa panen raya, ada tujuh provinsi yang mengalami defisit beras. Demikian pula pada komoditas jagung yang stoknya menipis di sebelas provinsi.
Kekurangan pasokan tidak hanya terjadi pada produk tanaman pangan. Hal serupa juga menimpa komoditas hortikultura seperti cabai besar, cabai rawit dan bawang merah. Stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi dan stok bawang merah diperkirakan juga defisit di satu provinsi.
Yang paling parah, pasokan bawang putih langka di 31 provinsi serta gula yang juga minim di 30 provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui ada keterlambatan dalam proses penyediaan dan distribusi pangan.
"Seperti bawang putih, pemerintah sudah mengimpor. Izin impor sudah cukup besar tapi realisasi yang masuk baru 72.400 ton. Barang baru akan masuk akhir bulan ini. Kita harap nanti stok akan semakin meningkat di pasar," ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas, Selasa (28/4).
Baca juga : Airlangga : Stok Beras di Beberapa Daerah Terbatas
Di dalam negeri sendiri, panen bawang putih sudah berlangsung di Temanggung, Jawa Timur. Namun, jumlah dari hasil panen itu tidak akan cukup. Pasalnya, produksi bawang putih nasional hanya berkisar 25 ribu ton per tahun atau hanya 5% dari total kebutuhan yang mencapai 500 ribu ton per tahun.
Begitu pula untuk komoditas gula pasir. Airlangga mengatakan Perum Bulog telah meneken kontrak untuk pengadaan sekitar 50 ribu ton gula pasir.
Dari jumlah sebanyak itu, 21 ribu ton didatangkan dari luar negeri dan 29 ribu ton bersumber dari pabrik gula dalam negeri.
Ada pula gula rafinasi sebanyak 192 ribu ton yang akan dialihkan dan diolah menjadi gula pasir.
"Ini hanya masalah repackaging dan izin peredaran," tuturnya. (OL-7)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pengaruh El-Nino membuat masa panen di Kabupaten Kuningan yang seharusnya dilakukan Maret mundur sebulan.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Pada gelaran itu disiapkan berbagai komoditas seperti beras, telur ayam, dan cabai merah. Harganya lebih murah dibanding di pasaran.
Keterbatasan lahan sejatinya tidak harus jadi kendala bagi Kota Sukabumi bisa meningkatkan produksi pangan lokal.
"Iya 200 lebih, detailnya tanya ke Kemenperin. Kalau kami hanya memantau apakah perusahaan itu melaksanakan mekanisme protokol pencegahan Covid-19 atau tidak."
Masih ada perusahaan yang tidak masuk daftar pengecualian, tetapi tetap beroperasi. Sanksi tegas pun diberikan apabila perusahaan itu masih membandel.
"Ya (dicabut). Toh hanya kurang lebih 1 bulan saja. Kecuali produksi bahan-bahan yang memang diperlukan saat pandemi ini," kata Abdul Azis.
"Ini masalah komunikasi. Seharusnya Kemenperin yang mengikuti pemprov karena pemprov yang memegang komando di daerah itu."
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Diketahui, ada 200 lebih perusahaan yang mendapatkan izin dari Kemenperin. Hal ini lah, sebut Zita yang bisa membuat pembatasan sosial gagal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved