Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Bawaslu DIY, M Najib menyebut, pelaksanaan pemungutan suara saat ini situasinya lebih baik daripada 2019. Namun, ia menggarisbawahi banyaknya surat suara yang kurang di ratusan TPS.
"Misalnya, di Gunungkidul, dari pantauan cepat, jumlah TPS yang kekurangan surat suara ada di 30 TPS," kata dia. Bahkan, cukup banyak TPS yang sampai kekurangan surat surat 100 surat suara.
Menurut dia, masalah tersebut bisa diatasi dengan mengambilkan surat suara dari TPS yang kelebihan surat suara. Namun, untuk kekurangan surat suara sampai 100, kekurangan tersebut diambilkan dari gudang KPU di kabupaten.
Baca juga : Banyak TPS Terdampak Banjir, Bawaslu: Bisa Pemungutan Suara Susulan
Kekurangan surat suara sampai 100, kata dia, ada indikasi masalahnya terjadi pada sumber daya manusia di gudang KPU saat melakukan pemaketan surat suara. Namun, hal tersebut harus dilakukan penelusuran lebih lanjut.
Pengambilan dan penerimaan surat suara tersebut telah dilengkapi dengan surat berita acara.
Untuk hasil pemilihan presiden, di TPS 12 Panembahan, tempat Sri Sultan HB X menggunakan hak pilihnya, Paslon 03 unggul dengan 117 suara, 02 memperoleh 76 suara, dan 01 memperoleh 35 suara.
Baca juga : Banyak Surat Suara Tercoblos di TPS 19 Waykandis Lampung, Bawaslu: Ini Kejadian Khusus
Sementara itu, total suara tidak sah berjumlah dua.
Di TPS 106 Maguwoharjo, Sleman,, pasangan 03 berhasil unggul dengan 127 suara. Di TPS tempat Mahfud MD mencoblos tersebut, Pasangan 02 memperoleh 70 suara dan pasangan 01 memperoleh 59 suara.
Dalam pemungutan suara tersebut, empat surat suara dinyatakan tidak sah, dengan rincian, dua suara dicoblos ketiga Paslon, 1 suara sobek, dan 1 surat suara tidak dicoblos. (AT/Z-7)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Hal ini tentu mendapatkan sambutan baik dari Sri Sultan.
JKPI tengah mengupayakan songket sebagai warisan budaya dunia.
Dedy Yon menuturkan penampilan tari yang akan dibawakan oleh delegasi Kota Tegal tidak mengecewakan masyarakat nusantara.
Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Ketimpangan ketidakpastian, disrupsi ekonomi, hingga tekanan lingkungan hidup, semuanya memerlukan bentuk keberdayaan sosial
PEMBUATAN Jembatan Pandansimo di DIY hampir selesai. Jembatan ini diyakini akan menjadi salah satu ikon infrastruktur di DIY yang tahan gempa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved