Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Wali Kota Padang, Ekos Albar, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk menjunjung tinggi netralitas jelang Pemilu 2024.
"Netralitas ASN merupakan hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam politik praktis," tegas Ekos Albar, Selasa (6/2).
Ekos menekankan, ASN harus fokus pada tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Baca juga : Jaksa Agung: Netralitas ASN Kejaksaan adalah harga mati!
Jangan sampai ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mencoreng nama baik Pemerintah Kota Padang.
"ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga netralitas dan kondusifitas jelang pemilu," ujarnya.
Ekos juga mengingatkan ASN untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.
Baca juga : Pemkot Malang Larang ASN Cuti Saat Pemilu 2024
"Jangan lupa gunakan hak suara pada pesta demokrasi mendatang. Junjung tinggi azas netralitas sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang," tutup Ekos. (Z-6)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
KETUA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan pemerintah mempunyai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang belum berjalan dengan baik.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan pembubaran dan perusakan rumah doa atau tempat ibadah kembali terjadi. Terbaru pembubaran rumah doa yang terjadi di Padang.
Rumah doa kembali menjadi titik gesekan karena kurangnya komunikasi dan miskomunikasi di lapangan.
Aksi pelarangam ibadah di Padang menunjukan bahwa sikap intoleransi masih mengakar di berbagai sudut negeri.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved